Melintas Batas

Pluralisme "?"

2011-04-27T00:37:00.000-07:00

“Masih pentingkah kita berbeda?”

Di tengah kisruh serta pengalaman konflik identitas agama dan golongan di Indonesia, film “?” hadir. Jalinan pita garapan Hanung Bramantyo ini menyadarkan bahwa kemajemukan Indonesia berdimensi gelap-terang. Mega berbeda adalah kaya sekaligus bahaya. Berbhineka harus selalu dijaga bagi masyarakat yang terus mencitakan “Ika”. Ini film penting di kala kemajemukan semakin genting.

“?” menceritakan pluralitas masyarakat Semarang. Islam, Kristen, Kong Hu Cu, Jawa dan Tionghoa, semuanya bersatu, berdinamika dalam perbedaan. Ada Rika (diperankan oleh Endhita), perempuan yang memutuskan bercerai, menjadi single mother. Rika harus melawan stigma masyarakat yang menilainya sebagai pengkhianat kesucian pernikahan dan Tuhan. Keyakinan jujur dari hati memberanikannya berpisah dari suaminya yang berpoligami. Perceraian bukanlah hal yang dibenci Tuhan saat keegoisan suami telah hadirkan siksa batin dan merusak prinsip kemitraan setara dalam rumah tangga. Lalu, pengembaraan iman Rika memantapkannya untuk meninggalkan Islam, memilih Katolik. Hebatnya, tak ada perlakuan yang memaksa darinya dalam memberikan pendidikan agama bagi anaknya yang tetap beragama Islam.

Melalui tokoh Surya (Agus Kuncoro), kelenjar air mata penonton dibuat bekerja saat mengikuti suka-duka pergulatan tauhidnya. Sebagai aktor figuran tak sukses, Surya terpaksa mencari uang dengan memerankan Yesus dan Santa Claus di setiap ritus keagamaan Katolik. Pragmatisme Surya itu malah semakin menguatkan keimanannya sebagai muslim. Pilihan perannya justru menjadi perlambang sosial hubungan antar umat beragama yang intim. Kita akan tertawa geli melihat Surya yang memakai ruang masjid untuk berlatih seni peran sebagai Yesus. Kita pun tak tahan mencegah tangis, saat Abi, seorang bocah Katolik yang sakit keras, menginginkan kado natal pada Surya yang berkostum Santa Claus, agar Abi cepat dipanggil Tuhan, karena Abi tak mau menyusahkan ayah dan ibu.

Lalu ada Menuk (Revalina S. Temat), muslimah taat yang bekerja sebagai pelayan makanan di “Canton Chinese Food”. Tak lupa kewajiban sembahyang di sela waktu kerja, Menuk memberikan keramahan sungguh dan penjelasan utuh mengenai menu halal kepada pembeli.

Ada juga Tan Kut San (Hengky Solaiman), seorang Tionghoa pemilik “Canton Chinese Food” beragama Kong Hu Cu, yang membedakan perabot masak dan pelayanan makanan dengan wawasan fiqh halal-haram. Pemahamannya pada Islam ia terapkan juga dengan memberikan waktu sembahyang pada pegawainya yang muslim. Di bulan Ramadan, Tan tutup restoran dengan tirai untuk menghormati yang berpuasa. Saat Idul Fitri restoran ditutup Tan sebagai pemenuhan hak berlebaran bagi pegawainya yang muslim.

Soleh (Reza Rahadian) dan Ping Hen (Rio Dewanto) yang terjebak pada streotipe patriarki Islam dan Tionghoa, bahwa laki-laki adalah pemimpin dan harus kuat. Semuanya berinteraksi seiring pasang-surut toleransi kehidupan masyarakat berbhineka. Hingga akhirnya mereka belajar untuk terus tumbuh sebagai manusia yang bermanfaat pada sesama, apapun agamanya.

Melalui semua penokohan tersebut kita menemukan kuatnya kedewasaan iman. Sejatinya kedewasaan iman merupakan keyakinan yang tak menutup terhadap perbedaan, lalu meyakini dari interaksi perbedaan, keimanan akan terus tumbuh menuju keutuhan. Kurang lebih, itulah makna pluralisme agama.

Secara umum, pluralisme merupakan istilah yang banyak di antara kita merasakan maknanya, tapi tak mengerti pemaknaannya. Padahal, bila kita bisa sadari, kita yang hidup di negara berbhineka seperti Indonesia, sangat memungkinkan, dibesarkan oleh asuhan pluralisme.

“?” MUI

Sayangnya, sikap pluralisme yang digambarkan “?” tak direstui pihak yang juga menjadi bagian dari kebhinekaan Indonesia. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang budaya, Cholil Ridwan, mengatakan bahwa pluralisme merupakan paham yang telah difatwa haram MUI di tahun 2005. Bagi Cholil, sebagai film, otomatis “?” pun haram karena mengkampanyekan pluralisme.

Pluralisme dinilai haram oleh MUI karena paham tersebut mencampuradukan agama, sehingga membahayakan keyakinan umat beragama (Islam)—www.voa-islam.com (2010/01/18). Fatwa MUI No. 7/Munas VII/MUI/11/2005 tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekulerisme Agama menuliskan pada ketentuan hukum: Dalam masalah aqidah dan ibadah, umat Islam wajib bersikap eksklusif, dalam arti haram mencampuradukan aqidah dan ibadah umat Islam dengan aqidah dan ibadah pemeluk lain. Kemudian dalam ketentuan umum, MUI menjelaskan bahwa Islam hanya mengakui pluralitas, bukan pluralisme.

Fatwa MUI tersebut telah mendorong masyarakat yang mengamininya untuk bersikap pasif terhadap fakta kemajemukan. Pernyataan “Islam hanya mengakui pluralitas (tidak untuk pluralisme)” berarti hanya cukup puas terhadap perbedaan saja. Bagi pihak ini, perbedaan tak perlu disikapi secara interaktif, apalagi intim.
Padahal, pluralitas selain merupakan keniscayaan nyata, dimensi gelap-terangnya akan muncul silih berganti, seiring pemahaman ragam pihak di dalamnya. Kita semua harus menyadari ini. Di samping kekayaan, pluralitas mengandung potensi bencana. Hal yang mudah dimengerti jika kita yang sama lebih mungkin didekatkan bersatu, dibanding kita yang berbeda. Sebaliknya, banyak perbedaan lebih mungkin menghadirkan konflik dibandingkan sama dan seragam.

Karena itu diperlukan pluralisme. Diperlukan sikap toleran, keterbukaan, dan kesetaraan antara kita semua yang menyertai perbedaan. Tak ada dari kita yang sempurna. Tak ada yang lebih tinggi. Pluralisme menempatkan diri dan kelompok sebagai entitas kurang yang membutuhkan diri dan kelompok lain. Ini merupakan dorongan kemungkinan yang jauh lebih kuat dalam menciptakan kerukunan masyarakat.

Bila pluralitas masyarakat mengikuti pemahaman MUI, skenario “?” bisa kita rubah. Rika akan terus menderita dengan keyakinan Islam yang merestui suaminya berpoligami. Selamanya Surya menjadi aktor figuran melarat tak bermanfaat, karena agamanya melarang membantu pelaksanaan ibadah pemeluk agama lain. Menuk tak akan bekerja di “Canton Chinese Food”, hingga ia harus mencari lagi pekerjaan sana-sini untuk mempertahankan keluarganya sehingga tak ada dialog intim Islam-Kong Hu Cu di restoran itu. Tan Kut San tak akan memahami Islam, sehingga tak ada pelayanan makanan halal bagi muslim, dan penghormatan bulan Ramadan serta Idul Fitri. Selamanya Soleh dan Ping Hen terjebak pada streotipe patriarki Islam dan Tionghoa, bahwa laki-laki adalah pemimpin dan harus kuat, lalu menindas etnis dan pemeluk agama yang berbeda.

Dengan jalan pikir MUI tersebut, bisa dibayangkan, ke depannya keragaman agama dan identitas lainnya di Indonesia akan hilang. Tirani identitas (yang mengatasnamakan) mayoritas akan mendominasi masyarakat, menetapkan standar moralnya sebagai aturan publik. Saat berpikir seperti MUI, kita akan yakin, untuk menjawab pertanyaan tagline film “?” yang berbunyi, “masih pentingkah kita berbeda?” Jawabannya: tidak! []

USEP HASAN S.

http://www.islamlib.com/id/artikel/pluralisme

Pornografi, Kemunafikan dan Seks

2011-04-26T23:21:00.000-07:00

“Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka ...”(An-Nisaa [4]: 145)

Malas rasanya mengutip teks sakral pada media tulis yang profan ini. Tapi apa boleh buat. Redaksi ayat tersebut tepat untuk menyimpulkan watak Drs. H. Arifinto, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Setelah mengesahkan Undang-Undang Pornografi (UUP) bersama fraksinya di tahun 2008, Arifinto malah asyik menikmati adegan panas di ruang rapat DPR yang dingin (8/4 2011). Kelakuan si gelar haji ini mengingatkan kita pada pesan moral agamanya: salah satu tanda orang munafik adalah, jika ia bicara dusta. Pornografi haram, tapi kok dilihat.

Mari kita bandingkan kelakuan Arifinto, anggota partai berasas Islam, dengan Ariel, anggota band musik Peterpan. Menyertai tafsir agamanya, Arifinto mengharamkan pornografi. Duduk di kursi fraksi partai berasas Islam, Arifinto menempatkan pornografi sebagai produk kriminal melalui UUP, tapi malah melihat konten porno di ruang tempat pengesahan undang-undang itu disahkan.

Sedangkan Ariel, ia bukan anggota partai berasas Islam. Ia bukan orang yang berobsesi menegakan syariat Islam. Tak pernah kita dengar Ariel mengharamkan pornografi. Ariel menikmati seks di ruang privat. Hubungan seks yang ia rekam pun untuk kepentingan pribadi. Tak ada pencampuran privat-publik. Tak ada usahanya menyebarkan yang pribadi pada masyarakat.

Ariel sudah dikurung. Sedangkan Arifinto melenggang kangkung. Aktivis perempuan, Mariana Amiruddin dalam jumpa pers (14/4 2011) di Jakarta menyatakan bahwa langkah pengunduran diri Arifinto sudah sepatutnya. Pejabat publik bertanggung jawab kepada publik, dan mereka dibiayai oleh pajak. Namun, pengunduran diri tidaklah cukup.

Meski perangkat yuridis tersedia, hingga kini tak ada usaha dari aparat hukum untuk menindak Arifinto. Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah diberlakukan kepada orang lain. Jika Arifinto tak ditindak berdasarkan UU Pornografi (UUP), maka undang-undang ini berlaku diskriminatif. Rakyat biasa bisa dijerat, tapi tidak bagi pejabat yang digaji rakyat.

Peneliti isu perempuan, Myra Diarsi berpendapat (14/4 2011) bahwa partai merupakan lembaga perebut kekuasaan. PKS merebut kuasa, salah satunya, lewat isu pornografi. Partai berasas Islam ini memakai hawa moral untuk memerintah. Tapi konyolnya, alat rebut kekuasaan ini tidak mengilhami mereka. Menentang pornografi, tapi anggotanya menonton pornografi di ruang sidang. Ini gambaran kebangkrutan politisi.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi akan menarik Arif ke penjara seperti Ariel. Pasal 5 berbunyi: Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang secara eksplisit memuat: a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b) kekerasan seksual; c) masturbasi; d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e) alat kelamin; atau d) pornografi anak. Lalu Pasal 6 berbunyi: Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Bila terbukti bersalah, Arif harus dituntut untuk hukuman yang sesuai UUP. Arif bisa dijerat hukuman pidana dengan penjara paling lama empat tahun dan/atau pidana denda paling banyak dua milyar rupiah.

UU Pornografi

Desakan hukum tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menyadarkan pemerintah dan masyarakat terhadap permasalahan UUP. Disahkan pada 28 Oktober 2008, undang-undang ini merupakan aturan yang tak menyertai kajian komprehensif. Penyusunannya tak menoleh pada kajian akademis. UUP menjadi tak netral secara publik, karena kutipan ayat sakral perspektif komunal malah dijadikan dasar moral aturan ruang sosial yang plural.

Dalam pidato kebudayaan (29/7 2010) di Jakarta, Doktor bidang filsafat, Gadis Arivia berpendapat, UUP didasari oleh kedunguan pengetahuan seks, bukan kecerdasan. Aturan seperti ini akan terus melahirkan kekeruhan berpikir dan bertindak di ranah publik. Kekacauannya telah muncul saat kasus video pribadi Ariel-Luna-Cut Tari. Tiga orang dewasa pelaku seks di ruang privat tersebut malah dijadikan obyek kriminal publik dengan proses hukum yang menghabiskan pajak rakyat. Sedangkan di lain pihak, tiga orang camat asyik melihat pornografi saat bupati Malang berpidato (14/3 2011), tapi tak ada tindakan hukum bagi pejabat pelaksana amanah rakyat itu.

Batasan seksualitas tak jelas melalui pengertian dan distribusi pornografi dalam UUP hadirkan kerancuan di masyarakat. UUP mengkriminalkan seks pada media yang sangat mudah mengakses pornografi. Klausul pelarangan konten porno ini menjadi pradoks di tengah relativitas moral masyarakat. Sebuah situasi publik yang memungkinkan banyak dari kita terkena jerat hukum.

Sejatinya seks merupakan bagian sekaligus kebutuhan manusia. Gairah alamiah ini tak bertentangan dengan moral. Bahkan melalui seks kita bisa mendapatkan inspirasi moral kemanusiaan. Mengagungkan seks menjauhkan diri dari kekerasan. Mencium, menyentuh, memeluk dan bersenggama bisa menghindari diri dari perusakan dan pembunuhan. Dalam aksi “bed-in” John Lennon-Yoko Ono dalam rangka menentang perang Vietnam, bisa ditangkap pemaknaan bahwa dalam seksualitas kita bisa mendapatkan moralitas perdamaian. Sedangkan moralitas agama yang manabukan seks malah sering dijadikan pembenaran perang.

Keberadaan UUP yang memposisikan seks sebagai hal tabu dan jahat (kriminal) menghasilkan pengekangan terhadap seks. Kedepannya seks akan selalu salah dipahami karena dianggap bertentangan dan tak selaras dengan moralitas. Sebuah ironi mengingat seks tak bisa dilepaskan dari eksistensi manusia. Masyarakat yang menabukan dan menyalahkan seks malah akan melahirkan individu-individu munafik. Indonesia harus mengelus dada saat situs google menunjukkan bahwa sepuluh negara paling banyak mencari konten seks adalah negara-negara yang mayoritas muslim, seperti Indonesia. Salah satu warga muslim tersebut, sangat mungkin, adalah Arifinto, anggota PKS. []

Usep Hasan S.

http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/pornografi_kemunafikan_dan_seks/

PR Besar Undang-Undang Human Trafficking

2011-03-07T20:26:00.000-08:00

“It's more profitable and less risky to sell a girl than drugs.[1]”

Begitu Demi Moore memberikan pandangannya terhadap perdagangan anak. Saat meresmikan The Demi and Ashton (DNA) Foundation di awal tahun 2010, bintang film “Ghost” ini menilai masyarakat terlalu cepat menyimpulkan bahwa gadis-gadis yang diperdagangkan telah memilih untuk menjadi pekerja seks komersil. Padahal, permintaan atas PSK anak yang menyebabkan terjadinya perdagangan seks anak. Perdagangan manusia adalah bisnis yang menguntungkan, dengan resiko yang relatif kecil.

Apa yang disampaikan Moore, bukanlah hal mistis layaknya ghost. Perdagangan orang (human trafficking), khususnya perdagangan perempuan dan anak, merupakan permasalahan nyata dengan hantu pelaku bisnis. Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta Swasono mengungkapkan, perputaran uang pada bisnis perdagangan orang di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 32 triliun. Peredaran uang itu merupakan perputaran uang terbesar kedua dalam usaha ilegal di Indonesia setelah bisnis narkoba.[2]

Di tahun 2008, Deputi III Bidang Perlindungan Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Subagyo pernah menginformasikan bahwa perputaran uang pada perdagangan orang jauh lebih besar dibanding pembalakan liar maupun narkotika sehingga cukup menggiurkan bagi para pelakunya. Tahun 2008, perputaran uang (human) trafficking mencapai Rp 32 triliun hingga Rp 36 triliun. Sementara illegal logging, Rp 15 triliun, dan narkotika, Rp 25 triliun.[3]

Fakta itu diperkuat dengan data United Nation Development Program (UNDP). Diwakilkan oleh Caitlin Wiesen, lembaga yang fokus pada pembangunan negara-negara dunia ini menyatakan bahwa, di Asia, dalam kurun waktu terakhir, setidaknya terjadi perdagangan perempuan dan anak sebanyak 250 ribu jiwa di setiap tahun.[4]

Undang-undang perdagangan orang

Meningkatnya kasus perdagangan anak menjadi bukti semakin kompleksnya kejahatan perdagangan orang. Perdagangan orang membutuhkan sebuah pendekatan internasional yang komprehensif di negara asal, negara transit dan negara tujuan yang mencakup langkah-langkah untuk mencegah perdagangan, untuk menghukum para pelaku perdagangan dan untuk melindungi korban-korban perdagangan manusia, termasuk melindungi hak asasi mereka yang diakui secara internasional.

Di akhir tahun 2001, Indonesia telah menandatangani produk hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bernama “Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children”, yang biasa disebut Protokol Palermo. Penandatanganan itu mendorong Indonesia membuat cukup banyak undang-undang (UU) tentang perdagangan orang. Di antaranya, Indonesia telah memiliki Undang Undang No.21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). UU ini mengandung semangat perlawanan perdagangan orang hasil adopsi Protokol Palermo.

Setelah UU PTPPO, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Perlindungan Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, telah ikut menyertai sebagai aturan yang lebih implementatif. Hak-hak korban dan upaya memenuhinya diatur peraturan pemerintah (PP) ini.

Tak cukup sampai dengan UU PTPPO. Aturan pendukungnya pun dibuat. Peraturan Presiden No. 69/2008 (PP 69/2008) tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pun menyertai UU PTPPO. Amanah Pasal 25 PP 69/2008 menyatakan, pemantauan perkembangan pelaksanaan tugas oleh Gugus Tugas Pusat dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu, baik melalui koordinasi nasional, koordinasi pleno, koordinasi sub gugus tugas, dan koordinasi khusus, serta pemantauan langsung ke lapangan atau menggunakan sarana komunikasi.[5]

Selain aturan itu, ada Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) di lingkungan Kepolisian RI. Juga ada Peraturan Kepaka Kepolisian RI No. 3/2008 tentang Mekanisme dan Tata cara Pemeriksaan Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Belum lagi dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI No. 1/2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/ Kota.[6]

Dari beberapa aturan tersebut berbagai upaya penanganan dan pencegahan perdagangan orang baik di tingkat nasional maupun daerah telah memiliki kekuatan dan kepastian hukum. Secara langsung, hal ini ibarat amanat bagi upaya dalam memberantas perdagangan orang, baik oleh pemerintah dan masyarakat.

Protokol Palermo dan UU PTPPO

Sayangnya, UU yang telah dibuat belum cukup menjadi perlindungan hukum dalam melawan perdagangan orang. Masih ada isi pasal dari Protokol Palermo yang belum diadopsi.

Di Tahun 2007, saat UU PTPPO masih berbentuk rancangan, Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) dan Indonesia Against Child Trafficking (I ACT), sudah mencatat beberapa kemajuan pada undang-undang itu. Pada pasal 38 misalnya. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang menyangkut saksi dan korban anak, sudah tertulis untuk dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas. Pasal 39 pun terbilang progressif karena sudah menuliskan bahwa, persidangan untuk memeriksa keterangan saksi dan korban anak dilakukan dengan tertutup, tanpa kehadiran terdakwa dan saksi, dan korban anak wajib didampingi oleh orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, pendampingan lainnya. Juga pasal 40 yang menekankan pemeriksaan terhadap saksi anak dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman.[7]

Namun, saat UU PTPPO disahkan, masih terdapat kekurangan. Koordinator Presidium I ACT, Emmy Lucy Smith menilai UU PTPPO belum sepenuhnya melindungi dan mengakomodir hak anak. Definisi perdagangan anak tidak dimasukkan dalam UU PTPPO. Padahal justru perdagangan anak merupakan hak yang sangat genting untuk disikapi.[8]

UU PTPPO hanya memuat perdagangan orang dengan korban anak, bukan perdagangan anak. Ini bisa dilihat dari definisi perdagangan anak yang secara substantif sangat berbeda dengan perdagangan orang. Anak memang orang, tapi mereka punya hak-hak khusus dan belum punya kapasitas legal karena masih di bawah usia 18 tahun.

Bentuk lain yang membuktikan belum diadopsinya isi Protokol Palermo adalah, perdagangan anak yang tidak memasukkan ”unsur cara” sebagai salah satu dari tiga unsur perdagangan orang, yaitu unsur proses dan tujuan. Jadi, dalam perdagangan anak, “unsur cara” tidak bisa digunakan untuk menentukan apakah seorang anak merupakan korban perdagangan atau bukan. Sebab, ketika anak sudah mengalami rekrutmen, transportasi, transfer, penyembunyian, atau penerimaan anak untuk maksud eksploitasi, maka anak tersebut sudah harus dianggap sebagai korban perdagangan.

Padahal, kasus-kasus perdagangan orang cenderung mengerucut pada perdagangan anak. Hal ini merupakan keadaan yang mendesak. Modus operandi perdagangan anak yang ada belakangan pun cukup beragam. Banyak di antaranya bertujuan untuk eksploitasi seksual dalam alur industri seks. Tujuan lainnya untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga (PRT) dan buruh pabrik. Atau tujuan lain yang sangat sulit dibongkar adalah penjualan organ tubuh dan perdagangan bayi.[9]

Indonesia tercatat sebagai salah satu negara sumber dan transit perdagangan anak internasional, khususnya untuk tujuan seks komersial dan buruh anak di dunia. Perdagangan anak yang terjadi di Indonesia telah mengancam eksistensi dan martabat kemanusiaan yang membahayakan masa depan anak. Pada dimensi global, perdagangan anak merupakan suatu kejahatan terorganisasi yang melampaui batas-batas negara, termasuk Indonesia.

Di tahun 2003, laporan rutin tahunan Trafficking in Person yang dikeluarkan Kantor Khusus Urusan Perdagangan Manusia, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, menempatkan Indonesia pada kategori “Tier-2”. Kategori ini menjelaskan bahwa Indonesia telah menunjukan upaya memerangi perdagangan orang, meski belum optimal.[10]

Hingga tahun 2005, tak ada peningkatan status bagi Indonesia. Sebuah tanda tak adanya peningkatan upaya pemerintah memerangi perdagangan orang. Malah di tahun 2006, status Indonesia turun ke posisi “Tier-2 Watchlish”—satu tingkat di bawah “Tier-2”. Artinya Indonesia dinilai ala kadarnya saja dalam memerangi perdagangan manusia.[11]

Ditetapkannya UU PTPPO, pada tahun 2007, mengembalikan status Indonesia pada “Tier-2”. Tentu, meski sudah mengalami peningkatan pun, posisi “Tier-2” bukan merupakan prestasi. Sejumlah kalangan yang konsern pada masalah perdagangan manusia berpendapat bahwa, Indonesia dinilai belum optimal dalam upaya memerangi perdagangan manusia, karena Protokol Palermo belum utuh diadopsi.[12]

Tak hanya soal undang-undang

UU PTPPO dan aturan yang menyertainya telah dibuat. Usaha penyempurnaannya pun terus diupayakan. Tentulah kita menyadari bahwa, menghadapi perdagangan orang tak cukup dengan membuat dan menyempurnakan UU. Perlu adanya sosialisasi dan pemahaman substansi UU di masyarakat. Perdagangan orang merupakan kejahatan sistemik yang sangat memungkinkan menimpa anak-anak dan perempuan, atau pihak yang diposisikan lemah lainnya.

Mengingat mengguritanya jaringan kejahatan ini, langkah antisipatif sangat dibutuhkan. Masyarakat berbekal pengetahuan harus diciptakan dan dilibatkan. Ini memang bukan usaha mudah. Dibandingkan tindak kejahatan lain, perdagangan orang relatif tak diperhatikan. Karena umumnya, ada dua hal yang membuat orang tak memperhatikan sesuatu. Pertama, jika sesuatu dianggap tak penting. Kedua, jika sesuatu dianggap sangat sulit disikapi, meski hanya sekedar untuk diperhatikan. Perdagangan orang tentu bukan sesuatu yang tak penting. Ini mengenai banyak manusia yang direndahkan sebagai barang dan terancam jiwanya. Persoalannya menjadi hal yang tak banyak diperhatikan oleh masyarakat umum, karena aksi perdagangan orang ini tak mudah disikapi. Sebagai satu fenomena kompleks yang menyerta multi bidang, jejaring kerjanya lebih banyak yang tersembunyi rapih.

Penilaian apatasis akan mewajarkan sikap umum masyarakat terhadap persoalan perdagangan orang. Tapi, menjadi tak wajar jika penilaian itu ada pada pihak-pihak perumus dan penindak kebijakan. Dalam pemberitaan kasus perdagangan orang di harian Kompas (8 /3/2010), Kriminolog UI, Adrianus Meliala, mengatakan rendahnya pengungkapan kasus perdagangan orang, karena biaya yang harus dikeluarkan untuk mengungkapkan kasus ini sangat tinggi. “(Human) Trafficking menjadi salah satu kasus yang tak disukai polisi karena mahal sekali biayanya,” ujarnya. Pendapat Adrianus itu merupakan tanggapannya terhadap peningkatan kasus perdagangan anak dengan modus penculikan. Selama dua bulan pertama 2010 sudah ada 36 kasus anak berusia 13-14 tahun menghilang.[13]

Hal ini dibenarkan oleh Ariek Indra Sentanu, seorang anggota polisi. Dalam tulisan opini di harian Republika (6/3/2010), ia menyatakan bahwa, UU yang ada cukup mendukung untuk bisa menjerat kejahatan perdagangan orang, khususnya perdagangan anak. Hanya saja secara umum, Polri tak memiliki kesungguhan dalam memahami secara komprehensif kejahatan perdagangan orang. Dampaknya tak ada kemajuan dalam upaya pencegahan dan penindakan secara hukum.[14]

Sosialisasi pun merupakan masalah dalam melawan perdagangan orang. Dalam implementasi, tak adanya sosialisasi UU PTPPO bagi masyarakat, menjadikan UU ini berjalan tak efektif. Padahal, untuk tindak kejahatan perdagangan orang yang menyentuh banyak dimensi masyarakat, dibutuhkan sosialisasi yang luas dan mendalam. Khususnya bagi masyarakat yang berada di daerah endemik perdagangan orang.

Keadaan itu bisa dilihat dari terus meningkatnya jumlah kasus perdagangan orang. Jawa Timur (Jatim) misalnya, peningkatan terjadi dari tahun ke tahun. Menurut Prof Dr Didik Endro Purwoleksno, Guru Besar Hukum Pidana Fak Hukum Universitas Airlangga Surabaya mengemukakan bahwa, angka 200 dicapai Jatim di tahun 2008. Sedangkan di tahun 2009, kasus perdagangan manusia meningkat menjadi 389 kasus.[15]

Prof Didik menjelaskan, tidak efektifnya pembentukan UU PTPPO karena kurangnya sosialisasi UU tersebut ke masyarakat. Banyaknya masyarakat yang tak mengerti dan memahami akan pentingnya UU PTPPO, menjadi salah satu sebab masih sering terjadi perdagangan orang.

Permasalahan bertambah pelik, karena keadaan tak mengetahui—apalagi memahami—tak hanya terjadi di masyarakat umum. Polisi, yang menjadi bagian perangkat hukum, pun masih belum paham betul dengan UU itu. Penerapan UU PTPPO masih jauh dari harapan. Padahal, UU itu sangat penting dalam mencegah perdagangan orang.

Keadaan ini ibarat lagu lama yang diputar kembali. Penanganan suatu masalah melalui undang-undang selalu terbentur pada tahapan sosialisasi. Dari lalu lintas kendaran di jalan raya, hingga lalu lintas manusia antar daerah dan negara.

Bias UU PTPPO pada Peraturan Daerah

Sosialisasi UU perdagangan orang yang kurang, menjadi penyebab terbatasnya pemahaman personil pemerintah dan masyarakat tentang perdagangan orang. Paradigma produksi hukum yang up to down memang menuntut sosialisasi yang meluas dan mendalam. Dengan cara itu UU bisa diterapkan dengan baik.

Namun selain itu, lemahnya perspektif budaya masyarakat Indonesia dalam memandang nilai anak dan perlindungannya, sangat memungkinkan terjadinya bias saat UU perdagangan orang diterapkan. Belum lagi dengan masih dijunjungnya moralitas sempit terhadap seksualitas anak perempuan oleh masyarakat.

Hal tersebut dibuktikan Ruth Evelin, dalam tesis program Magister di Pusat Kajian Wanita Universitas Indonesia. Dengan judul tesis “Studi Kebijakan dan Implementasi Perlindungan Anak yang Diperdagangkan” aktivis perempuan ini mendapati adanya bias-bias dalam pelaksanaan UU perdagangan orang. Menentukan daerah di Jakarta Utara (Jakut), yang merupakan daerah endemik perdagangan anak, Ruth meneliti implementasi UU PTPPO pada peraturan daerah (Perda). Ruth mendapatkan para staf pemerintah daerah (Kasie RTS Bintalkesos dan Kasie Tramtib) yang lempar tanggung jawab. Implementasi UU tindak pidana dianggap oleh pejabat pemerintahan walikotamadya Jakut sebagai tugas kepolisian, sedangkan penertiban pelanggar Perda adalah tugas pemerintah daerah.

Ruth pun menjelaskan bahwa, implementasi Perda tanpa basis hukum Undang-Undang Dasar (UUD) dan UU tentang perlindungan (seperti UU Perlindungan Anak dan UU PTPPO) sangat berbahaya, karena pemerintah tak hanya melalaikan tanggungjawab perlindungan anak, tetapi juga melanggar hak anak atas pengasuhan. Di satu sisi, berdasarkan UU, pemerintah dituntut tanggungjawabnya untuk mengasuh dan melindungi korban perdagangan. Di sisi lain, berdasarkan Perda, terdapat keleluasaan bagi pemerintah untuk menarik denda dari anak dan memberi hukuman penjara. Hal ini menunjukkan posisi negara yang membingungkan dan dapat dikatakan melanggar hak asasi anak oleh penyedia hak itu sendiri.[16]

Di sinilah bias maksud instrumen hukum yang disebabkan oleh pemahaman sempit pelaksana dokumen UU. Pelaksana kebijakan daerah tak menyertakan analisis kritis. Yang dilakukan adalah sikap taken for granted dari yang tertulis pada teks hukum. Logika “menertibkan” dari pemahaman sempit, mendorong penyikapan terhadap korban (pihak yang sebenarnya bukan pelaku kejahatan) untuk ditertibkan. Korban diminta untuk menyadari bahwa apa yang mereka lakukan tidak boleh diulang lagi. Padahal, korban seharusnya disikapi dengan memberi perlindungan.

Bias istilah “pelaku” dan “korban”

Bias di UU perdagangan orang pun terdapat pada definisi “pelaku” atau “korban”. Terdapat keragu-raguan di kalangan staf pemerintah. Mereka tak memiliki pemahaman baik dalam menetapkan apakah anak yang diperdagangkan sebagai korban atau pelaku kriminal.

Secara konvensional, korban selalu diartikan sebagai individu yang merasa sebagai korban. Ketika merasa, korban harus secepatnya melaporkan dirinya sebagai korban. Jika ada anak perempuan menetap di lokasi prostitusi sebagai pekerja seks komersial (PSK), anak perempuan tersebut dinilai sebagai pelaku.

Padahal, fakta yang Ruth temukan di lapangan menunjukkan, tak semua korban perdagangan orang merasa dirinya adalah korban. Dalam penanganan kasus perdagangan orang, persetujuan atau kesukarelaan korban atas eksploitasi yang dialami pun, seharusnya tak diperhitungkan atau tak relevan. UU PTPPO telah jelas memuat hal ini.[17]

Selain itu, korban tak bisa mudah melaporkan kasus perdagangan yang dia alami, meski korban telah menyadari dirinya adalah korban. Menganggap “kabur” dari tempat kerja adalah suatu aksi yang mudah dilakukan oleh anak, adalah asumsi yang diambil terlalu cepat. Tuntutan terhadap korban untuk melapor juga merupakan pemikiran yang secara sempit diperoleh dari isi hukum untuk perlindungan.[18]

Bias itu menunjukan kelemahan UU PTPPO. UU ini hanya dapat melindungi korban yang melaporkan kasusnya kepada polisi. Padahal, tak mudah bagi anak yang terisolasi, maupun yang tidak terisolasi untuk melapor. Mereka pun bukan kalangan yang sadar hukum. Malah polisi, berdasarkan pengalaman traumatik, dicitrakan mereka sebagai pelaku razia, bukan pemberi keamanan.

Bias definisi perdagangan anak

Di dalam kasus perdagangan orang, baik dewasa maupun anak, “persetujuan korban” untuk mengalami eksploitasi tidaklah relevan. Ruth menemukan bahwa staf pemerintahan yang sangat dekat dengan pekerjaan sosial, terutama pada isu pelacuran anak, memiliki pemahaman yang bias tentang definisi perdagangan orang. Mereka dengan terus menerus menyinggung tentang “persetujuan” anak dalam bekerja menjadi pekerja seks dan ragu-ragu untuk berpihak pada anak sebagai korban.

Kelemahan UU PTPPO yang tidak menjelaskan secara khusus tentang perdagangan anak dan penanganannya, juga ditemui Ruth di lapangan. Seorang Ketua Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, meragukan bahwa anak-anak pelacuran tersebut merupakan korban perdagangan. Orang ini, menurut Ruth, secara berulang kali memperhitungkan unsur penyekapan dan penipuan di dalam kasus perdagangan anak, serta mempersalahkan anak yang tidak berinisiatif kabur dari lokasi pelacuran. Ia meyakini bahwa anak-anak tidak disekap dan seharusnya dapat melarikan diri. Menurut beliau, dengan situasi yang cukup bebas, anak-anak demikian bukanlah korban perdagangan.[19]

Pandangan dari staf pemerintah itu sangatlah berbahaya bagi korban berusia anak. Seperti dibahas dalam Protokol Palermo tentang “mencegah dan menekan perdagangan manusia, khususnya anak dan perempuan”. Menurut protokol, di dalam kasus perdagangan anak, unsur ancaman, paksaan, penipuan, penyekapan dan penyalahgunaan kekuasaan, tidaklah relevan dan seharusnya diabaikan serta ditiadakan di dalam proses identifikasi. Kasus perekrutan dan pemindahtanganan anak untuk tujuan eksploitasi, tanpa melibatkan unsur-unsur kekerasan dan penipuan tersebut tetap dianggap sebagai kasus perdagangan orang dan merupakan tindakan kriminal.[20]

Bila unsur “cara”—seperti dipaksa, disekap, diancam—selalu dicari-cari dalam proses penertiban dan perlindungan, maka anak akan diposisikan sebagai “yang bersalah” atau sebagai pelanggar ketertiban, norma-norma dan peraturan. Lolosnya anak dalam identifikasi korban eksploitasi ekonomi dan seksual juga menyebabkan pengabaian hak perlindungannya. Di sinilah terjadi pelanggaran HAM dan pelanggaran UU Perlindungan Anak oleh pemerintah sendiri.[21]

Selain itu, lumrah diketahui bahwa, anak dalam dunia prostitusi, meski tak disekap, sulit untuk keluar dan kabur. Keadaan jauh dari keluarga, tanpa uang serta bergantung pada pihak pengelola prostitusi, membuat mereka merasa telah terlanjur bekerja menjadi pelayan seks. Selama belum ada jaminan hidup dan jaminan sosial, hampir mustahil mereka lepas dari jerat prostitusi.

Bias susila

Selain dua bias di atas, pelaksanaan UU perdagangan orang pun mengalami bias susila. Pemerintah melakukan penghakiman kesusilaan terhadap anak yang bekerja di dunia prostitusi. Anak yang sebetulnya merupakan korban, oleh pemerintah dinilai sebagai pelaku asusila (tuna susila). Pemerintah tak memiliki sebutan yang diperhalus, seperti misalnya “anak yang dilacurkan” atau “anak korban eksploitasi seksual komersial”. Dua istilah ini sebetulnya biasa digunakan oleh kaum akademisi dan aktivis. Bagi pemerintah, kaum tuna susila adalah sebutan bagi semua orang yang melacur.

Karena dihubungkan dengan hubungan seks yang terlanggar, kesusilaan mengalami penyempitan makna. Terlanggar di sini memiliki pengertian, orang berhubungan seks di luar institusi keluarga, ikatan pasangan suami-istri (pasutri).

Ruth mendapati bias dalam pelaksanaan oleh staf pemerintahan lainnya, yaitu Pejabat Panti Tuna Susila Kedoya. Staf pemerintahan ini ragu-ragu tentang sebutan bagi perempuan yang bekerja di sektor pelacuran. Meski beliau mengerti bahwa panggilan “wanita tuna susila” tak disukai oleh perempuan yang bekerja di tempat pelacuran dan sekelompok orang lainnya, dia pun tak terlalu setuju dengan panggilan PSK. Menurutnya, jenis kegiatan itu bukanlah jenis pekerjaan formal yang diakui. Untuk mengimbangi pro dan kontra, PSK yang ditertibkan di panti rehabilitasi tuna susila akhirnya disebut sebagai warga binaan sosial (WBS).[22]

Di sini terlihat bahwa, “kesusilaan” dipandang dan dibatasi oleh negara dengan standar moral tertentu. Tak ada tempat lain yang dibolehkan dalam seksualitas (bagi perempuan), selain hubungan pasutri. Di luar itu, hubungan seks dinilai terlanggar.

Penutup

Masalah sosialisasi dan bias-bias tersebut membuktikan pelaksanaan UU perdagangan orang tak berjalan baik. Ditambah dengan belum dimasukannya defenisi perdagangan anak dalam UU, semua masalah menyatu menjadi pekerjaan rumah (PR) yang besar bagi pemerintah dan masyarakat. Pemerintah bersama lembaga swadaya masyarakat (LSM) harus banyak menyosialisasikan UU PTPPO, serta aturan lain kepada masyarakat. Tentu saja sambil menyertakan langkah penyempurnaan UU; salah satunya dengan mengadopsi Protokol Palermo secara utuh. Seiring dengan itu, memberikan pencerahan terhadap UU itu ke masyarakat melalui pendidikan HAM dan gender, khususnya di daerah endemik perdagangan orang, menjadi langkah wajib.

Dengan semua langkah tersebut, kasus perdagangan orang yang melibatkan anak di bawah umur akan dapat dicegah. Diharapkan dengan cepat, masyarakat sudah sadar pentingnya memahami perdagangan orang. Bukan untuk membuka bisnis perdagangan orang, karena menguntungkan dan minim resiko. Melainkan, karena perdagangan orang mengancam (hak asasi) hidup banyak manusia. Terutama bagi di antara kita yang “diposisikan” lemah.

Tak ada (anak perempuan) manusia yang mau diperdagangkan. Adanya permintaan terhadap manusialah, yang menjadikan perdagangan tak berhati ini terjadi. Kita yang manusia merasa, ada PR besar yang harus diselesaikan. Segera. []

USEP HASAN S.

[1]Demi Moore Campaigns Against Sex Trafficking, indianexpress.com, 06/06/2010.

http://www.indianexpress.com/news/demi-moore-campaigns-against-sex-trafficking/615875/.

[2]Perputaran Uang Trafiking Rp 32 Triliun, Media Indonesia, 14/5/2009.

[3]Wuih... Perputaran Uang "Trafficking" Lebih Besar dari Narkotika, kompas.com 21/11/2009.

http://properti.kompas.com/index.php/read/2009/11/21/16310678/wuih....perputaran.uang.trafficking.lebih.besar.dari.narkotika

[4]Ratusan Ribu Perempuan Diperdagangkan Tiap Tahun, Republika, 5/8/2009.

[5]http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=755:indonesia-miliki-kebijakan-komprehensif-berantas-tindak-pidana-perdagangan-orang&catid=50:info&Itemid=83

[6]Ibid.

[7]Jurnal Perempuan Edisi 51, Mengapa Mereka Diperdagangkan?

[8]Undang-Undang Perdagangan Orang Mengabaikan Hak Anak, Portal Nasional Republik Indonesia, 03/08/2007,http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=5030&Itemid=701

[9]http://rumahkita2010.wordpress.com/2010/03/08/perdagangan-anak-child-traffiking/

[10]Wahyu Susilo, Seriuskah Kita Perangi Perdagangan Manusia? Opini, Kompas, 23/6/2010.

[11]Ibid.

[12]Ibid.

[13]Jumlah Penculikan Anak semakin Banyak, Kompas, 8/03/2010.

[14]Ariek Indra Sentanu, Keseriusan Penanganan Trafficking, Opini Republika, 6/3/2010.

[15]UU Tindak Pidana Trafficking Tidak Efektif, jakartapress.com, 07/01/2010.

http://www.jakartapress.com/www.php/news/id/10827/UU-Tindak-Pidana-Trafficking-Tidak-Efektif.jp

[16]Evelin, Ruth, Studi Kebijakan dan Implementasi Perlindungan Anak yang Diperdagangkan: Studi Kasus Anak Perempuan yang Menjadi Pekerja Seks di Jakarta Utara, Tesis Pusat Kajian Wanita Universitas Indonesia, November 2008, hal. 84-85.

[17]Ibid., hal. 80-81.

[18]Ibid., hal. 81.

[19]Ibid., hal. 82.

[20]Ibid., hal. 82-83.

[21]Ibid., hal. 83.

[22]Ibid., hal. 79.

tulisan ini dimuat di Jurnal Perempuan 68 "Trafficking dan Kebijakan"

SHADIA MARHABAN: Keinginan Aceh untuk Merdeka tidak akan Hilang

2011-02-21T08:11:00.000-08:00

Aceh, setidaknya, dalam satu dekade terakhir merupakan daerah yang menjadi sorotan nasional dan internasional. Belakangan, daerah yang kini bernama Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ini banyak diperbincangkan terkait penerapan syariat Islam. Pada peraturan daerah bernama Qanun Syariat Islam (QSI), perempuan Aceh diharuskan berjilbab jika beraktivitas di ruang publik. Dalam peraturan itu pun terdapat hukum cambuk untuk tindak pidana tertentu, salah satunya berkhalwat—berduaan dengan yang bukan muhrim. Seperti belum puas dengan itu, pemerintah NAD hendak menetapkan Qanun Jinayah (QJ) yang di dalamnya terdapat hukum rajam—lempar batu pada orang ditanam hingga mati.

Tentu saja, yang terjadi sekarang di Aceh bukanlah hal yang hadir secepat gelombang tsunami. Ada sejarah menyertai latar belakang Tanah Rencong. Untuk lebih mengetahui hal tersebut, Usep Hasan Sadikin dari Yayasan Jurnal Perempuan (YJP) coba mewawancarai aktivis perempuan Aceh, Shadia Marhaban.

Lahir di Banda Aceh 20 Maret 1969, Shadia merupakan satu-satunya perempuan yang aktif berpartisipasi dalam tim negosiasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di perundingan damai 2005, yang menghasilkan berakhirnya konflik di Aceh. Sebelumnya, selama GAM dan pemerintah Indonesia berkonflik, Shadia bekerja sebagai wartawan dan penerjemah serta menjabat sebagai koordinator Sentral Informasi untuk Referendum Aceh (SIRA). Pada 1999, bersama SIRA ia mengorganisir reli massa damai di Banda Aceh di mana hampir satu juta orang bersatu menuntut referendum. Perempuan yang mengenyam pendidikan tinggi Hubungan Internasional di Universitas Nasional dan Arabic di American University in Cairo ini pun terlibat dalam “Jeda Kemanusiaan,” sebuah gerakan perdamaian pertama di Aceh yang banyak beranggotakan perempuan dari masyarakat sipil. Di 2001, melalui “Moratorium Dialog”, Shadia menggalang dukungan internasional untuk Aceh.

Kini, sebagai presiden Liga Inong Acheh (LINA), Shadia mengawasi beragam program LINA yang berdedikasi untuk memberdayakan perempuan Aceh (http://www.lina-acheh.com). Seiring itu, selain berperan sebagai anggota dewan pendiri untuk Sekolah Perdamaian dan Demokrasi di Aceh, Shadia merupakan peserta aktif di beberapa dialog nasional dan internasional sekitar isu-isu perempuan dan keamanan. Di 2009, Shadia menyampaikan pidato utama “Gender dan Mediasi - Bagaimana Meningkatkan Peran Perempuan dalam Negosiasi Perdamaian” pada konferensi di Finlandia, yang diselenggarakan Crisis Management International (CMI). Di 2010, Shadia dipresentasikan Pusat Penelitian Konflik Berghof pada konferensi bertajuk “Merancang Proses Perdamaian Inovatif” di Bogota, Columbia.

Berikut hasil wawancara YJP dengan Shadia Marhaban pada Minggu, 16 Januari di Jakarta.

Bagaimana masyarakat Aceh menilai QJ?

QJ sebetulnya masih berupa rancangan draft. QJ masih wacana, belum menjadi undang-undang. Masyarakat luar Aceh berpikir QJ sudah diberlakukan.

Yang sudah diberlakukan adalah QSI. Qanun ini pun diberlakukan di beberapa daerah di luar Aceh, seperti Garut, Tangerang dan lainnya. Beberapa daerah tersebut mengambil secuil dari QSI di Aceh.

Untuk QJ, saya pikir masyarakat Aceh pun banyak yang akan menolak. QJ sangat bertentangan dengan hukum positif di Indonesia dan bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Mengapa harus merajam orang? Hukum cambuk yang sudah diterapkan di Aceh hingga saat ini pun masih banyak dipertanyakan masyarakat Aceh. Kenapa harus ada hukum cambuk di Aceh? Kenapa tak bisa ditukar dengan hukum lain yang lebih manusiawi. Misalnya hukuman kerja sosial yang sesuai dengan kemampuan si pelaku.

Apakah pihak yang menginginkan syariat Islam merupakan pihak mayoritas masyarakat Aceh?

Menurut saya, tidak semua setuju dengan model syariat Islam sekarang. Bagi sebagian kalangan politisi, syariat Islam digunakan untuk melanggengkan posisi mereka. Politisi itu menilai ide politik yang bisa dijual bagi warga Aceh adalah agama.

Bagaimana prosesnya masyarakat Aceh bisa menerima syariat Islam di Aceh?

Ada perasaan bahwa tsunami membawa bencana dan kemalangan merupakan peringatan dari Allah SWT. Dalam pemikiran ummat beragama tentu ada rasa takut bencana itu terulang. Penjelasan ini masuk dalam ranah politik massa dan mudah diterima. Masyarakat umum sendiri banyak yang belum paham tentang syariat Islam. Tapi secara umum, masyarakat Aceh memang kuat agamannya. Keinginan sebagian orang Aceh memang cenderung diterima masyarakat karena memang mengatasnamakan agama. Keadaan masyarakat Aceh tersebut, membuat ide-ide HAM dan demokrasi sulit dipahami mereka dan cenderung dibenturkan dengan pemikiran dan interpretasi agama.

Sebelumnya, sewaktu Abdurrahman Wahid (Gusdur) masih menjadi presiden, Gus Dur menanyakan keinginan Aceh untuk meredakan konflik. Apa sih yang diinginkan orang Aceh? Saat itu ada lima tokoh yang mewakili Aceh. Ke lima tokoh ini menyebutkan bahwa keinginan Aceh adalah syariat Islam. Gus Dur tidak berpikir hal ini akan menimbulkan konflik di kemudian hari. Yang dilakukan Gus Dur saat itu lebih sebagai temporery solution, agar Aceh tidak lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Syariat Islam menjadi solusi saat keadaan Aceh darurat.

Saat proses ini berlanjut perundingan damai juga dilaksanakan dengan kerjasama NGO (Non-Governmental Organization) dari Swiss, Hendry Dunant Centre (HDC) yang akhirnya menghasilkan “Jeda Kemanusiaan” dan Perjanjian Perhentian Permusuhan (Cessation of Hostilities) pada tahun 2001-2002. Kemudian, saat terjadi darurat militer isu syariat Islam tenggelam. Konflik di masyarakat saat itu terjadi lebih dalam dan luas. Setiap hari ada kabar orang meninggal, dibunuh dan diculik. GAM serta sebagian masyarakat yang masih belum puas terhadap pemerintah nasional, tetap melalukan perlawanannya.

Dalam perjanjian damai Helsinki 2005, bila kita baca, tidak ada penulisan syariat Islam. Yang ada, kebebasan beragama. Kami menuliskan “freedom of religion”. Ini bisa ditafsirkan secara luas, maknanya. Waktu itu GAM memang tidak menginginkan syariat Islam masuk ke dalam agenda perjanjian damai. Pasca perdamaian Helsinki, tentunya ide syariat Islam menguat dan ini sebagai bentuk identitas pemerintahan sendiri, yang memang pada awalnya bukan menjadi dasar, dan sekarang lebih sebagai simbol identitas masyarakat Aceh.

Saat ini, pemerintahan banyak diwakili partai apa dan seperti apa pemerintahan berjalan?

Mantan pasukan gerilyawan GAM mendirikan partai yang diberi nama Partai Aceh (PA). Partai inilah yang sekarang memegang tampuk kekuasaan di parlemen termasuk sebagian eksekutif. Ekspektasi masyarakat Aceh terhadap pemerintahan yang baru terbentuk itu terlalu tinggi, tapi kapasitas pemerintah terpilih tidak tinggi. Terjadi gap antara kapasitas pemerintah dan ekspektasi masyarakat Aceh. Contoh, masyarakat berharap pemerintahan Aceh bisa menyelesaikan permasalahan kesejahteraan, pendidikan, HAM, investasi dll., tapi kapasitas pemerintahannya sendiri tidak mencukupi. Itu yang terjadi di Aceh sekarang.

Kondisi itu mirip dengan yang terjadi di Timor Leste dan Nikaragua. Pergerakan gerilya yang memenangkan perebutan kekuasaan tidak mampu menjalankan pemerintahan. Kekuatan politik yang lahir dan mempunyai tradisi pergerakan gerilya, hanya mampu memimpin perang. GAM bisa bertahan 30 tahun berperang. Tapi untuk memerintah belum bisa.

Secara umum pun orang Aceh suka perang. Memilih perang, orang Aceh mau dan sanggup. Banyak referensi buku yang menceritakan dan menjelaskan tradisi perang masyarakat Aceh. Pengalaman perang masyarakat Aceh membentuk watak masyarakat Aceh yang rebellious (suka memberontak). Keadaan ini memungkinkan masyarakat Aceh mudah untuk diprovokasi, diobok-obok.

Saya berpikir, GAM merupakan bagian dari orang Aceh. Suka atau tidak suka, orang Aceh merupakan bagian dari gerakan yang dinilai separatis itu. Perang yang berlangsung selama 30 tahun, tidak memberikan kemerdekaan bagi Aceh. Sekarang, kami (masyarakat Aceh) harus berpikir realistis, bersama pemerintah membangun Aceh.

Apakah semangat referendum di Aceh masih ada?

Setelah perdamaian ini tentunya semangat referendum sudah tidak ada lagi karena sudah digantikan dengan perdamaian yang membolehkan Aceh mengatur pemerintahannya sendiri walaupun masih dalam NKRI.

Namun ide Merdeka, sampai kapan pun keinginan orang Aceh untuk merdeka tidak akan hilang. Seorang aktivis Irlandia pernah menyatakan, “jika benih ide telah tertanam dalam pikiran suatu bangsa, ide itu tidak pernah hilang.” Orang Irlandia ingin mencapai kemerdekaan sampai sekarang. Mereka tetap menyatakan “Im Irish, not British”. Tak mengapa Aceh mempunyai visi yang berbeda dengan Indonesia. Ini bisa menjadi cambuk yang sesuai dengan identitas dalam melakukan pembangunan. Aceh bisa menjadi rujukan daerah lain untuk juga mencari identitas dan visi yang sesuai dengan konteks lokal.

Dalam konteks desentralisasi daerah, Aceh tak hanya sebagai daerah modal sumber daya, tapi juga daerah model. Kalau kita perhatikan program pemerintahan daerah lain, itu banyak merujuk kepada Aceh. Calon Independen dan syariat Islam, diikuti oleh banyak daerah di Indonesia. Partai lokal pun sepertinya akan diikuti daerah lain.

Pastinya di ujung kemerdekaan adalah kesejahteraan. Kita ingin mendapatkan apa yang selama ini pemerintah Indonesia tidak berikan. Ujung-ujungnya untuk rakyat. Bukan untuk diri kita sendiri. Nah, kalau cara itu bisa dicapai dengan tidak merdeka, misalnya sekarang, tentunya dengan otoritas pemerintahan yang bagus beserta kemampuan, Aceh bisa kita bangun.

Seperti apa keadaan perempuan Aceh saat ini?

Saat ini perempuan tidak mendapatkan porsi yang seharusnya didapat. Dalam situasi yang masih transisi ini, banyak peran-peran perempuan terabaikan. Walaupun pasca tsunami dan perdamaian banyak bantuan dari LSM lokal, nasional maupun internasional tidaklah cukup. Perempuan Aceh harus muncul dan memperbaiki kondisinya bersama seluruh elemen masyarakat Aceh. Saya pikir ini penting sekali untuk kemajuan perempuan Aceh ke depan yang baru saja bangun dari konflik.

Saat Syariat Islam diterapkan di Aceh, perempuan Aceh diharuskan berjilbab di ruang publik. Apa memang dahulu muslimah Aceh berjilbab? Apakah jilbab bagian dari identitas muslimah Aceh?

Islam di Aceh tidak konservatif. Sekarang pun begitu. Tapi, orang Aceh memandang Islam sebagai bagian budaya mereka, “Islam way of life”, “Islam way of think”. Sebetulnya orang Aceh tidak menerima ide-ide konservatif fundamentalis. Dahulu, ibu-ibu kami tidak pake jilbab. Sama dengan perempuan Indonesia umumnya. Orang Aceh itu awalnya pake selendang. Jilbab tertutup kan baru muncul pada 80-an/90-an. Bukan hanya di Aceh saja kan. Ini fenomena Asia tenggara. Jadi masuk juga tuh ke Aceh.

Kalau saya memandang jilbab, selama itu tidak dipaksakan, tidak mengapa. Yang menjadi masalah saat ini jilbab menjadi harus dan dipaksakan. Segala sesuatu harus dilegal-formalkan, itukan aneh.

Kita lihat Malaysia. Hampir semua Melayu pakai jilbab. Mereka tidak dipaksa. Tidak ada usaha pemerintah mengharuskan perempuan berjilbab di Malaysia dengan ancaman hukum cambuk. Masyarakat Malaysia membangun pemahaman berjilbab dari bawah.

Bagaimana masyarakat Aceh menilai identitas Islam Aceh saat ini?

Islam sudah lama ada di Aceh sudah melebur dengan budaya dan tradisi. Kemudian seiring terjadinya konflik selama puluhan tahun dan lain-lainnya, terjadi penurunan nilai dan pemahaman terhadap Islam itu sendiri. Kemudian waktu tsunami, banyak dana masuk ke Aceh dari negara timur tengah, seperti Arab Saudi. Dana tersebut masuk ke pesantren-pesantren menjadi semacam aliran atau pemikiran Islam baru. Islam Arab, bukan Islam Aceh yang kita kenal.

Sekarang Shadia aktif sebagai presiden di LSM LINA. Bisa dijelaskan perjuangan LINA, khususnya seputar isu perempuan?

LINA awalnya dibangun untuk memberikan aksi afirmasi (penguatan posisi) terhadap perempuan mantan kombatan (pejuang perang). Perempuan, pada saat konflik di Aceh, ikut berperang. LINA melakukan afirmasi pada mereka. Saat dan pasca berperang, perempuan tidak mengalami pemberdayaan apa pun. Perempuan mantan kombatan ini tidak hanya perempuan yang memegang senjata, tapi juga ada yang dulu berjuang dengan memasak, membeli pulsa untuk kepentingan komunikasi, menjadi informan dan lain-lain. Kelompok perempuan ini kurang mendapat perhatian pasca perjanjian damai. Tahun 2004-2005 kami mulai gencar melakukan pelatihan, memberikan pemahaman tentang bagaimana sebaiknya masyarakat bisa menyatu dengan perempuan mantan kombatan.

Kini kami memperluas target, memperjuangkan hak-hak semua perempuan Aceh, baik secara sosial, ekonomi maupun politik.

Bagaimana pandangan masyarakat Aceh terhadap LSM lokal dan nasional di Aceh dalam proses demokrasi?

Masyarakat Aceh menerima LSM yang ada di Aceh. Memang di tahun pertama, LSM nasional kurang mendapat tempat di hati masyarakat Aceh karena orang Aceh cenderung tidak bisa percaya dengan orang Jawa. Pengalaman buruk yang dialami orang Aceh menyimpulkan bahwa penyebab atau pemicu terjadinya konflik adalah orang Jawa. Sebetulnya ini tidak hanya terjadi di Aceh saja. Di daerah konflik seperti Papua, Ambon, Timor-Timor juga seperti itu. Sentimen terhadap orang Jawa itu kuat di seluruh Indonesia, di luar Jawa.

Menurut saya keliru jika menyimpulkan orang Aceh tidak suka dengan LSM. Orang Aceh sangat memuliakan tamu dan pendatang selama orang ataupun organisasi tersebut menghormati mereka.

Keadaan orang Aceh yang traumatik dan cenderung berkonflik dengan orang Jawa juga disebabkan oleh Jawanisasi yang keras. Dahulu, kampung-kampung di Aceh mempunyai struktur administrasi sendiri. Lalu diganti dengan kelurahan, sewaktu Orde Baru. Jumat pake batik Jawa. Ada pemaksaan budaya saat itu. Orang Aceh harus membiasakan dengan orang Jawa dan budaya Jawa. Tapi orang Jawa tidak didorong untuk membiasakan budaya Aceh. Pemaksaan itu sistemik dengan program transmigrasi yang didukung World Bank. Konflik Madura dengan Dayak di Kalimantan pun terjadi setelah program transmigrasi.

Saya pernah wawancara dengan orang Aceh di daerah transmigrasi. Saat itu, setiap hari dua pesawat Hercules datang membawa orang Jawa. Mereka langsung mendapatkan tanah dan KTP. Transmigrasi yang tidak menyertai usaha memahami masyarakat lokal akhirnya melahirkan konflik. Transmigran yang berduyun-duyun datang ke Aceh merupakan kebijakan salah kaprah. Ada pendatang ambil lahan orang kampung, siapa yang tidak ngamuk. Para pendatang lebih maju, bisa berdagang, sedangkan orang Aceh masih bego-bego, bagaimana perasaannya? Coba misalnya dibalik, orang Batak ambil tanah di Pekalongan atau di daerah-daerah lain di Jawa. Itu bukan pemerataan sebetulnya, tapi penghancuran. Termasuk penghancuran kultur masyarakat. Tidak sama value yang ada di Jawa dengan yang ada di Aceh. Jangan dipaksakan. Masing-masing wilayah punya nilai-nilai sendiri. Transmigrasi yang salah kaprah ini telah menciptakan wilayah-wilayah berpotensi konflik seperti Aceh, Bugis, Papua, dan lainnya.

Saat Aceh konflik, Shadia tinggal di Jakarta. Apa yang membuat Shadia kembali ke Aceh?

Sebelum saya terlibat, saya sudah mendengar kabar kekerasan yang terjadi di Aceh. Kalau kawan saya bercerita, saya hanya bisa menangis. Ada keluarganya yang tewas, ada teman yang diculik. Apa yang bisa kita lakukan, selain menangis dan meratapi keadaan?

Kami coba berpikir untuk melakukan sesuatu. Kepedulian kita pertama kali dilakukan dalam bentuk penyebaran informasi tentang Aceh kepada masyarakat Jakarta, khususnya orang Aceh. Saat itu banyak yang tidak percaya. Kita melakukan pertemuan-pertemuan kecil.

Terus terang, justru dulu, yang mempopulerkan Aceh ke tingkat nasional adalah (almarhum) Munir. Dari situ kita bermain di tingkat nasional. 1999 saya menjadi duta khusus dari SIRA untuk mempromosikan kasus Aceh ke internasional. Saat itu saya keliling ke Amerika Serikat, Australia, Eropa, menyuarakan kasus Aceh di tingkat internasional bersama lembaga internasional seperti Human Rights Watch, Amnesty Interntional dan sebagainya. Isu Aceh yang sebelumnya tidak popular menjadi menarik dan semakin meluas karena dibawa oleh mahasiswa dan aktivis HAM. Banyak negara luar mengundang saya untuk menjelaskan Aceh. 1999-2002, isu Aceh gencar sekali. Lalu tahun 2003 mulai terjadi darurat militer. Terjadi penangkapan dan penculikan aktivis HAM. Keadaan ini justru semakin menguatkan perjuangan orang Aceh untuk lepas dari NKRI. GAM memandang ini sebagai momentum untuk mempromosikan perjuangan referendum ke tingkat nasional dan internasional.. Upaya dialog dan diplomasi yang dilakukan oleh gerakan sipil tentu lebih bisa diterima. Di situlah mulai gerakan referendum populer di Aceh.

Sebagai warga Aceh sekaligus orang yang terus terlibat dalam pembangunan masyarakat Aceh, apa harapan Shadia terhadap Aceh ke depannya?

Sekarang Aceh harus mengejar, mencapai kesetaraan dengan provinsi lain atau bahkan lebih. Sedikit demi sedikit kami mulai berbenah. Sekarang kita lihat, pemerintah daerah (Pemda) Aceh sudah punya program beasiswa yang mengirim anak Aceh kuliah ke luar negeri. Pemda juga mempunyai program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Program pendidikan gratis dari tingkat SD-SMA merupakan upaya yang sedang terus dilakukan di Aceh. Dengan perdamaian sekarang, insya Allah Aceh bisa mengejar ketinggalannya. Yang penting tetap berpikir positif. []

Usep Hasan S.

http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/shadia_marhaban_keinginan_aceh_untuk_merdeka_tidak_akan_hilang/

Aborsi Aman sebagai Hak Perempuan

2011-02-21T08:06:00.000-08:00

Setiap tahun 42 juta (22%) perempuan melakukan aborsi. 19 juta-nya dilakukan secara ilegal. Dan 68 ribu perempuan di setiap tahun meninggal akibat komplikasi aborsi tidak aman. Fakta dunia ini dikemukakan oleh Women on Web (WOW) dalam diskusi “The live-saving potential of Misoprostol in Indonesia”, Senin (24/1) di kantor Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.

Kinga Jelinska dari WOW menjelaskan, tingginya angka kematian perempuan tersebut justru terdapat di negara-negara yang melarang aborsi. Sekitar 25% dari penduduk dunia hidup di negara dengan undang-undang aborsi yang sangat ketat, terutama di Amerika Latin, Afrika dan Asia. Di negara seperti Chili, perempuan akan dipenjara jika melakukan aborsi ilegal. “Ini membuktikan, pelarangan aborsi tak mengurangi tindakan aborsi,” tegas Kinga.

Rekan Kinga dari WOW, Susan Davies menggambarkan fakta Indonesia yang memiliki tingkat aborsi sangat tinggi. Sekitar 2 juta aborsi terjadi di Indonesia setiap tahunnya. Kebanyakan dilakukan perempuan yang sudah menikah dan memiliki anak. Faktor ekonomi dan banyak anak menjadi alasan yang umum. Permasalahannya, banyak aborsi dilakukan oleh tenaga tidak terampil dan mahal. Keadaan ini membuat perempuan rela melakukan apa saja, padahal sangat memungkinkan terjadinya komplikasi pendarahan hingga kematian.

Lebih jauh WOW menjelaskan umumnya masyarakat di negara yang melarang aborsi belum menyadari bahwa sesungguhnya aborsi selalu diperlukan. Akan selalu ada keadaan perempuan yang kehamilannya tak direncanakan (KTD). Meskipun perempuan menggunakan beberapa bentuk kontrasepsi, tetap memungkinkan terjadinya kehamilan. Bahkan dengan menggunakan metode terbaik seperti pil kontrasepsi yang kemungkinan gagalnya mencapai 2% per tahun.

Penanganan KTD bisa dilakukan dengan cara penggunaan pil bernama misoprostol. Pil dengan merek dagang Cycotec, Nopostrol, Gastrul, Cirisol dan Chromalux ini, dijelaskan oleh WOW dapat digunakan dalam penanganan KTD aman secara mandiri, tanpa melalui bantuan tenaga medis. Berdasarkan riset Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), penggunaan misoprostol sebagai metode aborsi memiliki tingkat keberhasilan hingga 90%. Informasi ini semakin penting di negara yang belum bisa terbuka dalam memberikan pelayanan aborsi yang legal dan aman.

WOW sendiri merupakan komunitas digital perempuan yang mendukung hak aborsi. Dengan kolektivitas internasional, WOW menjawab ribuan email seputar penanganan KTD dalam berbagai bahasa dari perempuan di seluruh dunia.

Secara mendasar WOW bukan ingin menyarankan apalagi memaksa perempuan melakukan aborsi. Yang dibutuhkan semua perempuan terkait kesehatan dan rahimnya adalah informasi yang lengkap. Merupakan hal keliru jika kerahasiaan informasi akan mengurangi keinginan perempuan untuk melakukan aborsi. “Sebetulnya, tak ada perempuan yang berambisi melakukan aborsi,” tegas Kinga. Aktivis perempuan asal Belanda ini menjelaskan bahwa kurangnya akses informasi dan perolehan metode yang aman dalam aborsi malah menyebabkan angka kematian perempuan yang tinggi. Kelengkapan dan dipercayannya informasi harus didapatkan semua perempuan sebagai hak asasinya, untuk memutuskan pilihan diri dan kesehatannya.

Susan melengkapi acuan hak asasi perempuan tersebut. Sebagai anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (UN), Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menghormati dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). Hak asasi manusia (HAM) tersebut telah ditetapkan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang HAM. Di antara tuntutan HAM tersebut ada hak hidup dan hak kesehatan yang meliputi kesehatan fisik, mental dan reproduksi. []

Usep Hasan S.

http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/aborsi_aman_sebagai_hak_perempuan/

Jejak Kekerasan Islam Maskulin

2011-02-14T08:13:00.000-08:00

Tiga nyawa jamaah Ahmadiyah melayang di Cikeusik, Pandeglang, diiringi teriak “Allahu Akbar”. Kita boleh menduga atau yakin, ini kreasi elite mengalihkan isu atau penyudutan pihak tertentu. Tapi sediakanlah niat untuk memahami sisi lain dari kompleksitas persoalannya. Mungkin ada yang membayar kekerasan tersebut. Tapi sulit diterima jika manusia tega membunuh sesama dengan begitu yakin hanya sebatas bayaran. Ini bukan kisah mafia berprofesi memburu nyawa. Di dalam peliknya permasalahan, terasa kuat keimanan yang merestui kekerasan.

Tragedi Cikeusik tersebut memungkinkan kita membuka sejarah Islamisasi di muka bumi. Proses perjuangan dogma Islam ternyata tak lepas dari jalan kekerasan. Usia esksitensi Islam tak sedikit memunculkan wajah marah. Kumpulan individu yang meyakini agama keselamatan ini menjadikan kekerasan sebagai solusi. Agar Islam tetap murni, pemeluknya rela membunuh pihak yang dianggap mencampur atau merubah ajaran. Untuk mempertahankan Islam, muslim direstui dogma untuk melawan dengan kekerasan.

Sebagian dari kita seperti melakukan klarifikasi terhadap jejak kekerasan mengatasnamakan Islam. Dipisahkanlah Islam, antara ajaran agama dengan pemeluk agama. Persis seperti memisahkan cawan dengan anggur. Ajaran Islam ibarat cawan sedangkan (perilaku) muslim adalah minuman anggur. Ketika meneguk anggur dirasa pahit, langsung disimpulkan anggur sebagai penyebabnya. Kekerasan Islam ibarat rasa pahit yang berasal dari para pemeluknya, bukan dari ajarannya. Disimpulkan, Islam tak mengajarkan pemeluknya melakukan kekerasan, tetapi pemeluknya telah salah dalam memahami dan menjalankan ajaran Islam. Benarkah begitu?

Dogma kekerasan

Islam, yang secara bahasa berarti damai/selamat/berserah total kepada Tuhan, ternyata merekam kekerasan di dalam dogmanya. Usia muda spesies manusia diisi pertumpahan darah putra Adam, Habil oleh Qabil. Selain itu, dalam kisah penciptaan manusia, malaikat memprotes Tuhan karena makhluk bernama manusia suka melakukan kekerasan terhadap sesamanya, sehingga mengancam kerusakan bumi. Dua kisah keberasalan manusia ini memungkinkan hadirkan sikap mewajarkan kekerasan manusia.

Di dalam Al Quran, kekerasan disebutkan secara eksplisit. Melalui ayat yang diklaim sebagai ucapan Tuhan, kekerasan memungkinkan menjadi pilihan. Sebagian firman berikut bisa menggambarkan, betapa kekerasan direstui oleh ajaran kedamaian bernama Islam:

“Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para Malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalam laknat itu; tidak akan diringankan siksa dari mereka dan tidak (pula) mereka diberi tangguh.” (QS. 2: 161-162)

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikanlah balasan bagi orang-orang kafir.” (QS. 2:190-191)

“Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang.” (QS. 9:5)

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (QS. 9:29)

“Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah mela’nati mereka, dan bagi mereka azab yang kekal.” (QS. 9: 68)

“Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga manakala kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka.” (QS. 47:4)

“Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi kasih sayang antar sesama mereka.” (QS. 48:29)

Pelaksanaan titah illahiah tersebut menjadi bagian ketaatan kaaffah (menyeluruh) seorang muslim. Ayat-ayat tersebut belum menyertai sejumlah hadits yang juga mengandung ajaran kekerasan.

Jejak kekerasan

Di sebagian fase perluasan dakwah Muhammad, kekerasan sudah terjadi. Setidaknya dalam rentang 624-632 Masehi terdapat 26 perang yang dipimpin Muhammad (ghazwah), dan 25 perang yang dipimpin perwakilan yang ditunjuk Muhammad (sariyah). Perang Badar melawan kaum Quraisy, dan Perang Khaibar melawan Yahudi, merupakan pertumpahan darah paling monumental Islam perdana.

Sepeninggal Muhammad pun terjadi tindak kekerasan di antara pemimpin Islam dan pengikutnya. Di fase Khulafa al-Rasyidun (para pengganti yang diberi petunjuk), penggunaan dalil agama dijadikan dasar kekerasan. Bisa dibilang fase Khulafa al-Rasyidun merupakan fase paling berdarah di internal umat Islam. Masa kekhalifahan (kepemimpinan) Abu Bakar yang singkat (632-634 M) sarat peperangan dengan kelompok (yang dinilai) membelot (murtad). Muslim penolak zakat diberikan dua pilihan oleh Abu Bakar: tunduk tanpa syarat atau diperangi hingga binasa.

Bercak darah Islamisasi muka bumi semakin pekat pasca kepemimpinan Abu Bakar. Sejumlah pemimpin penggantinya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, mati secara tidak “wajar”. Ketiga orang yang menurut hadits dijamin masuk surga ini, mati dibunuh. Belum lagi tragedi Karbala, yang menjadi ingatan kelam umat muslim sedunia, memisahkan dua sekte besar Islam, Sunni dan Syiah.

Bisa dibilang, Khawarij merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap sensitivitas teologis. Kelompok ini membentuk teologi tekstual yang mudah mengafirkan muslim yang tak mengikuti hukum teks Tuhan. Puritanismenya dengan tegas memetakan bahwa siapa pun yang tak sepaham dengannya dinilai telah keluar dari Islam. Pernyataan “kafir” terhadap seseorang atau kelompok, mendorong terjadinya pertumpahan darah.

Muncul upaya rasionalisasi ajaran Islam oleh Mu’tazilah. Konsep teologis yang dikonsepkan Wasil bin Atha (699-749 M) ini momposisikan akal di atas Al Quran. Dengan doktrin “Al Quran sebagai makhluk”, Mu’tazilah menolak ajaran yang tak sesuai dengan akal. Namun, pemosisian Al Quran tersebut berdampak hadirkan konflik besar. Bahkan untuk mempertahankan dominasi sektenya, Mu’tazilah melakukan inkuisisi (penghakiman bid’ah) terhadap sekte yang tak sejalan dengan Mu’tazilah. Kekerasan berbentuk penangkapan, penganiyayaan dan pemaksaan dogma terjadi.

Di Indonesia, selain pembunuhan dan aksi kekerasan lainnya yang dialami jamaah Ahmadiyah, juga telah terjadi kekerasan mengatasnamakan Islam oleh kelompok lain. Konflik Muhammadiyah-NU dan Sunni-Syiah, telah mengisi sejarah panjang islamisasi di Indonesia. Muhammadiyah-NU berkonflik secara teologis berdasar perbedaan liturgi, ritus dan ritual. Sedangkan konflik teologis Sunni-Syiah merujuk pada perbedaan penghormatan pemimpin Islam pasca Muhammad. Tak tahu berapa korban yang ditimbulkan konflik tersebut.

Sejarah panjang kekerasan itu tak bisa ditampik dengan pernyataan “yang salah adalah pemeluknya, bukan Islam”. Sedangkan pernyataan “perangilah orang-orang kafir...” oleh pelaku kekerasan terlalu lantang untuk tak diacuhkan. Pemisahan cawan-anggur yang menyalahkan muslim sebagai pihak yang tak memahami ajaran Islam, terlalu menyederhanakan persoalan. Ada kompleksitas dan dinamika panjang yang terjadi pada Islam.

Islam maskulin

Abad 7 M di jazirah Arab, Islam hadir bukan dalam ruang kosong. Wahyu dan hadits sebagai basis keimanan muslim dibentuk bersama kebudayaan masyarakat. Di negeri padang pasir ini individu beserta masyarakatnya tumbuh oleh perspektif laki-laki yang menekankan pada kekuatan. Tanah dan iklimnya yang panas mendorong laki-laki menjadi kuat untuk mempertahankan tanah keluarga dan masyarakat. Di Hijaz, salah satu daerah penting kelahiran Islam, musim kering selama tiga tahun merupakan hal wajar. Kehabisan sumber daya kehidupan, memungkinkan peperangan merebut atau mempertahankan tempat tinggal. Konteks ruang masyarakat ini menjadikan kekerasan sebagai pilihan menyelesaikan masalah, entah karena keterdesakan, buntunya pertukaran kepentingan atau memang merasa mampu untuk melakukan aksi kekerasan.

Bisa dibilang, semua pelaku kekerasan yang mengatasnamakan Islam adalah laki-laki. Kisah Habil dan Qabil, peperangan fase Muhammad, sweeping keyakinan dan pembunuhan Khulafa al-Rasyidun, Perang Salib, konflik NU-Muhammadiyah dan Sunni-Syiah, juga terakhir pembunuhan jamaah Ahmadiyah, semunya dilakukan laki-laki.

Masyarakat patriarki membakukan konsep maskulin terhadap laki-laki. Maskulin diartikan sebagai sifat kejantanan yang merujuk pada kekuatan otot (muscle). Perang-perangan, memanjat, berlari, berkelahi dijadikan proses pelestarian diri laki-laki sebagai makhluk yang mengedepankan kekuatan. Sedangkan sisi perasaan laki-laki (hampir) ditutup semuanya.

Bandingkan proses tumbuh kaum Adam tersebut dengan perempuan. Permainan rumah-rumahan, boneka, dan berbincang menjadi warna-warni pengisi karakter kaum hawa. Laki-laki dipisahkan dari sifat/sikap perasa, lemah-lembut-manja dan ekspresi air mata.

Islam, yang lahir di masyarakat patriarki memiliki citra maskulin. Kepemimpinan yang hanya diperuntukan bagi laki-laki (QS. 4: 34) menjadikan perang, pembunuhan dan bentuk kekerasan lainnya sebagai sesuatu yang berdimensi gender. Eksekusi, inkuisisi dan aksi bantai pasti melalui instruksi pemimpin laki-laki.

Dari pemaparan tersebut, teks dan konteks Islam sulit dipisahkan dari kekerasan. Terjadinya kekerasan yang mengatasnamakan Islam pun bersumber dari sebagian isi Al Quran dan hadits. Muslim pelaku kekerasan tak hanya berdasar pada karakter individu atau masyarakat yang terbentuk dari maskulinitas budaya patriarki, tapi juga berdasar dari ajaran kekerasan di dalam Islam.

Kita perlu menyadari dualisme ajaran Islam. Watak maskulin harus diakui menjadi bagian dalam Islam, yang kemudian bisa dikesampingkan. Sikap ini bukan untuk menyudutkan atau mengolok-olok muslim. Mengakui poros maskulinitas dalam Islam yang terus bersetubuh dengan budaya patriarki di masyarakat, justru akan mendorong upaya penghapusan watak dan tindak kekerasan di masyarakat. Cukup sudah tiga nyawa di Cikeusik menjadi jejak akhir kekerasan Islam maskulin. Ke depan kita bisa menoleh pada Islam damai untuk bisa melangkah bersama dalam perbedaan. []

USEP HASAN S.

http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/jejak_kekerasan_islam_maskulin/

Perempuan pun adalah Khalifah

2011-01-16T19:13:00.000-08:00

“Nama saya, Khalifah.”

Begitulah Nurman Hakim menutup filmnya, “Khalifah”. Seorang perempuan berdiri di depan cermin, menyebut tegas namanya. Tampaknya sutradara jebolan pesantren ini ingin menegaskan bahwa kaum Hawa pun bisa menjadi khalifah (pemimpin). Ini kritisme untuk budaya patriarkal. Perempuan yang selama ini telah dikonsepkan sebagai subordinat laki-laki, digugurkan melalui khotbah pita film yang juga ditulis oleh Nurman. Sama halnya laki-laki, perempuan juga mempunyai otonomi diri dalam menentukan pilihan hidupnya.

Khalifah (diperankan Marsha Timothy) adalah perempuan sulung tulang punggung keluarga. Bersama ayah dan adiknya, ia menghadapi beratnya beban ekonomi pasca biaya mahal berobat ibunda, yang malah tak tertolong. Pekerjaan ayahnya sebagai penjaga masjid (marbot) sangat tak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Khalifah lalu bekerja sebagai kapster salon. Keadaan itu membuatnya tak meneruskan kuliah, meski sudah diterima di Universitas Indonesia. Adiknya ia putuskan untuk tetap sekolah hingga kuliah, meski harus berhutang.

Paradoksal Khalifah

Pemaknaan nama Khalifah sebagai pemimpin menjadi bertentangan di tengah masyarakat ekonomi bawah berbudaya patriarkal. Ia mandiri, namun bersedia dijodohkan ayahnya dengan Rasyid (Indra Herlambang). Khalifah berusaha menjadikan tradisi agama sebagai pondasi keluarga yang menempatkan suami sebagai kepala rumah tangga. Ia mematuhi semua keinginan Rasyid, termasuk titah mengenakan cadar.

Khalifah terus jalani rumah tangga hasil perjodohan tersebut. Namun ia tak dapat memungkiri ketertarikannya pada Yoga (Ben Joshua), penjahit yang tinggal di depan rumahnya. Hasratnya tak dipenuhi, karena Khalifah telah bersuami. Yoga menjadi pendamping kesepian hati Khalifah yang sering ditinggal Rasyid berbulan-bulan. Sengaja Khalifah meminta Yoga menjahit pakaiannya agar ada alasan etis untuk bertemu-bicara.

Tarik-ulur independensi Khalifah semakin terasa melalui proses buka-tutup tubuhnya. Sebelum bercadar ia merasa tak nyaman terhadap laki-laki yang suka menggoda karena fisiknya dinilai cantik. Pelanggan di tempatnya bekerja pun ada yang hanya ingin dilayani Khalifah dengan alasan kecantikannya.

Setelah mengenakan cadar, seksisme masyarakat yang memandang tubuh Khalifah jauh berkurang. Tapi stereotipe Arab, sholehah dan terorisme malah melingkupinya. Mulai dari sapaan “Assalamu’alaikum” hingga umpatan “teroris!”. Secara mendadak, ketertutupan tubuh telah menjadikannya terasing oleh apitan makna cadar dari masyarakat yang tak dipahaminya. Di satu sisi ia “dilindungi” oleh ketertutupan berbusana. Tapi di sisi lain, hanya menyisakan mata dan telapak tangan untuk publik telah menghilangkan kediriannya yang utuh. Khalifah tak diberikan kesempatan oleh masyarakat untuk menjelaskan otonomi tubuhnya yang menyerta busana. Apa yang baginya pantas eksis tak mendapat tempat bagi sebagian besar mayarakat.

Meninggalnya Rasyid menyadarkan dimensi kepemimpinan Khalifah. Laki-laki yang dijadikannya kepala rumah tangga itu ternyata adalah anggota jamaah Islam yang suka melakukan pengeboman. Kepercayaan dan kepatuhan yang sungguh-penuh menjadi kesalahan mutlak bila tak menyertai keterbukaan dan pemahaman utuh. Sebelumnya Khalifah hanya mengamini ajaran tradisional yang menitahkan percaya dan patuh terhadap suami. Kini ia bebas dan mandiri dengan keberhasilan peran di ranah domestik dan publik.

Akhirnya Khalifah melepas cadar. Ia sadar, keputusan bercadar bukanlah keinginannya. Ada dialektika dalam pikir-rasanya mengenai berbusana. Dasar ayat Al Quran yang disampaikan Rasyid saat menyuruh Khalifah bercadar, penjelasan perempuan bercadar bernama Fatimah (Titi Sjuman) yang menekankan pentingnya pemahaman saat perempuan memutuskan bercadar, serta dukungan Yoga untuk terus bercadar, semuanya ditolak Khalifah atas dasar pemahaman dan kemandirian.

Islam warna-warni

Melalui kisah Khalifah tersebut, Nurman dalam narasi lain kembali mendakwahkan Islam warna-warni. Film sebelumnya “3 Doa 3 Cinta” yang bercerita kehidupan Islam pesantren berhasil diputar dan mendapat penghargaan di banyak festival film internasional. Kini melalui “Khalifah”, Islam kembali ditampilkan plural. Keragaman Islam dalam film ini ditampilkan melalui corak Islam versi ayah Khalifah, Fatimah dan Rasyid. Ada Islam yang kontekstual dengan Jawa-Indonesia. Ada Islam yang genuine dengan kebudayaan Arab. Ada juga yang kaku dan keras seperti yang didakwahkan terorisme Islam.

Pemaparan tersebut sedikit/banyak akan mengurangi kebingungan masyarakat ketika ada pihak yang melakukan subordinasi terhadap perempuan dan aksi kekerasan dengan mengatasnamakan Islam. Keyakinan Islam yang dimiliki masing-masing muslim, tak perlu dikhawatirkan terkotori oleh tindak kekerasan pihak dan subordinasi perempuan yang mengatasnamakan Islam. Keyakinan pemeluk Islam yang ramah dan egaliter masih tetap memiliki citra adil gender dan berprospek untuk kehidupan bersama. Di mata orang di luar Islam pun fakta dan pemahaman pluralitas Islam akan menenangkan. Tak semua orang Islam tak adil gender dan tak semua orang Islam suka kekerasan.

Tentunya fakta pluralitas Islam dan pemahamannya perlu menyerta usaha menghapus ketidakadilan. Sebagai latar belakang film dan realitas di luar gedung bioskop, kemiskinan dan diskriminasi membuat manusia mudah didominasi, kehilangan kemandirian ber-pikir/sikap, dan melakukan kekerasan. Subordinasi perempuan dan terorisme adalah dua hal yang sangat mungkin hadir karena ketidakadilan.

Jika film kita tempatkan sebagai media yang mempunyai misi sosial, Khalifah diharapkan bisa menjadi bagian dari usaha perubahan keadaan masyarakat. Mungkin ada di antara kita yang terinspirasi oleh “Khalifah”, terdorong memimpin masyarakat untuk menghilangkan ketidaksetaraan dan kesenjangan. Semoga ada dari kita yang bisa menjadi pemimpin dengan semangat kemandirian dan kesetaraan seperti Khalifah. Laki-laki maupun perempuan, sama saja. []

USEP HASAN S.

http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/perempuan_pun_adalah_khalifah/

Berlian Kemanusiaan

2010-12-13T02:45:00.000-08:00

Adriana Francesca Lima, super model pakaian dalam Victoria’s Secret (VS), dipilih sebagai Victoria’s Secret Angel dan dinobatkan sebagai model yang memperkenalkan produk terbaru Bra Berlian 124 karat keluaran VS akhir tahun ini. Di lain tempat, pada 2 Oktober 2010, Risty Tagor menikah dengan Rifky Balweel menyerta maskawin cincin emas bertahta berlian.

Acara tersebut, menyertai logika publikasinya, semakin melanggengkan bahwa perempuan identik dengan berlian. Kualitas clarity-color-cut-carrat (4 C) batu terkuat itu dinilai sebagai simbol kualitas kaum hawa. Hal ini terkesan paradoks. Biasanya berlian disemaikan oleh laki-laki kepada perempuan “baik-baik”, manis, lembut, yang (besar kemungkinan) tak mengalami kehidupan sekeras berlian.

Berlian, secara genuine adalah intan. Dalam strata batuan mineral, intan menempati puncak. Ia tak hanya kuat, melainkan (hampir) mutlak kokoh sempurna. Ketika intan (diamond) digosok dan dibentuk, ia menghadirkan efek pantulan cahaya yang cemerlang maksimum (brilliant). Efek brilliant menyilaukan mata untuk memilikinya. Alhasil, tingkat kesempurnaan kekuatan dan keindahannya, membuat berlian tinggi nilai.

Tapi siapa sangka, sebagian perhiasan berlian di dunia diproduksi menggunakan cara yang bertolak belakang dengan keindahannya. Di balik kemilaunya, terdapat kelamnya kemanusiaan. Batu bening yang biasa teruntai indah menggantung di daun telinga, melingkar di leher, atau ajeg dipasang di atas cincin emas yang mengelilingi jari, ternyata didapat dari alam dengan menyertai tindak biadab manusia.

Sudah sering diberitakan bahwa berlian menjadi “penyebab” tragedi kemanusiaan di berbagai belahan muka bumi. Tahun 2009 tim badan keamanan PBB menemukan tanda adanya praktek perdagangan berlian ilegal yang dilakukan Israel di Pantai Gading. Sebelumnya, pada tahun 2003, Kimberley Process Certification Scheme (Skema Sertifikasi Proses Kimberley-KPCS) berusaha menghentikan perdagangan berlian di tengah bangkitnya perang saudara di Angola, Sierra Leone, dan Liberia, yang sebagian besar dibiayai oleh perdagangan berlian ilegal—suaramedia.com (31/10/2009).

Tahun ini, Human Rights Watch meminta lembaga pengawas perdagangan berlian dunia agar Zimbabwe dikeluarkan dari daftar Kimberley Process, sebuah lembaga global yang bertanggungjawab atas upaya mengakhiri perdagangan “berlian berdarah” yang hasilnya dipakai untuk mendanai berbagai peperangan di Afrika. Kelompok HAM yang berkantor pusat di New York, Amerika Serikat, ini mengatakan penelitinya memiliki bukti kuat bahwa tentara Zimbabwe membunuh lebih dari 200 orang, memperkosa, dan memaksa anak-anak menjadi budak tambang berlian di Marange—www.bbc.co.uk (28/6/2010).

Dalam dua dekade pasca akhir Perang Dingin, wilayah barat Afrika porak poranda karena perang saudara. Hasil jual penyelundupan berlian dari tambang di Liberia dan Sierra Leone digunakan untuk pembelian senjata dan logistik perang. Lebih dari 200 ribu jiwa hilang memperebutkan tambang batu mulia itu. Sampai 2010, kasus kemanusiaan ini tak banyak diliput media, hingga super model Naomi Campbell mau hadir di persidangan sebagai saksi dari rantai pembantaian manusia di Afrika.

Semua tragedi itu bisa kita lihat melalui fiksi bersyarat data. Film garapan Edward Zwick, Blood Diamond, membuat Leonardo Di Caprio, salah satu pemerannya, menyimpulkan bencana kemanusiaan di Afrika dengan kalimat, “di Amerika Serikat berkilauan berlian, di Afrika berkilauan (api) tembakan.” Juga film ‘Lord of War’, dibintangi aktor flamboyan Nicholas Cage, yang menguak fakta bahwa bisnis berlian dan senjata api merupakan persetubuhan yang sangat hangat dengan darah. Sebuah sajian paradoksal supremasi keindahan perempuan.

Afrika merupakan benua tempat berlian banyak dihasilkan. Mungkin istilah “benua hitam” merupakan upaya menutupi fakta lapang Afrika tempat berlian bergelimang. Afrika Selatan, Angola, Namibia, Botswana, Lesoto, Kongo, Republik Afrika Tengah, Tanzania, Ghana, Cote D’ Ivoire (Pantai Gading), Liberia, Guinea, dan Sirrea Leone, merupakan negara-negara yang di jengkal ranah pijaknya terdapat batu mulia itu. Mungkin kata “hitam” dilekatkan pada benua tempat istilah “Aphartheid” menggema itu untuk menekankan bahwa “mereka”, yang hitam, tak berhak mendapatkan keuntungan dari berlian yang bening nan kemilau. Istilah “Tanjung Harapan” bagi Afrika seakan tak tepat karena harapan akan tegaknya kemanusiaan begitu jauh, laksana ras negroid itu berjalan kaki dari tanah airnya menuju tempat HAM pertamakali berkumandang.

Kita tahu bahwa dehumanisasi tak manusiawi. Tapi entah kenapa bisnis berlian mampu menggerakan pencari perut kenyang menembakan butir kaliber dari AK47 hingga nyawa orang meregang. Jaminan tumpukan uang ekspor industrinya membungkam generasi muda yang kritis dan menjadikan mereka sebagai mesin pembunuh bagi penghalang rantai distribusi berlian. Dan para perempuan pun tak lepas dari pelecehan melalui proses itu.

Tak benar memang bila berlian disalahkan. Namun, batu hasil tempaan tekanan dan suhu tinggi dari alam itu terlanjur dipuja peradaban kuno manusia yang berdasar mental materialistik. Dasar mental itu telah mengukuhkan tangan besi yang merendahkan kelas pekerja untuk menekan biaya produksi.

Evolusi pikir/rasa manusia seharusnya bisa merubah dasar mental itu. Manifesto kekokohan dan keindahan seharusnya bisa dirubah kepada sesuatu yang tak terjebak pada bentuk. Bentuk memang merepresentasikan nilai, dan di balik materi pasti ada spirit (imateri) yang membuat sesuatu jadi ada terasa. Tetapi bentuk tak bisa mewakili nilai secara utuh. Yang material bukanlah yang spiritual penuh. Sehingga, untuk menghindari watak materialistik kita perlu men-cari/temu-kan berlian lain.

Berlian berbentuk batu jelas tak lebih tinggi dari manusia. Sungguh pikir/rasa yang kelam bagi manusia yang menganggap tinggi/rendah-nya nilai ditentukan dengan ada/tidak-nya batu bening berkilau melekat di tubuh manusia. Berlian baru diperlukan untuk menggeser perwakilan wujud nilai tinggi/rendah-nya manusia yang terlalu material(istik) itu.

Berlian yang lain, dalam makna yang kokoh dan indah, bukanlah batu, melainkan manusia itu sendiri. Kemanusiaan merupakan makna yang melampaui materi. Kecemerlangannya berasal dari potensi sebagai makhluk paling sempurna. Ia bukanlah entitas bergeming, melainkan hidup bergerak mencari dan menebar inspirasi bagi kehidupan. Kilaunya bukan berasal karena biasan dan pantulan sinar di luar sekitarnya, melainkan bersumber dari pikir dan rasa kemanusiaan. Sungguh telah rusak hati dan otak kita bila mengorbankan manusia demi kepentingan dan kepemilikan materi.

Tentu tak tak semua berlian di dunia diperoleh dari alam dengan cara kelam. Tapi kenyamanan pikir/rasa kita perlu diganggu. Adalah mutlak bahwa meninggikan perempuan bukanlah dengan tingkat 4C dari seuntai maupun sebongkah batu. Dan hendaklah kita meyakini bahwa menyamakan, menggantikan atau menghilangkan manusia dengan materi adalah dehumanisasi.

Selamat hari HAM sedunia. Cita kemanusiaan di dunia masih jauh dari banyak pasang mata yang memilih melihat tabur berlian di dada Lima, dan kamera yang malah menyorot Risty Tagor dengan berlian penggenap agama. Semoga peringatan HAM tahun ini bisa memalingkan banyak manusia kepada haknya yang asasi. []

Usep Hasan S.

http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/berlian_kemanusiaan/

Christen Broecker: Hukum dan Implementasi Qanun Jinayat Bermasalah

2010-12-10T01:14:00.000-08:00

“Ibuku datang untuk menjemputku (dari kantor polisi Syariah) pada pukul 07.00. Aku menangis. Dekan kampusku, Doni, ada di sana untuk menguliahiku. Seorang polisi Syariah memberitahunya bahwa aku ditangkap (di jalan sepi, dibonceng dengan sepeda motor oleh pacarku). Dia memberi tahu ibuku dan aku, bahwa aku harusnya dilempari batu sampai mati. Aku berkata, ‘Pak, saya (berdua) hanya mencoba mencari jalan pintas, dan saya harus dilempari batu karenanya? Bagaimana dengan petugas-petugas yang memperkosa saya semalam?’.”

Pernyataan itu keluar dari Nita, yang ditangkap Polisi Syariah (Waliyatul Hisbah), bulan Januari 2010. Perempuan berumur 20 tahun ini ditangkap atas tuduhan pidana berduaan di tempat sunyi (berkhalwat). Penderitaan Nita bertambah, setelah di dalam tahanan ia diperkosa oleh para petugas.

Kasus Nita merupakan satu dari sejumlah kasus yang dipaparkan Christen Broecker dalam laporan penelitiannya berjudul “Menegakan Moralitas: Pelanggaran dalam Penerapan Syariah di Aceh, Indonesia” (MMPPSA). Aktivis Human Rigths Watch (HRW) itu berkunjung ke Yayasan Jurnal Perempuan, Kamis (2/12), untuk menjelaskan MMPPSA. Dibukukan dalam 85 halaman, MMPPSA mengutarakan permasalahan dua aturan Qanun Jinayat (QJ), yaitu aturan larangan berkhalwat dan berpakaian di tempat umum.

Meski berangkat dari kasus penyalahgunaan wewenang oleh Polisi Sayriah, Christen berpendapat bahwa kedua aturan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) itu bertentangan dengan hukum hak asasi manusia (HAM) internasional dan konstitusi Indonesia. “Apa yang terjadi di Aceh bukan hanya permasalahan implementasi hukum, tapi juga permasalahan konsep hukum. Semua individu mempunyai hak berkeyakinan, berekspresi, dan keterbukaan dalam berhubungan dengan siapa pun,” tegas alumus School of Law di New York University ini.

Laporan Christen dihasilkan dari penelitiannya di Banda Aceh, Bireuen, Lhokseumawe, Langsa dan Meulaboh, dari April s/d Mei 2010. Bersama HRW, ia mewawancara lebih dari 100 orang. 26 diantaranya adalah korban, enam pelaku (laki-laki), dan empat perempuan transgender. Wawancara pun dilakukan kepada lima perwakilan organisasi internasional, enam pejabat tinggi, dan dua ulama di IAIN Al Raniry.

Dengan melakukan pendekatan melalui sejumlah organisasi masyarakat, Christen mendapati sejumlah fakta lainnya. Di antaranya pendapat banyak informan yang tidak setuju terhadap dua aturan QJ tersebut. Tapi karena mereka takut dihukum dan dinilai sebagai anti islam, mereka tak melakukan protes.

Selain itu ada dualisme pada sikap para pejabat. Saat Christen mewawancara Wakil Gubernur NAD, pejabat ini mengakui ada kesalahan pada dua aturan tersebut. Tapi saat berbicara di tengah masyarakat, orang kedua provinsi itu mendorong masyarakat mematuhi QJ sebagai aturan publik yang sah.

Penjelasan dualisme sikap itu, menurut Christen, menandakan masih sulitnya usaha untuk menghapus aturan larangan berkhalwat dan berpakaian di tempat umum. Christen berharap, laporan yang dibuatnya bisa memberikan pemahaman yang mendorong pemerintah dan masyarakat Aceh khususnya, setidaknya, menghilangkan penyalahgunaan wewenang dalam implementasi dua aturan tersebut. “Tentu saja, idealnya dua aturan tersebut dihapus,” ujar Christen, menutup. []

Usep Hasan S.

http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/christen_broecker_hukum_dan_implementasi_qanun_jinayat_bermasalah/

Merawat dengan Sehat Republik Sekuler

2010-11-28T05:43:00.000-08:00

Sejak dirintis hingga kini, Indonesia adalah negara sekuler. Sumpah Pemuda sebagai ikrar pemersatu, tidak menyebutkan “beragama satu”. Tanah air, bangsa dan bahasa Indonesia harus menampung agama sebagai hak, bukan kewajiban warga negara. Sampai kini konstitusi Republik ini memandang sama warga negara, baik yang beragama maupun yang tak beragama.

Hal itu coba ditegaskan Rocky Gerung dalam Pidato Kebudayaan 2010 berjudul “Merawat Republk dengan Akal Sehat” Rabu (10/11) di Taman Ismail Mazuki, Jakarta. Dosen filsafat Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Indonesia (UI) ini menyadarkan kita adanya kecendrungan eksklusivisme religus di masyarakat dan pemerintah. “Di saat Taiwan dengan teleskopnya menemukan planet lain yang mirip bumi, Indonesia malah sibuk meneropong keperawanan siswi,” ucap Rocky bernada satir.

Rocky mengingatkan bahwa Indonesia didirikan tidak menyertai obsesi “sumpah keempat”, beragama satu. Kecerdasan dasar negara inilah yang sekarang hilang dari percakapan politik sehari-hari. Ide republikanisme negara ini sudah disediakan 17 tahun sebelum diformalkan melalui konstitusi 1945. Bahkan obsesi untuk memberi warna agamis pada penyelenggaraan negara (melalui debat panjang Konstituante) juga dibatalkan oleh kecerdasan kebangsaan modern dengan konsep kedaulatan rakyat, bukan Tuhan. Ide kedaulatan rakyat menegaskan bahwa politik adalah transaksi sekuler dengan berbagai ukuran rasional, empiris, dan historis. “Rakyat sebagai warga negara hanya terikat ayat-ayat konstitusi, bukan ayat-ayat suci,” ujar pendiri SETARA institute ini.

Rocky melanjutkan pidato dengan mengingatkan kita bahwa amandemen konstitusi saat ini tentang tujuan pendidikan nasional pun lebih mengutamakan “akhlak” ketimbang “akal”. Konsekwensi ini amatlah berbahaya terhadap kehidupan Republik, karena warganegara tidak dibiasakan sejak dini untuk secara terbuka beragumen. Ini menjadi bertentangan dalam misi pendidikan konstitusi kita yang mewajibkan kita “melihat dunia” melalui “kecerdasan” dan “perdamaian”.

Nalar doktrinal itu menjalar hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bagi Rocky, lembaga negara tersebut harusnya menjamin semua proses hukum berdasar pada argumen publik. Artinya semua pendapat memungkin dibantah secara ilmiah. Tapi yang terjadi MK malah menampung ayat-ayat suci yang sifatnya absolut. “Lembaga ini membuat saya sembelit, sehingga MK menjadi Mahkamah Konstipasi,” kelakar Rocky.

Di akhir pidatonya Rocky menekankan pentingnya perubahan masyarakat. “Di sini peran kebudayaan. Saatnya kita kuatkan civil society,” tegas Rocky. Menurut salah satu dewan redaksi srimulyani.net ini, kita tak bisa berharap banyak pada pemerintah. Gerakan kultural akan merubah masyarakat menjadi baik meski sangat melelahkan.

Pidato kebudayaan ini merupakan acara tahunan yang diadakan oleh Dewan Kesenian Jakarta (DKJ). Setiap tahunnya diselenggarakan dalam rangka memperingati ulang tahun (10/11) DKJ. Pidato kebudayaan kali ini diramaikan dengan penampilan Bonita and The Hus BAND, yang para pemain musiknya memakai baju bertuliskan penegasan bagi kita yang ingin merawat republik sekuler: INDONESIA BUKAN NEGARA AGAMA.

Usep Hasan S.
http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/merawat_dengan_sehat_republik_sekuler/

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan

2010-11-28T05:32:00.000-08:00

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bersama 37 organisasi di 33 Kabupaten di 21 Provinsi melakukan kampanye “16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan” (K16HAKTP), 24 November s/d 10 Desember. Dibuka pada Rabu (24/11) di Gedung Komnas Perempuan, Jakarta, K16HAKTP bertema “Kekerasan Seksual: Kenali dan Tangani”.

Siti Maesaroh, selaku juru bicara, menyatakan bahwa kekerasan seksual merupakan isu penting dan rumit dalam peta kekerasan terhadap perempuan. Masalah ini memiliki dimensi yang sangat khas perempuan dan sering dikaitkan dengan isu moralitas. Dari 295.836 kasus kekerasan terhadap perempuan, 91.311 diantaranya adalah kasus kekerasan seksual. Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat K16HAKTP ini menyebutkan, 91.311 kasus kekerasan seksual yang didata Komnas Perempuan (1998-2010) terjadi di semua ranah (privat, publik dan negara/undang-undang). Tingginya jumlah kasus kekerasan seksual merupakan fakta kaum perempuan belum mendapatkan hak konstitusi atas jaminan rasa aman, perlindungan hukum serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi.

K16HAKTP dengan tema “Kekerasan Seksual: Kenali dan Tangani” merupakan aksi Komnas Perempuan beserta para mitranya untuk mengenalkan kekerasan seksual kepada masyarakat luas serta memperjuangkan hak atas kebenaran, keadilan dan pemulihan dari para perempuan korban kekerasan seksual.

Anik Wusari, direktur Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan (YSIK), menjelaskan bahwa organisasinya bersama Komnas Perempuan menggagas “Gerakan 16 Hari untuk Selamanya” (G-16) dengan tujuan mengajak berbagai kalangan menggalang dana abadi untuk memastikan kelangsungan organisasi pengada layanan bagi perempuan korban kekerasan. Pengumpulan dana berlangsung selama K16HAKTP, 25 November s/d 10 Desember.

Bergabung pula Aliansi Jurnalis Independen (AJI), diwakili Rach Alida Bahaweres, kordinator divisi perempuan AJI. AJI menghimbau para jurnalis untuk selalu menerapkan kode etik jurnalistik serta menggunakan jurnalisme berperspektif gender dalam penulisan berita. Dengan ini, jurnalis mampu memberikan peristiwa secara obyektif tanpa membuat korban merasa dikorbankan kembali, dan membuka mata publik tentang pelecehan, kekerasan, diskriminasi dan stigmatisasi terhadap korban.

Usep Hasan S.
http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/kampanye_16_hari_anti_kekerasan_terhadap_perempuan/

Mengajak Media Memahami dan Menangani Kekerasan Seksual

2010-11-28T05:18:00.000-08:00

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan permasalahan genting yang harus segera ditangani. Sayangnya banyak dari kita yang tak memahami berbagai bentuk tindakan yang termasuk dalam kekerasan seksual. Keadaan ini semakin pelik karena media, sebagai poros strategis dalam menginformasi dan mengedukasi masyarakat, belum mempunyai pemahaman yang cukup terhadap permasalahan kekerasan seksual.

Untuk membahas permasalahan tersebut, Rabu (24/11/2010) pagi di Jakarta, Komnas Perempuan mengadakan diskusi yang melibatkan pihak media. Mewakili Komnas Perempuan, Neng Dara Affiah menyampaikan bahwa di rentang 1998 s/d 2010 terjadi 295.836 kasus kekerasan terhadap perempuan, 91.311 di antaranya adalah kasus kekerasan seksual. Jumlah tersebut merupakan angka yang berhasil di data, sedangkan jumlah sebenarnya di lapangan bisa dipastikan jauh lebih besar.

“Merupakan hal yang sulit bagi perempuan untuk melapor bahwa dirinya adalah korban kekerasan seksual,” ujar Dara. Komisioner Komnas Perempuan ini menjelaskan bahwa tingkat pengetahuan mengenai kekerasan seksual, dan kedekatan hubungan korban dengan pelaku kekerasan menjadi alasan banyaknya kekerasan seksual yang belum terkuak.

“Tak adanya pengetahuan mengenai kekerasan seksual juga berlaku bagi korban. Kekerasan seksual pun banyak dialami korban, sebagian besar pelakunya adalah orang terdekatnya,” jelas Dara. Komnas Perempuan mencatat bahwa 76% kekerasan seksual terjadi di ranah privat melalui relasi orangtua-anak, majikan-buruh, suami-istri dan lain-lain. Diperlukan kerjasama media untuk bisa memberikan informasi dan edukasi mengenai kekerasan seksual kepada masyarakat.

Pembicara lain, Mariana Amiruddin, menyampaikan bahwa media selama ini justru berperan melanggengkan dan menambah keadaan masyarakat yang sangat memungkinkan terjadinya kekerasan seksual. Direktur eksekutif Jurnal Perempuan ini menjelaskan bahwa pihak laki-laki beserta budaya patriarki media telah memberikan stereotipe dan penindasan terhadap perempuan. Ditambah ideologi kapitalisme yang berorientasi keuntungan dengan tolak ukur rating berdasar budaya mayoritas masyarakat patriarki.

“Masih banyak media yang menggunakan kata ‘meremas-remas payudara’, ‘menggesek-gesek alat kelamin’ dan lainnya,” ujar Mariana. Penggunaan bahasa tersebut membuat masyarakat terbiasa dengan kekerasan seksual, sehingga menilai itu bukan sebagai permasalahan. Kesadaran masyarakat pada perempuan yang mengalami kekerasan seksual sulit hadir jika media belum memiliki kesadaran.

Diskusi Komnas Perempuan dengan pihak media ini merupakan pembuka kampanye “16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan”. Gerakan yang berjejaring dengan organisasi perempuan seluruh Indonesia ini dilakukan pada tanggal 24 November s/d 10 Desember 2010. Memilih slogan “Kekerasan Seksual: Kenali dan Tangani”, kampanye yang dilakukan setiap tahun hingga 2014 ini bertujuan menciptakan pemahaman kekerasan seksual bagi masyarakat dan mengajak masyarakat untuk terlibat menanganinya.

Usep Hasan S.
http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/mengajak_media_memahami_dan_menangani_kekerasan_seksual/

Implementasi Pemberantasan Trafficking Belum Optimal

2010-11-11T14:47:00.000-08:00

“Kenapa usaha pemberantasan perdagangan orang berjalan lambat?” Pertanyaan itu muncul dari salah satu peserta Dialog Interaktif bertajuk “Trafficking, Kebijakan dan Implementasinya”, pada hari Rabu (27/10) di Gedung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPARI), Jakarta. Peserta tersebut resah terhadap kejahatan perdagangan orang yang relatif tak diperhatikan. Bandingkan dengan kejahatan terorisme, yang disikapi dengan pembentukan Densus 88 dan diliput secara bersemangat oleh media.

Emmy Luci Sammy, dari Indonesia Asian Child Trafficking (Indo-Acts), menjelaskan bahwa adanya ketidakpahaman di banyak pihak mengenai trafficking. Data yang didapat dari pemantauan Yayasan Kakak di daerah Surakarta memberitahukan, di tahun 2009 ada 9 kasus perdagangan anak. Namun karena polisi tak memahami trafficking hanya 2 kasus yang diproses dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO). Emmy menambahkan, defenisi trafficking dalam UUPTPPO sudah bisa menjerat semua bentuk trafficking. “UUPTPPO sudah cukup baik, hanya saja pemahaman aparat hukum yang kurang serta tak berpihak pada perspektif korban trafficking, membuat UU ini tak digunakan dalam menjerat pelaku trafficking,” tegas Emmy.

Lisna Yoelani dari Badan Nasional dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), memberitahukan bahwa ketidakpahaman trafficking juga terjadi di masyarakat, tepatnya para tenaga kerja wanita (TKW) yang kerap menjadi korban trafficking. Ketidaktahuan ini membuat para TKW mudah terkena penipuan, perekrutan tak resmi, pemalsuan dokumen, pelecehan seksual dan menjadikan calon TKW sebagai pekerja seks komersil (PSK). Karena itu, cara awal melindungi TKW agar tak menjadi korban trafficking salah satunya dengan memberikan pendidikan dan informasi yang benar dan lengkap.

Agam Bekti Nugraha dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (KPPA) menambahkan dengan menjelaskan peranan Gugus Tugas UUPTPPO sebagai pelaksana UU. Merupakan peran Gugus Tugas UUPTPPO untuk mengkoordinasikan dan bekerjasama dalam mengadvokasi korban dan mensosialisasi trafficking. “Kami semua melaksanakan peran itu, hanya saja kami akui belum maksimal,” ujar Agam terbuka.

Satu perwakilan dari kepolisian, yang namanya tak mau disebutkan, menjelaskan keadaan di kepolisian terkait kejahatan trafficking. Menurutnya, masyarakat dan anggota kepolisian, umumnya masih memandang trafficking sebagai bentuk bisnis dan profesi. Selain masalah pandangan sosial itu, logika hukum pidana yang melekat di para anggota polisi, ternyata tak selaras dengan logika hukum UUPTPPO. “Logika hukum pidana berkata ‘satu saksi bukanlah saksi’, dan laporan korban tidak diterima. Sedangkan logika UUPTPPO membolehkan laporan korban menyertai alat bukti,” jelasnya. Polisi yang tergabung dalam International Criminal Investigative Training (ICITAP) ini menambahkah, selama ini pelatihan bagi polisi sudah dilakukan untuk pemahaman dan keberpihakan terhadap korban trafficking. “Tapi diakui usaha kami belum optimal, karena kurangnya jumlah personil dan dana,” ujarnya.

Pemaparan para pembicara ditanggapi oleh dua panelis. Yeremias Wuton dari International Organization for Migration (IOM) menekankan bahwa segala pihak yang terlibat dalam pemberantasan trafficking harus bisa menjelaskan dan menyelesaikan trafficking di skup nasional antar daerah yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan trafficking lintas negara Indonesia dengan negara luar Indonesia. Sedangkan panelis kedua, Anis Hidayah dari Migrant Care, menekankan pada pembangunan terminal khusus di setiap lokasi pemberangkatan atau pemulangan tenaga kerja Indonesia, dan usaha yang optimal dari Gugus Tugas.

Dialog interaktif ini diadakan oleh Yayasan Jurnal Perempuan, bekerjasama dengan KPPPARI dan dukungan Terre Des Hommes, sekaligus meluncurkan Jurnal Perempuan edisi 68 berjudul “Trafficking dan Kebijakan”. Dari kegiatan ini dihasilkan sejumlah rekomendasi sikap: pertama, pencanangan “Hari Anti Trafficking Nasional”. Kedua, evaluasi Pasal 2 (ayat 1) UUPTPPO yang terkesan melindungi trafficking transnasional melalui Indonesia. Ketiga, koordinasi antar pihak yang optimal dan efektif. Keempat, menyadarkan pada semua pihak pentingnya berpihak pada perspektif korban. Kelima, revisi UU Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negari (2004). Keenam, komitmen bersama memerangi trafficking.

Usep Hasan S

http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/implementasi_pemberantasan_trafficking_belum_optimal1/

Keberagaman Beragama di Mata (Sumpah) Pemuda

2010-10-29T09:55:00.000-07:00

Beberapa tahun belakangan, ada kecenderungan semakin menguatnya usaha beberapa kelompok agama tertentu dalam memaksakan kehendak. Dengan standar kebenarannya, kelompok ini menyalahkan dan coba menghilangkan kelompok yang di luar standar kebenarannya. Jika ini dibiarkan, keragaman masyarakat beserta kebudayaan di Indonesia sedikit banyak akan hilang.

Sebagai bagian dari usaha membangkitkan pemahaman pentingnya keberagaman dan pencegahan fenomena maraknya kelompok yang memaksakan standar kebenarannya sendiri kepada kelompok lain, Program Pasca Sarjana Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) bekerjasama dengan Program Studi Kajian Wanita UI menyelenggarakan diskusi dengan tema “Satu Tanah Air, Satu Bangsa, Satu Bahasa Persatuan; Keberagaman Beragama di Mata Kaum Muda” di Kampus Universitas Indonesia, Depok, dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2010.

Muhammad Yusuf Chudlori, pengelola Pondok Pesantren (Ponpes) Telgalrejo yang menjadi pembicara dalam forum diskusi mengatakan bahwa masyarakat Indonesia sebetulnya sudah menerapkan pluralisme. Hal tersebut bisa ditemukan di daerah-daerah yang masih memiliki dan menjaga kearifan lokal. Contohnya di masyarakat Tegalrejo yang menjadi bagian masyarakat gunung Merapi, Merbabu, Sindoro dan Sumbing. “Kami mengenal pluralisme dengan istilah ‘seduluran’,” ujar Chudlori. Islam di masyarakat Tegalrejo begitu menyatu dengan kebudayaan lokal. “Kebersamaan dibangun dan dipelihara dengan (kesenian) wayangan, jathilan dan gamelan. Kami kumpul bersama tanpa ditanya apa agamanya,” jelas kyai muda ini. Memakai peci hitam dan celana jins, kyai yang biasa dipanggil Gus Yus ini menilai bahwa kelompok Islam yang suka melarang corak Islam lokal Indonesia, tak memahami Islam secara esensi. “Mereka terjebak dengan simbol,” tegas Gus Yus.

Pembicara lain, Mariana Amirruddin, Direktur Eksekutif Yayasan Jurnal Perempuan, menceritakan pengalamannya saat di bangku sekolah dan kuliah. Kala itu Mariana menjadi anggota organisasi Negara Islam Indonesia (NII). Bagi NII, Islam di luar NII itu salah. Konsep doktrinnya adalah pemisahan fase Mekah dan Madinah yang dipraktekkan di Indonesia. “Doktrin itu membuat saya silau, sehingga saya memutuskan ber-baiat,” jelas Master Humaniora dari Program Studi Kajian Wanita UI ini. Dulu pemerintah Orde Baru melarang semua gerakan agama yang dinilai sebagai oposisi pemerintah. Mariana yang tidak sepakat dengan rezim represif Soeharto menerima konsep negara NII sebagai bagian perlawanan radikal. Namun, seiring waktu Mariana sadar bahwa yang diperjuangkannya selama ini adalah ilusi. Pengalaman ber-agamanya menangkap banyaknya kekeliuran, termasuk posisi kaum perempuan yang didiskriminasikan. Semua hal itu membuat Mariana beralih pada gerakan feminisme. “Feminisme dan pluralisme adalah satu nafas,” tegas Mariana.

Salah satu dosen Antropologi UI, Toni Nurdiansyah menambahkan bahwa selama ini kita tak penuh dalam memahami keberagaman. “Kita menilai sudah selesai dengan pernyataan ‘berbeda-beda tapi satu’. Padahal harus ada lanjutannya, ‘satu tapi berbeda-beda’,” ujar Toni. “Berbeda-beda tapi satu, satu tapi berbeda-beda” ini merupakan pemahaman penuh keberagaman dan kebersamaan. “Jika selesai sampai ‘berbeda-beda tapi satu’, maka ada satu versi konsep kebersamaan dari salah satu kelompok yang berkuasa dan memaksa,” jelas Toni. []

Usep Hasan S.

http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/keberagaman_beragama_di_mata_sumpah_pemuda/

Melibatkan Laki-Laki, Menghapus Kekerasan

2010-10-14T13:37:00.001-07:00

Jurnalperempuan.com-Jakarta. Dalam pluralitas feminisme ada narasi mayor yang menjadi salah satu langkah pencapaian kesetaraan gender. Diyakini keadilan relasi perempuan bersama laki-laki bisa dicapai dengan melibatkan laki-laki. Perempuan harus bersama laki-laki berjuang menghapus kekerasan terhadap perempuan.

Menegaskan narasi tersebut, Yayasan Jurnal Perempuan (YJP) bekerja sama dengan Aliansi Laki-Laki Baru-Jakarta dan Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (HIMAHI) Universitas Nasional (Unas), pada Selasa (12/10) mengadakan seminar di kampus Unas, Jakarta, dengan judul “Keterlibatan Laki-Laki dalam Menghapus Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Gender, Mungkinkah?”.

Selaku pembicara seminar, Dosen Pasca Sarajana KajianWanita Universitas Indonesia Nur Iman Subono menyatakan, ada anggapan umum bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah kaum perempuan saja. Padahal, kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah laki-laki. “Pada kenyataannya laki-lakilah yang banyak melakukan kekerasan, dan korbannya kebanyakan perempuan,” ujarnya. Laki-laki yang biasa dipanggil “Boni” ini pun memberitahukan fakta ironis bahwa perempuan mendapat kekerasan dari sosok laki-laki terdekatnya, seperti suami, kekasih dan teman laki-lakinya.

Secara mendalam Boni menjelaskan, budaya patriarki yang berdasar logika “bapak” sebagai kendali, keistimewaan (privelege) identitas laki-laki, sifat/sikap permisif terhadap kekerasan, merupakan beberapa hal yang menjadi dasar terjadinya tindak kekerasan. Tak hanya mendapat kekerasan, perempuan pun mengalami subordinasi (perendahan status sosial), marjinalisasi (dipinggirkan dari ruang publik), dicitrakan (stereotipe) negatif, dan menanggung beban ganda (bekerja di luar dan di dalam rumah).

Banyaknya laki-laki sebagai pelaku kekerasan menjadi salah satu alasan mengapa laki-laki harus dilibatkan dalam mencegah kekerasan. “Laki-laki harus bertanggung jawab atas banyaknya kekerasan yang terjadi selama ini,” kata Boni. Selain sebagai pelaku dari banyaknya tindak kekerasan, laki-laki memiliki pengetahuan lebih baik mengenai sikap dan persepsi laki-laki, dibandingkan perempuan. Dan alasan ketiga, laki-laki dewasa bisa menjadi model/tauladan bagi generasi yang lebih muda sebagai bagian usaha membangun masyarakat anti kekerasan.

Alasan ketiga itu menjadi pelengkap dari pendapat pembicara lain, Trully Wangsalegawa. Membandingkan masyarakat di negara maju, Amerika Serikat (Amrik), dosen Universitas Nasional ini menggambarkan, relasi gender yang setara di masyarakat Amrik dibangun dari model relasi ibu-ayah yang diajarkan pada anak-anaknya. “Kita perlu mengadopsi hubungan kesetaraan gender tersebut secara utuh, jangan setengah-setengah,” ujar perempuan yang mengambil studi komparasi politik Asia Tenggara di Illinois ini.

Syafirah Hardani dari Yayasan Pulih menambahkan, bias-nya pemahaman masyarakat terhadap konsep biologis dan sosial/budaya menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan berbasis gender. Umumnya masyarakat meyakini bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan. Budaya di lingkungan kita menakdirkan laki-laki dengan keadaan biologisnya harus bekerja di luar rumah, sedangkan perempuan di dalam rumah. “Saya menegaskan pada kita semua untuk bisa membedakan, yang mana aspek biologis, dan yang mana aspek sosial/budaya,” ujar mahasiswa Pasca Sarjana Kajian Wanita Universitas Indonesia ini.
Adapun tujuan YJP, beserta jejaring aktivismenya, mengadakan seminar ini adalah: pertama, refleksi terhadap konstruksi sosial yang membentuk laki-laki dengan mengkritisi ketimpangan budaya dan ketidakadilan yang terjadi di dalamnya. Kedua, memahami eksistensi laki-laki bukan sebagai produk budaya machoisme (jantan berarti keras dan tak menangis). Ketiga, menyadarkan laki-laki bahwa kekerasan terhadap perempuan banyak dilakukan oleh laki-laki. Terakhir, melibatkan laki-laki untuk menghapus kekerasan berbasis gender, di mana sinergitas perempuan dan laki-laki diyakini akan sukses mengkampanyekan dan membangun masyarakat anti kekerasan dan diskriminasi.

Dari usaha kesadaran dan penjelasan permasalahan tersebut, kita bisa menjawab pertanyaan, mungkinkah keterlibatan laki-Laki dalam menghapus kekerasan terhadap perempuan berbasis gender? Jawabannya tentu, sangat mungkin.

Usep Hasan S.

http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/melibatkan_laki_laki_menghapus_kekerasan/

Otonomi Tubuh Perempuan

2010-10-08T00:50:00.000-07:00

Akhir Agustus 2010, di pantai Venice, California, puluhan perempuan melakukan aksi telanjang dada. Menamakan diri “GoTopless” para perempuan ini menuntut persamaan hak dalam konstitusi Amerika Serikat (Amrik). Perempuan pun harus bisa bertelanjang dada di tempat umum, layaknya laki-laki. Inti perjuangan GoTopless adalah menolak kendali negara (melalui undang-undang) terhadap tubuh perempuan, termasuk dada. Selain itu, GoTopless pun ingin menciptakan kesadaran kepada masyarakat bahwa setiap inci tubuh perempuan―sekali lagi, termasuk dada―dimiliki oleh dirinya; masing-masing perempuan.

Tentu saja, aksi GoTopless membuat sebagian masyarakat Amrik kaget. Mereka terjebak pada bentuk ekspresi aspirasi. Bila reaksi penolakan bisa muncul di Amrik, lalu bagaimana reaksi masyarakat di negara lain? Kita yang saling terhubung di iklim globalisasi, memerlukan penjelasan yang lebih mumpuni.

Sejarah Perjuangan “Tubuh”
Yang dilakukan GoTopless termasuk kategori demonstrasi radikal. Wajar jika menghentak nalar umum. Bentuk unjuk rasa seperti itu disertai pemikiran yang mengakar (radic). Pemikiran tak biasa ini, biasanya, sulit dipahami masyarakat biasa. Sehingga seringkali, agenda demonstrasi terdistorsi oleh proses penafsiran massa dari wujud unjuk rasa yang tak biasa.

Unjuk rasa tak biasa yang serupa, pernah juga dilakukan oleh gerakan feminis di masa lalu. Meski pembahasan tubuh sudah dimulai sejak Plato menyatakan “cogito” (pemikiran) sebagai hal yang penting dibanding tubuh, namun perjuangan perempuan untuk menempatkan tubuhnya sebagai subjek di ruang publik, baru dilakukan di pertengahan abad dua puluh. Adalah feminis(me) radikal yang merintis perjuangan ini.

Seksualitas sebagai tubuh yang berdasar pengalaman dari setiap manusia yang menyertakan perbedaan jenis kelaminnya, bagi feminisme radikal merupakan hal yang sangat penting. Dalam “Filsafat Berperspektif Feminis” (Yayasan Jurnal Perempuan, 2003), Gadis Arivia menuliskan kembali sejarah perjuangan feminis radikal bagi tubuh perempuan yang ditulis oleh Angela Y. Davis dalam “Women Race & Class” (1983). Dipelopori dengan argumentasi aborsi dan penggunaan alat kontrasepsi di tahun 1960-an, “hak untuk memilih” dijadikan slogan perjuangan. Bukan negara yang menentukan apakah perempuan hamil dan punya anak. Adalah hak bagi setiap perempuan untuk menentukan dirinya hamil dan mempunyai anak atau tidak. Perempuanlah yang mempunyai tubuhnya, sehingga perempuan yang berhak menentukan apa yang terbaik untuk diri perempuan atas tubuhnya.

Saat itu, kontrasepsi merupakan keharusan bagi perempuan. Jenis kontrasepsi yang digunakan pun bukan pilihan perempuan. Bahkan perempuan tak mempunyai kebebasan mengakses alat kontrasepsi beserta informasi kesehatan. Padahal hal ini berdampak langsung pada tubuh, kesehatan bahkan nyawa perempuan.

Demonstrasi terkait tubuh perempuan selanjutnya pernah dilakukan gerakan feminis di tahun 1968, tepatnya saat pemilihan Miss America. Di kontes pemilihan ratu kecantikan se-Amerika itu, berlangsung juga unjuk rasa. Menamakan diri sebagai kelompok feminis radikal, aspirasi yang diusung adalah penolakan terhadap acara pemilihan Miss America. Mereka menilai kontes yang diadakan di Atlantic City itu, sebagai eksploitasi dan perendahan terhadap perempuan.

Seorang jurnalis berkewarganegaraan Australia, Germaine Greer, melakukan aksi teatrikal. Ia membakar segala aksesoris pada tubuh perempuan. Wig, kosmetika, korset, sepatu hak tinggi, hingga bra, dibuang ke sebuah wadah yang dinamai “The Freedom Trash Can”, lalu dibakarnya. Aksi ini kemudian dikenal bernama “The Bra Burning”.

Aksi “The Bra Burning” dinilai radikal, karena menohok pemahaman umum masyarakat. Perempuan saat itu direpresentasikan secara tunggal oleh nalar konsumtif yang dikendalikan kepentingan bisnis. Tubuh perempuan dinilai sebagai “perempuan” bila menggunakan bra, kosmetika, sepatu hak, atau yang modis lainnya. Perempuan dieksploitasi tubuhnya oleh kalangan pemodal. Akibatnya otonomi tubuh perempuan hilang, dikendalikan trend fashion.

Fenomena “Queen of Pop” Madonna di fase 1990-an, pun disikapi sebagian feminis dengan isu kepemilikan tubuh perempuan. Buku Madonna berjudul “Sex” yang berisi gambar seksual provokatif dan eksplisit, menimbulkan reaksi negatif dari media dan masyarakat. Reaksi tersebut berlanjut saat Madonna melahirkan album berjudul “Erotica”. Bagi mereka yang sepakat dengan sikap Madonna, berargumen bahwa eksistensi tubuh perempuan merupakan pilihan mutlak si perempuan, sebagai pemilik tubuh. Mereka memposisikan Madonna sebagai wujud kritik radikal terhadap masyarakat dan negara yang memaksa individu perempuan dalam menentukan eksistensi tubuhnya.

Buka-Tutup Tubuh Perempuan
Kebijakan publik di Perancis bisa menjadi kasus menarik untuk membahas kendali negara terhadap tubuh perempuan. Di tahun 1989, berjilbab dilarang oleh sebagian sekolah negeri di Perancis. Sebagian masyarakat Perancis lalu memportes larangan jilbab tersebut. Kasus ini mengundang perdebatan publik. Pemerintah Perancis lalu mengeluarkan aturan yang memperbolehkan perempuan mengekspresikan keyakinan dan agama yang dianut di ruang publik. Tapi di tahun 1994, lahir kebijakan pelarangan semua simbol agama, termasuk jilbab.

Hingga kini, menggunakan jilbab di Perancis masih dilarang di lembaga-lembaga pemerintah, termasuk di sekolah negeri. Dan hingga kini pula, pro-kontra terhadap kebijakan tersebut masih berlangsung.

Sejarahwan agama dan peneliti gender asal Swedia, Anne Sofie Roald, dalam "Notions of 'Male' and 'Female' Among Contemporary Muslims: With Special Reference to Islamists" (1999) menyatakan bahwa dalam perspektif feminis, jilbab hampir tak pernah diperlakukan sebagai pertanyaan agama. Jilbab oleh para feminis ditempatkan dalam pembahasan hak kebebasan memilih untuk individu perempuan. Dan oleh feminis muslim, hak kebebasan mimilih bagi individu perempuan dalam berjilbab dikaitkan dengan hak kebebasan berkeyakinan. Penekanan ini yang membuat feminis muslim Mesir, Mai Yamani, menulis “Feminism and Islam”. Ia menyimpulkan, pertanyaan yang relevan untuk hal ini bagi feminis Muslim dalam perjuangannya, apakah hak perempuan untuk memilih berjilbab atau tak berjilbab sudah terpenuhi di ruang publik?

Kesimpulan para feminis tersebut bisa menjadi dasar penilaian bahwa pemerintah tak boleh menerapkan hukum publik yang mengatur individu dalam berpakaian. Negara tak bisa memaksa warganya untuk menutup atau membuka pakaian, termasuk melarang atau mengharuskan suatu bentuk pakaian.

Demikian pula dengan peraturan daerah “bernuansa syariat” yang diberlakukan di sejumlah daerah di Indonesia kontraproduktif terhadap semangat feminisme yang memperjuangankan otonomi tubuh perempuan. Mengatur perempuan untuk berjilbab melalui undang-undang merupakan kebijakan yang tak sesuai dengan hak kebebasan memilih dan berkeyakinan.

Negara dan masyarakat tak bisa memaksakan setiap individu untuk menutup atau membuka tubuhnya. Salah satu yang ingin disuarakan feminis adalah tubuh perempuan sepenuhnya dimiliki perempuan. Banyak perempuan tak menyadari hal ini, dan menganggap tubuhnya sebagai sesuatu yang asing. Bahkan sebagian perempuan malah meyakini tubuhnya harus diatur oleh sesuatu di luar dirinya, termasuk oleh laki-laki.

Para feminis, khususnya yang radikal, meyakini bahwa sosial budaya ruang publik saat ini dinilai ajeg dari konstruksi sudut pandang laki-laki. Sehingga, cara berpakaian perempuan dinilai layak atau tidak berdasar pada perspektif patriarkal. Lebih jauh lagi, patriarkal menyimpulkan bahwa moralitas perempuan ditentukan oleh cara perempuan berpakaian.

Demonstrasi GoTopless dan aksi protes menentang pelarangan jilbab, secara substansi merupakan perjuangan yang sama. Tak ada yang bisa memaksa setiap individu untuk memilih, mau menutup atau membuka tubuhnya. Maka, pertanyaan tentang otonomi tubuh, apakah pakaian yang anda kenakan di tubuh anda saat ini, didasari oleh perintah dari pihak di luar anda? Jika ya, perjuangkan hak kebebasan memilih berpakaian bagi tubuh anda; dengan cara radikal jika perlu.

Usep Hasan S.

http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/otonomi_tubuh_perempuan/

Perempuan di Pemilu Afganistan 2010

2010-09-21T10:42:00.000-07:00

Jurnalperempuan.com-Jakarta. Sebuah prestasi penting dicapai gerakan perempuan di Afganistan. Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2010, sekitar 385 perempuan menjadi calon anggota legeslatif (caleg). Jumlah caleg perempuan ini, bersaing dengan sekitar 2500 calon lainnya untuk 249 kursi di legeslatif. Bandingkan dengan iklim politik sebelumnya, di mana perempuan Afganistan tak mendapatkan hak suara.

Menariknya, aturan dalam Pemilu 2010 di Afganistan menyediakan 65 kursi yang dikhususkan untuk anggota legislatif (aleg) perempuan. Jadi, dari sekitar 385 perempuan yang menjadi caleg, 65 bisa dipastikan menjadi aleg. Sehingga, 184 sisa kursi legislatif harus diperebutkan oleh caleg laki-laki, bersama caleg perempuan yang belum mendapatkan kepastian kursi.

Aturan kuota kursi legislatif ini menjadi salah satu yang ditentang sebagian warga Afganistan. Di antara pihak yang menentang adalah Taliban. Situs msmagazine.comwww.msmagazine.com, yang berjejaring dengan Feminist Majority Foundation(feminist.org) mencatat pendapat salah satu caleg bernama Robina Jalali.

Menurut caleg perempuan ini, para perempuan khawatir kehilangan kebebasan yang disebabkan kuasa Taliban. Tapi jika Taliban menerima konstitusi yang telah dirubah, Robina dan perempuan lainnya tak mempunyai masalah terhadap Taliban. “Orang-orang harus keluar dan memilih untuk memastikan bahwa kami mendapatkan hasil yang benar dan representatif dan negara berkesempatan untuk kembali sehat dan tumbuh," tegas mantan atlet Olimpiade ini.

Pemilu Afganistan berlangsung pada 19 September 2010. Hasilnya akan diumumkan di bulan Oktober. Dari sistem pemilihan untuk lembaga yang dinamakan Wolesi Jirga (lembaga rendah) tersebut, kita tentu berharap capaian lain yang menandakan perbaikan nasib perempuan.

Usep Hasan S.

http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/perempuan_di_pemilu_afganistan_2010/

Menjadi Muslimah Modern

2010-08-23T21:50:00.000-07:00

Jurnalperempuan.com-Jakarta. Jika ada istilah “muslimah modern”, kalimat apa yang bisa menjelaskan dua kata, yang dalam sudut pandang positivistik, terlalu kontradiktif? Menjadi muslimah (perempuan Islam) berarti ia harus menjalani ajaran sesuai tradisi Islam, merujuk pada teks berlatar belakang masa lalu. Sedangkan menjadi modern, ia senantiasa didorong meninggalkan segala hal yang bersifat tradisional, untuk membentuk kepribadian baru yang bersifat kekinian. Bagaimana menjadi perempuan yang baik sesuai tradisi Islam, sekaligus berperan cantik di hadapan realitas yang terus berubah meninggalkan tradisi? Menjawab pertanyaan itu, Jumat (20/8), Majalah Pesona mengadakan diskusi bertajuk “Wanita Muslim di Indonesia Menghadapi Tantangan Dunia Modern”. Bertempat di Hotel Four Seasons, Jakarta.

Dipandu model Ayu Diah Pasha, Musdah memulai pembahasan, menekankan pentingnya memahami Islam yang terintegrasi dengan sejarah. “Islam lahir pada abad ke-7 dengan kondisi masyarakat jahiliyah, yang tentu saja berbeda dengan masyarakat sekarang,” ujar penulis buku “Wanita Reformis” ini.

Musdah menjelaskan di masa Arab Jahiliyah, umumnya perempuan terbelenggu dalam nistanya perbudakan, terkungkung dalam budaya patriarki dan tradisi tak manusiawi. Perempuan dipandang tak utuh sebagai manusia karena bisa dijual, dianggap barang pemuas seks, dijadikan istri kesekian dalam poligami, dijadikan alat barter antar suku, juga sebagai harta warisan.

Esensi ajaran Islam bagi Musdah adalah memanusiakan manusia. Perjuangan Muhammad adalah membebaskan manusia dari semua belenggu kenistaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia. “Perjuangan nabi adalah membela kaum mustad’afin, yaitu kaum lemah yang dilemahkan oleh sistem masyarakat. Mereka adalah para budak, anak yatim, janda tua, dan juga perempuan,” jelas peraih International Prize for the Woman of the Year (2009) ini.

Dalam perjuangan Muhammad untuk membebaskan perempuan dari posisi lemahnya melahirkan capaian kesetaraan. Muhammad mempraktekkan monogami sebagai asas perkawinan Islam. Muhammad mengubah posisi perempuan dari barang yang diwariskan menjadi pihak yang memperoleh waris. Muhammad pun mengubah kepemilikan mahar sebagai hak mutlak perempuan. Dan, Muhammad memberi kesempatan perempuan menjadi pemimpin ritus agama, sebagai imam shalat. “Yang membedakan laki-laki dan perempuan adalah takwanya; kualitas dan kebermanfaatannya,” tegas penulis buku “Islam Menggugat Poligami” ini.

Semangat kesetaraan untuk bertakwa inilah yang menurut Musdah perlu diadopsi oleh muslimah modern. Ciri muslimah modern tak hanya memiliki sifat taat beribadah, akhlak karimah, dan menahan hawa nafsu saja. Menjadi modern, muslimah pun harus berwawasan luas, mandiri, memiliki perspektif kesetaraan dan keadilan, empatik terhadap kemanusiaan, toleran dan pluralis, pro perubahan dan bertanggung jawab.

Pemaparan Musdah mendapat tanggapan pertanyaan dari peserta yang menanyakan, sampai sejauh mana muslimah boleh belajar dan beraktivitas. Musdah menjawab, jauhnya kiprah perempuan tak ada batasnya. Selama kiprah itu menambah kualitas dan kebermanfaatan perempuan, adalah kiprah yang ditekankan dalam Islam. “Rosul mengatakan, tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan,” lengkap Musdah.

Usep Hasan S.

http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/menjadi_muslimah_modern/

bukan panggung sandiwara

2010-08-19T20:14:00.000-07:00

Nicky berkata lewat nada

dunia ini panggung sandiwara

coba berpendapat

jangan cuma nyanyi

masalah tak selesai dengan lalalala

hidup tak diperbaiki kunci mayor dan minor

aku memang punya peran

kiri kanan, belakang depan

bersumpah tuhan tak tahu

malaikat setan biarlah dungu

sandiwara tentu tak begitu

butuh panggung dan penonton

ada takdir bernama skenario

ilmunya sebatas naskah

menyerta komando sutradara

bila dunia panggung sandiwara

siapa penentu peran?

siapa menjalankan?

coba tunjukan sang sutradara?

bagaimana jika peran tak disuka?

bisakah kita merubah?

apa kita harus berpura terus?

terbahak, meringis, hidup dan mampus

sungguh pikir yang tak becus

bila dunia memang panggung sandiwara

robeklah naskah, lalu bunuh sutradara

lompatlah ke bangku pemirsa

lari cepat keluar tenda

biar dunia terbuka

apa adanya

sekehendak kita

tak perlu berpura-pura

silahkan lanjut bernyanyi

mengapa kita bersandiwara

usep hasan s.

Nelofer Pazira: Perempuan Afganistan Korban Kebijakan

2010-08-19T09:10:00.000-07:00

Jurnalperempuan.com-Jakarta. Aktifis perempuan Afghanistan Nelofer Pazira bertamu ke kantor Yayasan Jurnal Perempuan. Sineas sekaligus jurnalis yang kini tinggal di Kanada ini, ingin berdiskusi dan bertukar pengalaman seputar isu perempuan dan Islam. Banyak peserta datang untuk mengetahui dunia perempuan Afganistan, Taliban dan Mujahidin.

Nelofer memulai pembahasan dengan memberikan gambaran keadaan Afganistan. Secara umum, Afganistan merupakan wilayah pedesaan yang terisolir. Banyak desa tak memiliki sekolah. Masyarakat bisa hidup, tapi sekolah bukanlah prioritas. Pendidikan tak hanya sulit diakses oleh perempuan, tapi juga laki-laki. Hanya saja, laki-laki bisa pergi ke kota, dan mencoba bersekolah. Sedangkan perempuan karena terisolir oleh komunitasnya, sulit untuk bisa pergi ke kota.

Sebelum perang terjadi, perempuan yang tinggal di kota bisa mengajar di sekolah. Selain itu, beberapa ada yang bisa masuk partai politik. Bahkan 2 menteri perempuan mengisi pemerintahan Afganistan.

Setelah perang tahun 1980-an, ketika Uni Soviet menginvasi Afganistan, ada perbaikan pada undang-undang. Afganistan menerapkan kebijakan pendidikan untuk semua, laki-laki dan perempuan.

“Sayangnya kebijakan bagus itu, salah dalam pelaksanaannya,” ujar Nelofer, Senin (16/8). Perempuan peraih gelar akademis di bidang Jurnalisme dan Sastra Inggris (Universitas Carleton, Ottawa) ini, menjelaskan bahwa, kebijakan pendidikan untuk semua, mengharuskan semua perempuan sekolah. Jika orang tua atau suami melarang perempuan sekolah, maka akan dipenjara.

Bagi masyarakat Afganistan, perempuan mempunyai peran penting di rumah tangga. Hal ini membuat para orang tua dan suami, mencegah perempuan bersekolah. Sehingga banyak orang tua dan suami yang dipenjara. Keadaan ini membuat perempuan tak mau dan tak berani ke sekolah. Para perempuan tak mau dinilai buruk oleh keluarga dan masyarakat.

Maka, akhirnya terjadi penolakan dari masyarakat. Banyak buku dibakar. Dan sebagian guru ada yang terbunuh. Kebijakan yang tak mengakomodasi keragaman budaya ini malah menimbulkan dampak negatif. Segala hal mengenai isu perempuan, termasuk pendidikan untuk perempuan, dipandang negatif. “Masyarakat tak percaya lagi terhadap kebijakan untuk perempuan,” tutur Nelofer.

Masyarakat Afganistan, menurut Nelofer, sangat beragam. Baginya, tidaklah tepat jika semua perempuan dipaksa ke ruang publik untuk sekolah. “Di kota yang metropolis, seperti Kabul, perempuannya bisa mengenakan baju seperti perempuan barat. Para orang tuanya pun, memiliki pemikiran terbuka. Yang strata kaya, bisa ke luar negeri untuk sekolah atau wisata. Tapi, bila ke luar dari Kabul, pada sekitar 2 jam perjalanan kita tidak akan menemukan perempuan. Perempuan di desa-desa memang diposisikan perannya di ranah domestik,“ jelas peraih Master of Arts (MA) dalam Antropologi, Sosiologi dan Agama (Concordia University, Montreal) ini.

Kesalahan pelaksanaan kebijakan itu dimanfaatkan Mujahidin. Kelompok anti pemerintah yang juga memerangi Uni Soviet ini meyakinkan kepada masyarakat, bahwa pemerintah telah salah karena menyuruh perempuan bersekolah. Bagi Mujahidin, pendidikan terhadap perempuan telah mencuci otak. Para perempuan jadi suka melawan pada orang tua dan telah menodai agama.

Mujahidin kemudian mendapat dukungan dari banyak pihak. Sebagian berpandangan moderat, sebagian yang lainnya fanatik. Yang fanatik, menempatkan perempuan sebagai pihak yang tak punya peran. Sedangkan yang moderat, memberi peran pada perempuan, meski tidak sejajar dengan laki-laki.
Setelah Uni Soviet pergi, Mujahidin menjadi pemerintah di dalam Afganistan. Tapi frasksinya yang terdiri dari ragam suku dan pemahaman agama, mengalami pertikaian. Keadaan ini malah menjadikan perempuan sebagai korban. Untuk menciptakan konflik antar suku, perempuan diperkosa. Selain itu, sebagian Mujahidin, yang berasal dari Pakistan, secara sitematik menjadikan perempuan sebagai alat perang.

Ini menjadi dasar kelompok bernama Taliban, untuk mengusir Mujahidin. Hal utama yang dilakukan adalah, dengan menghalangi perempuan untuk mengakses ruang publik. Banyak sekolah dibubarkan. Perempuan lalu dilarang sekolah dan bekerja.

Keadaan tersebut menurut Nelofer, telah menimbulkan pandangan masyarakat dunia, bahwa di Afganistan, perempuan mengalami diskriminasi berdasarkan gender. Karena perempuan, individu di Afganistan tak boleh kerja. Karena perempuan, individu di Afganistan harus memakai burqa, yang sebelumnya hanya pakaian pilihan.

Sebenarnya, standardisasi pun diberlakukan terhadap laki-laki. Para laki-laki harus berjenggot panjang dan mengukurnya. “Teman saya yang di Kabul sering dipukuli, jika rambutnya panjang, atau jika jenggotnya tidak cukup panjang,” cerita penerima gelar Doktor Kehormatan dari Universitas Carleton ini.

Kebijakan perempuan yang melarang bekerja, menciptakan cukup banyak penderitaan dalam keluarga. Sebelumnya, ketika laki-laki berperang, perempuan menjadi sumber ekonomi keluarga. Karena Taliban melarang perempuan bekerja, banyak anak laki-laki usia dini, yang memang belum boleh berperang, dipaksa untuk bekerja.

Nelofer meyakinkan bahwa permasalahan perempuan di Afganistan, merupakan permasalahan yang kompleks. Perkembangan budaya perempuan Afganistan tak bisa lepas dari keragaman budaya suku, politik dan budaya patriarki. “Afganistan amat tradisional, belum berkembang, budaya patriarki masih kuat, dan sistem politiknya pun belum baik,“ jelas Nelofer. Perempuan yang terus aktif bergerak di dunia film dan jurnalistik ini menyayangkan keadaan di Afganistan semakin bertambah pelik oleh perang. Ini menyebabkan perempuan Afganistan sulit berkembang, baik secara pendidikan maupun finansial. []

Usep Hasan S.

http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/nelofer_pazira_perempuan_afganistan_korban_kebijakan/

2958 mdpl

2010-08-19T08:50:00.000-07:00

di sini, di ujung ketinggian

tampak, di pesisir utara

berdiri kau angkuh di sana

emas ketinggian yang tegap

menjulang di antara kumuh senjang

lembab, gerah, kering, panas, beringas

di sini, berdiri

di tinggi langit sampai

abadi layak edelwis

yang dulu terjadi tak menyerta krisis

meletus abu subur makmur

hijau damai merata

sejuk, basah, dingin, sentosa

usep hasan s.

inspirasi Gunung Gede, 17 Mei 2009

pendaki sejati

2010-08-17T21:37:00.000-07:00

pergi diam tanpa permisi

meludahi ramai mencumbui sepi

berpaling

dari bising menjadi terasing

terbakar

oleh sengat terang hari

menggigil

berlampu bulan dalam malam

terkapar lelap

bersama bintang gemerlap

baginya,

tenar bukan capaian

tapi rindu sunyi sambutan

tak sudi dielukan

hanya puncak jadi tujuan

baginya,

keindahan tak pada bentuk

yang kemilau dan meliuk

keindahan adalah keapaadaan

tanpa rekayasa, tak serta tipu daya

ia merdeka sebenar-benarnya merdeka

pertanda alam memberi kendali

melepaskan jarum masa

bebas tinggalkan orang-orang berjanji

USEP HASAN S.

photo by "mas TRY"

ARCOPODO

2010-08-17T21:29:00.000-07:00

ini sandaran terakhir

datar namun sempit

amat tinggi tipis udara

tak ada air, tunggal cemara

tak apa membeku

biar mesranya menghangatkan

hanya sebentar, sudah dekat tujuan

menginjak puncak para dewa

USEP HASAN S.

photo by ARBI S. RAJAB

MAHAMERU (1)

2010-08-17T21:19:00.000-07:00

merangkak

miring terjal menanjak

nafas sesak

udara beku menggasak

3 langkah menjadi satu

naik, turun turun turun

maju, mundur mundur mundur

menjaga asa tak kendur

ayo

sedikit lagi puncak

5cm

3676 mdpl

merdeka!

USEP HASAN S.

photo by GERIK "yoi, gua kan photographer!"

MAHAMERU (2)

2010-08-15T13:36:00.000-07:00

di antara Kinabalu dan Puncak Jaya

berdiriku di beranda para dewa

abadi

meski terus digerus manusia

tertinggi

melampaui tahta raja Jawa

ku lihat Gie tersenyum

menyerta yang lain, bangun dari tidur

menyambut penakluk dengan abu menyembur

“selamat”, mereka bertutur

ada merah putih di sini

tegar, berkibar

ditiup angin harapan

pertanda masih adanya kebanggaan

untuk apa aku di sini?

tinggalkan saudara, keluarga dan kerja

apa ku jengah dengan Indonesia?

alam kaya, tak daya manusia

tersendat kelu bibir lidah

entah dingin atau lelah

pikir tahu, naik turun hidup bersilih

rasa hendak tinggi mencapai

tunggulah kami turun

tuk menyinar hangat fajar

menyemai sejuk damai

menebar abu kesuburan

untuk Indonesia dan dunia

usep hasan s.

inspirasi dari puncak abadi para dewa

photo by arbi s. rajab

RANU KUMBOLO

2010-08-15T02:13:00.001-07:00

cair tenang menggenang

menggigil aku, memanggil ia

meneguk, bersuci dan berenang

mencicipi misterinya

kabut turun di sela dada

menyayat tubuh menarik bulu berdiri

mengganggu hangat sinar mata

bercampur mengapit diri

masih adakah minyak goreng?

boleh minta kuah mie rebusnya?

anda punya pengalaman apa di perjalanan?

mari berbagi bersama dalam tenda

hidup damai di atas ramah bantarannya

USEP HASAN S.

inspirasi dari puncak abadi para dewa

photo by ARBI S. RAJAB

Perempuan dan Sang Presiden

2010-08-13T08:07:00.000-07:00

perempuan jalang di simpang jalan

menyimpan tempayan di dalam dada

para pejabat datang menyapa

melepas nafsu dan uang jarahan

Puisi tersebut—entah karya siapa—diucapkan Jamila sambil ojajing di lantai diskotek. Jamila mengucapkan bait-bait itu, saat melihat para pejabat mesem-mesem, menggandeng beberapa perempuan.

Sungguh, moralitas awam sangat mudah menghakimi pejalang, tapi sangat sulit pada pejabat penjarah. Padahal sangat mungkin, pejalang lahir dari rahim pejabat penjarah.

“Jamilah dan Sang Presiden” pun menyampaikan pesan itu. Film garapan Ratna Sarumpaet ini, bercerita mengenai Jamila (Atiqah Hasiholan), seorang perempuan yang berprofesi sebagai pekerja seks komersil (PSK); pelacur, awam menyebut. Kita yang “bermoral” hidup nyaman tanpa kepedulian terhadap Jamila, dan pelacur lainnya, tiba-tiba dikagetkan oleh berita: menteri Nurdin dibunuh di sebuah kamar hotel. Berita selanjutnya, seorang perempuan, bernama Jamilah mengaku membunuh sang menteri. Bagaimana bisa seorang menteri dibunuh pelacur? Rasa sok bermoral kita telah menutup mata penjelasan, lalu cepat menyimpulkan Jamila salah dan harus dihukum. Dasarnya sederhana, karena Jamila pelacur.

Diangkat dari cerita drama berjudul “Pelacur dan Presiden” film ini memaparkan permasalahan prostitusi dan perdagangan manusia (human trafficking). 2007, Indonesia urutan ke-3 negara bermasalah dalam pemberantasan human trafficking. Indonesia pun merupakan negara transit dan tujuan human trafficking. 30% prostitusi perempuan di Indonesia di bawah umur 18 tahun. 40.000 s/d 90.000 per tahun, anak Indonesia menjadi korban kekerasan seksual. Perempuan dan anak Indonesia diperdagangkan untuk eksploitasi seksual. Terutama di Asia, Timur Tengah. Di akhir film, fakta yang bersumber dari Terre Des Hommes itu ditampilkan.

Jamila adalah satu dari sekian banyak korban permasalahan tersebut. Jamila dulu sama seperti kita. Ia adalah kain putih dan bersih. Ajaran moral menutupi auratnya. Sembayang, mengaji dan bakti pada orangtua ia jalani. Memberi cahaya di air mukanya. Siapa yang menginginkan ia menjadi pelacur? Tutur moralis, “tak ada perempuan yang ingin jadi pelacur”. Lalu, “siapa yang menumpuk kebencian di dadaku,” tanya Jamila pada kita, masyarakat.

Jamila lahir di salah satu pelosok Indonesia. Di daerahnya, tak ada satu anak pun yang lahir tanpa doa-doa dan shalawat nabi. Tapi kemiskinan, punya kekejian untuk melumpuhkan akal sehat. Dengan alasan kemiskinan setiap anak sah untuk diperdagangkan. Bahkan ketika mereka masih bayi merah. Tak satu pun yang bangkit mengutuknya. Bukan pemerintah, juga masyarakat setempat, termasuk para ulama.

Fatimah, adik Jamila, dijual oleh bapaknya. Sedangkan Jamila dititipkan ibunya pada sebuah keluarga. Di dalam keluarga itu Jamila bekerja sebagai pembantu. Upahnya ia tabung, untuk sekolah. Tapi naas, bapak dan anak di keluarga itu memperkosanya. Dalam pelarian, Jamila masuk dalam jaringan prostitusi. Menjadi pelacur seakan takdir baginya.

Jamila dan Sang Presiden adalah penekanan deskripsi dari sikap pemerintah terhadap perempuan. Dalam kehidupannya sebagai warga negara, perempuan kerap mengalami diskriminasi sistemik sosial budaya negeri ini. Karena Jamila perempuan, ia dianggap “tak penting” untuk dibela. Grasi yang dimiliki presiden, tak digunakan untuk membebaskan Jamila dari eksekusi hukuman mati. Bukan karena hukum tak memperkenankan grasi kepada Jamila. Tapi karena, memberikan grasi pada Jamila adalah tindakan yang tak populis bagi (citra) presiden. Sama halnya dengan keputusan tak populis presiden jika menaikan bahan bakar minyak (BBM). Terlihat watak presiden yang memandang Jamila bukan sebagai manusia bernyawa luhur, melainkan sebagai komoditas, layaknya BBM.

Sebagai pelacur, Jamila punya daya tarik. Ia tak hanya cantik, tapi juga cerdas. Tekadnya untuk mencari adiknya, Fatimah, mendorongnya menjadi aktivis perempuan yang menguak perdagangan dan prostitusi anak. Nurdin, sang menteri, terpesona, lalu menjadikan Jamila kekasih, bukan tubuh pemuas nafsu. Jamila mencintai Nurdin. Apa penjual cinta, tak boleh jatuh cinta? Sebetulnya cinta Jamila bersambut. Tapi citra busuk yang dilekatkan masyarakat terhadap Jamila, tak mengizinkan cinta itu menyatu. Bahkan, karena lebih menghindari moral diri yang dihiasi bersihnya citra, cinta dilupakan. Jamila terpaksa membunuh Sang Menteri yang mengancam membunuhnya atas dasar citra.

Hukuman mati dijatuhkan untuk Jamila. Masyarakat terbagi dua; ada yang mendukungnya mati, ada yang menolak. Tapi, seperti biasa, suara minoritas yang lantang dengan lebel moral dan teriakan “Allahu Akbar!” memenangkan pro-kontra di negeri (yang katanya) agamis ini. Sang Presiden tak menggunakan hak inisiatifnya untuk mengajukan grasi bagi Jamila.

Pelacur malang itu memang tak berhak membunuh. Meski ia membunuh karena dianiyaya. Tapi, Jamila berhak membela diri. Dan ia membunuh, karena terpaksa membela. Kesalahannya tak mutlak salah. Tapi ah, peduli amat masyarakat pada pelacur. Biar dia mati dengan darah mengucur.

Selama ini kita tak pernah dan tak mau mendengar mereka yang distigmaisasi sebagai pejalang. Lewat Ibu Ria (Christine Hakim), sebagai sipir penjara, kita disadarkan bahwa mendengar derita mereka adalah penting. Sifat/sikap keras Ibu Ria, berubah menjadi simpatik terhadap Jamila. Pelacur itu tak salah. Ia adalah korban dan berusaha merubah nasibnya untuk hidup bahagia seperti kita pada umumnya. Yang salah adalah kita, yang tak peduli kepada mereka dan membiarkan sistem masyarakat yang tak adil ini menjeratnya. Sekali lagi, moralitas bertutur, “tak ada perempuan yang ingin menjadi pelacur.” []

USEP HASAN S.
*tulisan ini dimuat di rubrik Kliping, Jurnal Perempuan edisi 67 "Apa Kabar Media Kita?"
http://www.jurnalperempuan.com/index.php

PT KAI Sediakan Gerbong Khusus Perempuan

2010-08-11T03:57:00.000-07:00

Jurnalperempuan.com-Jakarta. Pelecehan seksual terhadap perempuan yang banyak terjadi di kereta rel listrik (KRL), kini mulai diperhatikan oleh PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). Agar kejahatan itu tak terjadi lagi, PT KAI akan mengadakan dua gerbong khusus perempuan.

Dua gerbong khusus perempuan oleh PT KAI ditempatkan dalam satu rangkaian KRL. Rute operasinya Bogor-Jakarta-Bogor. Direncanakan KRL ini mulai beroperasi Kamis, 19 Agustus 2010.

Sebagaimana telah dilansir detikpos.net, hal tersebut dikemukakan oleh Sekretaris PT KAI Commuter Jabodetabek, Makmur Syaheran. “Dua gerbong khusus ini disediakan agar penumpang perempuan lebih aman, nyaman, dan tenang dalam menikmati jasa layanan KRL PT KAI,” ujar Makmur, Senin (9/8/2010). Makmur menjelaskan, untuk tahap pertama, KAI baru menyediakan dua gerbong. Tapi, bila peminatnya banyak, semua rute KRL akan disediakan gerbong khusus perempuan oleh KAI.

Dua gerbong khusus penumpang perempuan itu terdapat pada KRL Ekonomi AC dan KRL Ekspres. Dalam satu rangkaian KRL biasanya terdiri dari delapan gerbong penumpang. Dua di antaranya disediakan khusus untuk perempuan. Adapun gerbong yang disediakan tersebut yakni gerbong 1 dan gerbong 8, sedangkan gerbong 2 hingga 7 disediakan untuk penumpang umum. “Jika dua gerbong khusus itu sudah penuh, penumpang perempuan bisa menggunakan gerbong dua hingga tujuh. Namun, gerbong 1 dan 8 tidak boleh digunakan penumpang laki-laki,” ujar Makmur.

Makmur menambahkan, pengadaan gerbong khusus perempuan ini tak merubah harga tiket dan jadwal. “Harga tiket dan jadwal KRL tetap sama seperti biasanya. Namun, kami belum bisa menentukan berapa rangkaian KRL yang disediakan gerbong khusus tersebut. Jumlahnya masih dalam pembicaraan. Secara pasti pengadaannya akan kami lakukan secara bertahap,” tandasnya.

“Saya nggak tahu ada atau tidak negara yang mempraktekan ini. Jika ada, dan berhasil, bolehlah kita coba,” ujar Fajar berpendapat. Menurut Fajar, permasalahan utamanya adalah minimnya jumlah kereta dibanding jumlah penumpang. “Kita bisa lihat liarnya penumpang saat pagi dan petang, berebut kereta.”

Sedikit berbeda dengan yang dikemukakan Fajar. Mahasiswa UI yang juga pengguna jasa KRL, Indah berpendapat bahwa kebijakan gerbong perempuan bukan bentuk pelayanan yang optimal. “Pemerintah niatnya cuma setengah-setengah. Kayaknya PT KAI ingin dinilai memperhatikan perempuan, padahal kebijakannya tak banyak menyelesaikan masalah,” jelas Indah.

Menurut Direktur Eksekutif Yayasan Jurnal Perempuan Mariana Amiruddin, kebijakan ini perlu dikritisi. Pemisahan gerbong bukanlah penyelesaian pelecehan terhadap perempuan di tempat umum. “Menjadi kerepotan bila yang naik kereta sekeluarga misalnya. Masa suami-istri dan anak-anak jadi terpisahkan. Gimana yang pasangan, atau tim kerja,” ujarnya. Mariana menjelaskan masalah transportasi secara umum adalah, terlalu padatnya penumpang karena kurang banyaknya penyediaan transportasi. Kepadatan ini memungkinkan terjadi kriminalitas termasuk pelecehan seksual. Hal lainnya, kultur masyarakat juga perlu dirubah agar lebih menghargai perempuan.

Usep Hasan Sadikin

http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/pt_kai_sediakan_gerbong_khusus_perempuan/

Selamat Ulang Tahun, Jurnal Perempuan

2010-07-29T20:44:00.000-07:00

Jurnalperempuan.com-Jakarta. “15 tahun. Luar biasa, butuh energi besar untuk bertahan selama itu.” Begitu Andy Budiman, dari Aliansi Jurnalis Independen memberikan testimoni dalam acara Ulang Tahun Jurnal Perempuan (Ultah JP) ke 15, di Wisma Antara, Jakarta (28/7). Sebagai pembaca, Jurnalis Tempo TV ini menilai, tak banyaknya media cetak yang menawarkan wacana feminisme merupakan cerminan bahwa budaya patriarkhi masih dominan di masyarakat. “Tak mudah menantang mainstream selama 15 tahun. Teruslah terbit,” ujar Andy berpesan.

Ultah JP mempersembahkan Pidato Kebudayaan bertajuk “Media, Negara, dan Seks” oleh Dr Gadis Arivia. Menurut pendiri Jurnal Perempuan (JP) ini, saat JP diterbitkan pertama kali, ada dua respon dominan dari masyarakat. Pertama, JP dianggap sebagai majalah tentang masak-memasak. Kedua, JP diduga memuat pose-pose “syur “.

Cara pikir dikotomik masyarakat itu, menurut Gadis, bukan sepenuhnya kesalahan masyarakat. “Masyarakat dididik media untuk berpikir dikotomik mengenai perempuan,” jelas dosen Program Studi Filsafat Universitas Indonesia (UI) ini. Media dalam arti luas, telah membentuk ideologi masyarakat yang sangat peduli mengurus moral selebritas, tapi emoh terhadap pekerja masak, TKW yang disiksa.

Representasi perempuan di media pun tak lepas dari kebijakan negara. Pandangan dangkal soal seks dan membiasakan tindak kekerasan di masyarakat, disuburkan oleh Negara melalui pengontrolan tubuh perempuan. Undang-undang (UU) Perkawinan tahun 1974 yang berlaku sampai sekarang menegaskan bahwa, kepala rumah tangga adalah suami, sedangkan istri adalah ibu rumah tangga. Predikat “kepala” lalu menempatkan laki-laki untuk bisa berpoligami.
Hak-hak reproduksi perempuan pun dibatasi oleh negara. UU Kesehatan No 23 tahun 2002, masih menempatkan perempuan tak mempunyai hak pilih bagi rahimnya. Pusat Penelitian Kesehatan UI menyatakan di tahun 2000 Indonesia menembus angka tahunan aborsi yang tinggi; 37 dari 1000 perempuan usia reproduksi. Angka itu di atas rata-rata negara di Asia (29/1000).

Selain itu, negara telah membuat definisi seks menjadi luas dan kabur. Kedunguan UU Pornografi menyoal seks telah melahirkan kekacauan. Terakhir, video pribadi Ariel-Luna-Tari dihadapkan oleh UU ini. Tiga orang dewasa itu, karena perihal privat, dipidanakan menggunakan uang negara. Berapa banyak masyarakat dan aparat yang mengunduh, menonton, menyebar dan menyimpan video itu? Masyarakat dibentuk negara dan budaya menjadi munafik. Survei Google 2007, menunjukan bahwa sepuluh negara paling banyak mencari situs seks adalah negara mayoritas Islam, termasuk Indonesia.

Apa yang disampaikan Gadis, juga menjadi alasan, kenapa JP memilih Media, Negara, dan Seks sebagai tema Ultahnya yang jatuh pada tanggal 25 Juli. Belakangan isu seksualitas banyak diliput media, dan Negara sibuk pula mengurusinya. Selain alasan itu, Jurnal Perempuan edisi 67 “Apa Kabar Media Kita?” dan Majalah Change edisi XVIII/2010 “Grils in Media”, pun membahas tema serta perkembangan media dan perempuan.

Acara banyak dihadiri peserta, yang mayoritas adalah pembaca JP. Dari undangan, hadir Prof. Maria Farida (Mahkamah Konstitusi). “Jurnal Perempuan sangat bermanfaat dalam mengetahui perkembangan isu perempuan,” komentar hakim perempuan yang melakukan ‘dissenting opinion’ atas putusan MK soal permohonan penghapusan UU No 1/PNPS/1965 tentang Larangan Penodaan Agama.

Peserta lain pun ikut memberikan komentar untuk JP. “JP membuat saya memahami hak-hak perempuan dan permasalahannya,” ujar Rika, alumnus Fakultas Hukum UI yang menjadikan JP sebagai bahan kelompok diskusi “Mimpi Perempuan” di kampusnya.

Usep Hasan Sadikin

http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/selamat_ulang_tahun_jurnal_perempuan/

Anak Perempuan (Masih) Banyak yang Dipaksa Kawin

2010-07-27T04:28:00.000-07:00

Jurnalperempuan.com-Jakarta. Perkawinan anak usia dini merupakan permasalahan yang penting untuk diselesaikan. Demikian pendapat Dian Kartika Sari selaku Ketua Pelaksana diskusi publik bertajuk “Perkawinan Anak, Kepentingan Siapa?” pada Jumat (23/7) di Jakarta.

“Anak perempuan di banyak daerah di Indonesia, masih banyak yang dikawinkan. Hak mereka hilang oleh perkawinan berbasis budaya,” jelas Dian dalam sambutan pembukaan.

Diskusi yang didukung Hivos dan diselenggarakan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) bersama Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA) ini menghadirkan beberapa pembicara yang mempresentasikan penelitiannya. Dari penelitian yang dilakukan oleh Iin Arinta Fahadiana, Sekretaris Cabang KPI Rembang, didapat fakta praktek perkawinan anak cenderung naik. Di desa Tegaldowo dan desa Ngiri, kabupten Rembang, terdapat 12 kasus di tahun 2006, 6 (2007), 21 (2008), 31 (2008). Hingga Juli 2010 terdapat 28 kasus serupa.

Menurut Iin faktor ekonomi memang menjadi penyebab praktek perkawinan anak. Namun, faktor budaya menjadi penyebab utamanya. “Budaya perjodohan anak perempuan di usia SD sampai SMP, masih kuat ternanam di masyarakat. Di antara mereka, sebetulnya ada yang mampu sekolah hingga perguruan tinggi,” jelas Iin. Bagi masyarakat di sana, seorang perempuan lebih baik menjadi janda dari pada perawan kasep (perawan tua). Perempuan dinilai sebagai perawan tua, ketika anak perempuan masuk di usia 16 tahun.

Fakta yang tak kalah menarik disampaikan oleh Suharti. Berprofesi sebagai tukang rias pengantin di Tegaldowo, Suharti mengatakan, anak perempuan yang dinikahkan di bawah umur 18 tahun mengalami tekanan mental. “Karena mereka tak mau dinikahkan, tapi merasa bersalah kepada orang tua jika menolak,” jelas Suharti.

Hal tersebut dibenarkan oleh Iin. “Memang, anak perempuan yang dinikahkan di usia dini, ada yang keluarganya bisa dinilai harmonis. Tapi, mereka pada dasarnya tak mau kawin di usia anak.” kata Iin.

Antarini Arna, Ketua Yayasan Pemantau Hak Anak mengungkapkan, bahwa terputusnya anak perempuan dari pendidikan di antaranya karena dikawinkan. Dari penelitiannya di beberapa daerah Jawa Timur, masyarakat meyakini jika anak perempuan menolak lamaran, ia tak akan mendapat lamaran lagi seumur hidupnya. “Sedihnya, lamaran pertama umumnya datang pada saat anak perempuan itu berumur 12-13 tahun,” ujarnya.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan, perkawinan setiap orang harus didasarkan atas kehendak bebas dan persetujuan yang bersangkutan. Kehendak bebas dan persetujaan tersebut tidak bisa diberikan oleh orang yang belum dewasa. Konvensi Hak Anak menentukan batas akhir masa kanak-kanak yang berarti batas awal kedewasaan, yaitu usia 18 tahun. Dalam kerangka hak anak, perkawinan anak merupakan pelanggaran hak anak. Otomatis anak-anak kehilangan hak pendidikan, kesehatan, bermain, dan hak lainnya.

Antarini menjelaskan bahwa, negara merupakan pemegang kewajiban utama atas terpenuhinya hak-hak anak. Sedangkan orang tua merupakan pemegang hak dan tanggung jawab utama dalam pengasuhan anak. Negara dapat menggugurkan hak dan tanggung jawab orang tua serta mengambil tindakan hukum, administratif, sosial dan pendidikan apabila pengasuhan orang tua justru merusak kehidupan anak dan bertentangan dengan prinsip universal perlindungan hak anak.

Dalam sesi panelis, Siti Musdah Mulia, Sekretaris Jendral Indonesian Conference on Religion and Peace/ICRP berpendapat, pemahaman Islam suatu masyarakat turut andil dalam praktek perkawinan anak perempuan. Padahal, salah satu prinsip dalam perkawinan Islam adalah kesetaraan (al musawah). Masyarakat kita yang patriarkhi mendorong perkawinan yang menempatkan usia perempuan lebih muda dibandingkan laki-laki. “Pilih istri itu yang usianya jauh lebih muda, biar bisa dibodohi, disuruh, dan diam di rumah. Gitukan masyarakat kita?” ujar penulis buku “Islam Menggugat Poligami” ini.

Bagi Musdah, agama merupakan ajaran yang memanusiakan manusia. Menikah (yang bahasa hukumnya adalah “perkawinan”), sebagai bagian dari ajaran agama pun bertujuan memanusiakan manusia. “Tujuan perkawinan itu tak bisa terpenuhi jika dilakukan oleh manusia yang belum dewasa,” tegas Musdah.

Usep Hasan Sadikin

http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/anak_perempuan_masih_banyak_yang_dipaksa_kawin/

Para Ibu Berdemostrasi Tolak Menara TVRI

2010-07-24T09:29:00.000-07:00

Jurnalperempuan.com-Jakarta. Selasa (20/7) siang, para ibu warga RT 17 dan RT 6, RW 2, Joglo, Kembangan, Jakarta Barat berdemontrasi menolak pembangunan menara TVRI. Keseriusan demonstrasi mereka tunjukkan dengan menutup jalan Joglo Raya. Spanduk bertuliskan “Usut Tuntas Proses Perizinan Pembangunan Menara TVRI Joglo” dibentangkan. Demikian informasi yang diwartakan harian Kompas, Rabu (21/7).

Dikatakan Juru Bcara demonstrasi, Pia Tobing, perundingan warga dan pihak TVRI mengalami kebuntuan. Akhirnya warga berunjuk rasa karena Polisi tidak bisa menjamin penghentian pembangunan menara. “Besok kami akan melanjutkan aksi sampai keadilan itu datang,” tegas Pia.

Demonstrasi tersebut membuat Joglo Raya macet total. Wakil kepala Polres Metro Jaya Jakarta Barat Ajun Komisaris Besar, Aan Suhanan menyayangkan aksi tutup jalan para demonstran. “Kalo sampai menutup jalan umum, itu artinya merampas hak publik demi kepentingan kelompok saja,” jelasnya. Aan juga mengatakan, polisi tak keberatan masyarakat berunjuk rasa karena aksi itu dilindungi undang-undang.

Dilansir dari detik.com (20/7) menuliskan, para ibu berdemonstrasi karena letak menara yang terlalu dekat dengan pemukiman. Warga tak mau kenyamanannya terganggu. “Kami takut kalau menara roboh,” ujar Pia Tobing, selaku juru bicara demonstran.

Sementara situs bataviase.co.id (21/7) melaporkan, selain para ibu, demonstrasi diikuti juga sekitar 30 orang dari satu ormas kedaerahan.
Sayang, demonstrasi berakhir ricuh. Dari berbagai sumber media diwartakan, ada enam orang demonstran yang ditawan dan diketahui ada pihak polisi yang mengalami luka serius.

Sejak mulai dibangun di tahun 2004, warga melakukan penolakan. Berita terakhir yang dimuat detik.com, Rabu (21/7), warga urung melakukan demonstrasi di hari Rabu. Menurut Fitri yang juga juru bicara, 1-2 hari ke depan, warga tidak akan melakukan demonstrasi dengan catatan, polisi dapat memenuhi kemauan warga untuk meminta kepada pihak TVRI, menunda pembangunan menara.

Usep Hasan Sadikin

http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/para_ibu_berdemostrasi_tolak_menara_tvri/

Bertukar Tubuh, Merevolusi Bahasa

2010-07-18T10:45:00.000-07:00

Forum Filsafat Salihara (FFS) bulan Juli, mengangkat judul “Revolusi Bahasa Perempuan”. Acara tepatnya diselenggarakan pada Selasa, 13 Juli 2010, di Serambi Salihara. Ikhaputri Widiantini (Upi), hadir sebagai pembicara. Pembahasan diskusi FFS ini merupakan tesis (pasca sarjana) Upi di Pusat Kajian Wanita Universitas Indonesia yang telah diuji tahun lalu.

Di awal pemaparan materi, Upi menjelaskan bahwa, mekanisme pembentukan bahasa diatur dari kesepakatan dalam masyarakat. Pengetahuan yang beragam, dimungkinkan hadir lewat pemahaman dan kepercayaan individu. Masalahnya, sistem patriarkal melakukan diskriminasi pada bahasa melalui penekanan dan batasan pembentukan bahasa. Keadaan ini membuat perempuan tak memiliki kesempatan membagi pengetahuan pengalamannya. Perempuan menjadi kesulitan memahami kesepakatan bahasa publik yang patriarkal.

Bagi dosen Program Studi Filsafat UI ini, permasalahan bahasa yang dikemukannya sejalan dengan gerakan feminis gelombang ketiga. Feminisme gelombang ketiga menyatakan bahwa permasalahan ketidakadilan terhadap perempuan berada pada tataran bahasa. “Untuk (merubah keadaan tak adil) itu, bahasa harus didekonstruksi,” ujar Upi. Dekonstruksi bahasa adalah menunda makna awal yang dikesankan (suatu tafsir) bahasa, lalu pemaknaannya menekankan pada pengalaman masing-masing individu.

Usaha dekonstruksi dalam tesis Upi adalah revolusi bahasa. Pengajar mata kuliah “Filsafat Bahasa” ini menggunakan pemikiran Julia Kristeva sebagai metode revolusi. Revolusi yang dimaksud adalah, berbagi pengalaman antara laki-laki dan perempuan. Keduanya telah dipisahkan oleh dunia simbolik dan semiotik. Dunia simbolik adalah ruang publik yang menuntut kesepakatan tunggal, yang selama ini mendominasi. Sedangkan dunia semiotik adalah ruang privat yang multi makna, yang selama ini terdominasi.

Upi mengerucutkan bahasan pertukaran pengalaman dunia itu, pada hal seksualitas. Tubuh perempuan yang lama berada di ruang privat, harus dipahami oleh laki-laki di ruang publik. Agar tak mengalami stigma abjeksi tubuh yang tabu, kotor, sakit, kurang dan nilai perendahan lainnya, perempuan harus membagi pengetahuan tubuhnya terhadap laki-laki, dan terbuka terhadap pengetahuan tubuh laki-laki. Begitu pun sebaliknya, laki-laki harus terbuka untuk mengetahui pengalaman tubuh perempuan, dan mau berbagi pengetahuan tubuh laki-laki. “Agar kesetaraan tercapai, dalam pertukaran pengetahuan tubuh ini, perempuan dan laki-laki harus memahami betul tubuhnya masing-masing. Tak mudah melakukan ini, karena masing-masing kita cenderung mengingkari pengalaman diri,” jelas Upi.

Pemaran Upi disambut tanggapan dari banyak peserta. Salah satunya Toyo, yang mengkhawatirkan usaha pertukaran pengalaman tubuh akan menghilangkan kekhasan identitas perempuan dan laki-laki.

Upi menjawab bahwa kekhasan tak akan hilang. “Pertukaran pengalaman tubuh ini ibarat pintu dua sisi yang jika satu dibuka, maka ruang diseberangnya pun membuka,” ujar Upi. Pendiri Komunitas Ungu di UI ini pun menjelaskan bahwa selama ini justru dunia simbolik telah menghilangkan banyak kekhasan. Dengan membuka ruang privat semiotik dan menghadirkannya ke ruang publik, akan menghadirkan banyak kekhasan dari pengalaman individu. “Perempuan dapat membawa identitas maternal mereka dalam ruang publik, dan tetap dalam ruang semiotik maternal (begitu pun sebaliknya bagi laki-laki),” Upi menutup. []

Usep Hasan S.

http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/bertukar_tubuh_merevolusi_bahasa/

Memperjuangkan Orgasme

2010-07-14T02:52:00.000-07:00

Kamis siang, 8 Juli 2010, pusat pendidikan dan informasi Islam dan hak-hak perempuan, Rahima, mengadakan diskusi buku “The ‘O’ Project” (TOP). Sebagai pembicara, hadir sang penulis, Firliana Purwati, dan AD. Eridani, Direktur Rahima.

Mengawali diskusi Eridani menyatakan bahwa TOP patut disambut dengan baik. “Banyak pengetahuan baru yang saya dapat, komentarnya.” Dengan penulisannya yang lugas TOP dibutuhkan bagi masyrakat luas. Buku ini bisa mengisi minimnya pengetahuan seks yang baik, khususnya yang terkait dengan kesehatan reproduksi bagi perempuan.

Di samping memberikan pujian terhadap TOP, Eridani pun menyertai kritik. Alumnus Hukum Undip ini menilai, TOP akan mengagetkan sebagian kalangan. “Di bab awal saja saya sudah kaget dengan kalimat pembuka, ‘saya suka orgasme’,” ungkap Eridina sambil tertawa. Bagi Eridani TOP tak mempertimbangkan masyarakat yang beragam. “Kritik saya terhadap buku ini adalah, terlalu menggunakan perspektif HAM,” ujar Eridani.

Dalam kesempatannya berbicara, Firli mengawali dengan penjelasan seputar judul bukunya. “Orgasme dari huruf ‘O’ pada judul, merupakan simbol relasi antara perempuan dan laki-laki. Adalah adil jika perempuan pun bisa orgasme,” jelasnya. Alumnus Hukum UI ini mengutip data pada kompas.com, 17 Juni 2009, bahwa, 75 persen laki-laki selalu mencapai orgasme saat melakukan hubungan intim, sedangkan perempuan hanya 29 persen yang mencapainya. Data tersebut merupakan hasil penelitian berbagai lembaga kesehatan di Amerika Serikat. “Ketakberimbangan capaian orgasme tersebut, merupakan cerminan masalah dari relasi perempuan dan laki-laki. Tak hanya seputar seksualitas, tapi juga dalam kehidupan publik,” tegasnya.

Menjawab kritik Eridani, Firli menjelaskan bahwa TOP ditujukan bagi segmen perempuan menengah perkotaan. “Bagiku mengagetkan saat fakta dalam film dokumenter ‘Pertaruhan’ menyebutkan perempuan urban tak mengetahui istilah ‘ginekolog’. Padahal, ini terkait dengan kesehatan dan hidup mati mereka,” jelas Firli. Digunakannya perspektif HAM bagi TOP, karena Firli lama menekuni isu-isu HAM dan pembelaan perempuan. “Buat apa saya menuliskan sesuatu yang tak saya kuasai?” jawabnya dengan tanya.

“Pada dasarnya TOP merupakan proyek pribadi saya,” ujar Firli. Dengan menyertakan studi literatur, TOP berbasis pengalaman seks para perempuan Indonesia. Rentang usia mereka 25-55 tahun, dengan berbagai latarbelakang. Ada yang heteroseksual, lesbian, transgender, biseksual, positif HIV, perempuan yang pernah disunat, pekerja seks, sampai perempuan berbadan besar. Semua pengalaman mereka didapat melalui wawancara langsung. “Pertanyaan utama terhadap mereka adalah, apa itu orgasme? dan bagaimana mencapai orgasme?,” jelasnya.

Dalam sesi pelibatan peserta, beberapa peserta perempuan membenarkan apa yang disampaikan TOP. “Saya sudah menikah. Tapi saya baru tau dan merasakan orgasme setelah dua tahun hubungan pernikahan saya,” cerita salah satu peserta, dari Yayasan Kapal Perempuan. “Ternyata untuk mencapai orgasme, awalnya kita perlu tahu apa itu orgasme,” lengkapnya.

Hal lain disampaikan oleh salah satu peserta laki-laki, yang berlatarbelakang pesantren. “Bukankah isi buku ini bisa membuat semakin banyak orang bebuat zina?”

Pertanyaan itu dijawab terlebih dahulu oleh Eridani. “Saya tak yakin jika keterbukaan terhadap seks dan seksualitas mendorong maraknya perzinahan,” sanggahnya. Bagi Eridani, kita semua membutuhkan informasi dan pengetahuan seks secara komperhensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini terkait dengan kesehatan reproduksi dan generasi kita.

Firli yang meraih Master di bidang HAM dari Universiteit Utrecht, Belanda ini membandingkan kebijakan negara serta keadaan masyarakat Belanda. “Akses bagi kebutuhan seks di Belanda sangat bebas dan terbuka. Tapi, perempuan Belanda, rata-rata kehilangan keperawanannya di usia 18,5 tahun. Saya pikir rata-rata perempuan di Jakarta, angkanya tak setinggi itu,” jelasnya.

Diakhir diskusi Firli berharap wacana TOP bisa menjadi pandangan mainstream bagi masyarakat. “Ya tentu saja untuk menjadi pandangan mainstream, buku saya harus laku,” ujarnya tertawa. []

Usep Hasan Sadikin

http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/memperjuangkan_orgasme/

Tanah Air Perempuan

2010-07-06T01:01:00.000-07:00

“t(e) a ta, t(e) i ti, a, (e)n a na. Tatiana.”

Abu Bakar (diperankan Asrul Dahlan) mengejakan nama seorang perempuan. Tatiana (Alexandra Gottardo), memang namanya. Sosok perempuan yang biasa dipanggil Mamah guru karena mengajar anak-anak sekolah dasar (SD). Abu Bakar, yang secara usia lebih “pantas” menjadi guru, dari pada murid di bangku SD, juga ikut belajar membaca kepada Tatiana. “Kamu harusnya bangga karena masih mau belajar,” seru Tatiana memotivasi.

Tatiana berpijak di atas tanah air yang berkonflik, Timor-Timur, Indonesia. Penyelesaiannya di tahun 1999 menciptakan keberpisahan, sebagian Timor-Timur lepas dari Indonesia menjadi Timor Leste. Dan, Tatiana pun berpisah dengan anak laki-lakinya, Mauro. Saat mengungsi, Tatiana terpaksa meninggalkan Mauro yang sakit-sakitan di Timor Leste. Disintegrasi tak hanya melanda bangsa, tapi juga keluarga.

Motaain, adalah daerah lokasi perbatasan utara Indonesia-Timor Leste. Daerah dekat Balibo ini, menjadi beranda kedua negara bagi mereka yang terpisah. Tapi anak sulung Tatiana, yang kecewa karena ditinggalkan, tak mau bertemu sang ibu. Merry (Griffit Praticia), sang adik, menyadarkan Mauro. Persatuan keluarga itu, akhirnya tercipta. Di daerah perbatasan, Motaain masih memiliki kecintaan terhadap “Tanah Air Pusaka” meski batas kesabaran hampir sampai.

Nasionalisme Merah Putih
“Tanah Air Beta” (TAB), seperti makna kuat dari kata judulnya, merupakan film tentang nasionalisme Indonesia. “NKRI harga mati!” itu bunyi tulisan fandalis di salah satu sisi tembok jalan kota Kupang. Sebagian kita mungkin akan tergelitik bertanya, pentingkah nasionalisme? Haruskah kita tinggal dan mempertahankan tanah air yang hadirkan derita nestapa.

Dengan penulisan merah pada kata “Tanah Air” bisa ditafsirkan bahwa, tanah air dengan bingkai administrasi dan hukum negara telah hadirkan darah dan penderitaan. Sedangkan putih pada kata “Beta”, merupakan gambaran suci (hak asasi) setiap diri manusia yang memperjuangkan tanah airnya. Ini mengingatkan isi pidato Presiden SBY yang mengutip ucapan John F. Kennedy. “Jangan kau tanya apa yang negara berikan kepadamu. Tapi bertanyalah, apa yang bisa kau berikan kepada negara,” ucapnya (terkesan) berwibawa. Sebuah pernyataan yang tak guna diucap pemimpin negara. Masih meragukankah nasionalisme bangsa ini? Sementara di wilayah Indonesia bagian timur, masyarakatnya masih tulus mengibarkan merah putih di atas tanah yang tandus. SBY, atau siapa pun yang memimpin, harusnya bertanya, apa yang akan diberikan kepada rakyat dan wilayah yang dilupakannya?
Ari Sihasale kembali mengangkat cerita dari dunia Indonesia yang dilupakan itu. Sebelumnya kisah semangat belajar “Denias” terbilang sukses dengan setting pulau Papua. Melalui TAB, kisah pelik di Timor Barat, Nusa Tenggara Timur, dihadirkan. Perlu diapresasi, karena sangat banyak masyarakat Indonesia yang belum menyadari ketimpangan daerah yang jauh dari Jakarta.

Namun sayang. Alenia, rumah produksi yang menggarap TAB—gabungan nama Ari Sihasale dan Nia Zulkarnaen, tak tajam dan kurang total menguak sejarah kelam Timor-Timur. Konon, di rentang tahun 1976-1980, ratusan ribu orang meregang nyawa dalam perang antar warga dan militer. Tahun 1991, terjadi “Insiden Santa Cruz” di Dili yang menewaskan banyak mahasiswa. Pun film “Balibo”, garapan sineas dan jurnalis Australia, malah berani membeberkan pembunuhan wartawan asing di daerah yang suka disingkat Tim-Tim itu.
Tapi nasionalisme tetap kuat menjadi semangat jualan Alenia. “Denias”, “Garuda di Dadaku”, dan terakhir, TAB, semuanya menawarkan nasionalisme di lapak bioskop.

Perempuan dan Nasionalisme
Tatiana diceritakan sebagai tokoh yang sadar pentingnya nasionalisme. Karena kesadarannya pula, Tatiana mengajarkan bahwa kecintaan tersebut adalah jalan persatuan. Cicilan olah pikir rasa ini mengecilkan (bahkan menghilangkan) kemungkinan terjadinya perang. Perang telah merampas nyawa suaminya, saudaranya, (sebagian) tanah airnya, masa lalunya, kebahagiaannya.

Nasib dan usaha Tatiana memungkinkan terbukanya kesadaran kita tentang konsep negara. Atas dasar apa negara dibentuk? Dan, atas dasar apa perang antar negara terjadi?

Sebagian feminis menyatakan bahwa, nasionalisme dikonstruksikan oleh perspektif maskulin. Dasarnya adalah masculinized memory, masculinized humiliation, and masculinized hope–ingatan, penghinaan, dan harapan maskulin.” (Enloe, 1990). Perang yang menyertakan warga negara sebagai tentara dijadikan representasi nasionalisme tertinggi. Diplomasi yang menyertakan perang sebagai pilihan akhir dalam menyelesaikan konflik dinilai sebagai kekuatan suatu negara. Tak heran, saat konflik klaim budaya oleh Malaysia, (sepertinya) mayoritas masyarakat Indonesia merasa terhina dan mengesankan jantan, saat ketegangan diteruskan melalui jalan perang.

Relasi gender yang setara, tak diacuhkan para teoritikus (laki-laki) dalam membentuk konsep bangsa. Di barat sendiri, istilah “fraternity” (persaudaraan) yang satu semangat dengan “liberty”, “equality”, merupakan bentuk kata dari kegagalan relasi gender dalam mengkonstruksi nasionalisme. “Fraternity” berasal dari kata latin “frater” yang artinya saudara laki-laki.

Sama halnya dengan “brotherhood” yang berasal dari kata “brother”. Ini merupakan suatu ilustrasi yang tepat akan ketidakpedulian para laki-laki penggagas teori nasionalisme terhadap relasi gender.

Nasionalisme telah diimajinasikan sebagai suatu komunitas macho. Meskipun dicapai dengan cara eksploitasi dan menciptakan ketimpangan, bangsa selalu dipandang sebagai ikatan horisontal sekaligus mendalam. Pada akhirnya, fraternity inilah yang memungkinkan, jutaan orang membunuh. Tak hanya itu, mereka pun rela mati demi imajinasi “laki-laki” yang terbatas ini.

Bingkai bangsa itu memang menampung perempuan secara fisik berpartisipasi di ranah publik. Tetapi, perempuan sebatas raga yang mengambang. Ia tak menjalankan peran sentral menciptakan sejarah bangsa. Malah ia didominasi makna-makna dan relasi kekuasaan.

Lewat usaha mengajarnya, Tatiana ingin nasionalisme tak dibangun oleh patriotisme ala laki-laki. Nasionalisme bukan gagah-gagahan berperang dan menjajah. Kita akan terhenyak ketika satu dari murid-murid kelasnya, ada yang tak mau menjadi tentara, karena bapaknya mati tertembak saat perang. Mengingatkan kita pada satu lagu yang diciptakan oleh John Lennon dalam album ”Imagine” yang berjudul “I Don't Want To Be A Soldier”. Penggalan lirik lagu tersebut berbunyi: Well, I don't wanna be a soldier mama/ I don' wanna die/ Oh no.

Peran mengajar Tatiana, adalah usaha kesadaran, bahwa pendidikan tetap harus diselenggarakan. Anak-anak terlantar korban perang dan disintegrasi tak boleh selamanya menjadi korban. Nestapa, harus segara diputus dari bingkai nasionalisme maskulin. Setidaknya ini diterapkan bagi anak-anak, dan tentu saja bagi mereka yang sadar (layaknya Abu), sebagai generasi penerus.

Kita tak ingin sebagian generasi negeri ini, yang mengalami traumatik kekerasan dan perang nantinya tak bisa membaca dan mengartikan identitas ibu pertiwi. Mungkin kita kini masih mengeja dan terbata-bata menunjukkan ke-Indonesiaan kita; layaknya Abu yang membaca nama “Tatiana”. Tapi, kita harus yakin, semangat Tatiana yang sadar akan kecintaan tanah airnya bisa merubah keadaan dari tercerai berai menjadi persatuan. Dari penderitaan menuju kebahagiaan. Dari “fraternity”, menjadi “solidarity” dan “humanity”. []

Usep Hasan Sadikin

http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/tanah_air_perempuan/

Julia Kristeva: Mengembalikan Tubuh Maternal, Membela “yang Lian”

2010-06-29T02:21:00.000-07:00

Jurnalperempuan.com-Jakarta. Seri Kuliah Umum Salihara terakhir pada Sabtu (26/06), dihadiri dosen fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Christina Siwi Handayani untuk membahas “Julia Kristeva tentang Seksualitas.”

Julia Kristeva adalah seorang peneliti, akademisi, filosof, kritikus sastra, ahli psikoanalis, dan novelis. “Kristeva dinilai (juga) sebagai feminis karena pemikirannya telah ‘mengembalikan’ tubuh maternal kepada perempuan,” ujar Christina. Sebelumnya, oleh Freud, tubuh maternal telah mengalami reduksi makna sebagai objek hasrat laki-laki.

Selain itu, tubuh maternal telah mengalami abjection (abjeksi) yang menghasilkan makna kotor, jijik, kurang dan hina (misalnya dengan stigma menstruasi dan tak memiliki penis). Mengembalikan tubuh maternal oleh Kristeva diartikan sebagai wacana “baru” yang mengakui kepentingan (strategis) fungsi ibu dalam pengembangan subjektivitas individu dan budaya masyarakat. Masyarakat, yang (dalam ruang waktu Kristeva) didominasi wacana agama (Katolik), memegang keyakinan terhadap (perempuan) Maria sebagai ibu (suci) pengasuh, dan pemberi ilmu pengetahuan.

Penjelasan pemikiran Kristeva tersebut, menjawab pertanyaan bagi sebagian kita yang perhatian terhadap ketertindasan perempuan dan “yang Lian” lainnya. Christina menambahkan penjelasannya dengan istilah “fase chora” dan “fase abjeksi”.

Fase Chora, pada usia bayi 0 s/d 6 bulan, adalah fase manusia yang melekat pada tubuh maternal. Ia diberi nutrisi (air susu ibu dll.), yang diperluas Kristeva sebagai optimalisasi cinta mengasuh dan memberikan ilmu pengetahuan. Di sinilah semiotik (bukan simbolik) berperan dalam pembentukan subjek (bayi) manusia. Rentang waktu 0 s/d 6 bulan itu merupakan fase prasimbolik kehidupan lisan, di mana bayi mengalami (fungsi) ibu melalui gerakan tangan, vokal beserta iramanya. Dengan pemaknaan strategis fase chora (tubuh maternal) ini, kita akan menghargai (tubuh) perempuan, sehingga akan menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan.

“Tubuh maternal (dengan fase choranya) di sini, bukanlah dalam arti fisik biologi (perempuan), melainkan fungsi asuh yang strategis. Karena strategis, ini bisa dilakukan juga oleh laki-laki (tak hanya/harus perempuan),” lengkap Christina.

Fase abjeksi adalah ide yang berkaitan dengan kekuatan psikologis utama berupa penolakan, yang diarahkan terhadap figur ibu. Ide ini fokus pada penolakan sebagai sebuah penjelasan untuk penindasan dan diskriminasi. Masyarakat umum memahami bahwa, anak (bayi) tak selamanya melekat pada tubuh maternal. Pada usia 4 s/d 8 bulan, anak mengalami masa penolakan, dipisahkan dari tubuh ibu.

Sebagian dari anak-anak itu, mengalami pemaksaan dalam proses pemisahan dari tubuh maternal. Sebagian besarnya, dihadapkan pada stigmaisasi tubuh maternal yang kotor, jijik, kurang dan hina. Pengalaman pemaksaan dan stigmatisasi ini, menjadi endapan bawah sadar, yang dewasa nanti, akan dipraktekan untuk melakukan pemaksaan, penyiksaan, dan diskriminasi terhadap perempuan dan yang berbeda dengannya; “yang Lian”.

Fase chora dan abjeksi ini menandakan bahwa yang awal adalah hukum maternal, bukan paternal. Karena awalnya manusia mengalami fungsi ibu. Fungsi ibu (chora dan abjeksi) yang menghadirkan pengalaman bagi manusia, yang ditekankan oleh Kristeva, dinamakan fase semiotik. Keseluruhan fase ini merupakan pengalaman dari pengasuhan (fungsi ibu) melalui pemberian nutrisi (asi, dan sebagainya), gerakan tangan, vokal beserta iramanya.

“Ini yang membuat pemikiran Kristeva berbeda dengan Lacan,” ujar Christina. Di Seri Kuliah Salihara sebelumnya (“Lacan tentang Seksualitas”), Lacan menjelaskan, awalnya manusia mengalami fase simbolik. Bagi Lacan, manusia telah dilekatkan oleh masyarakat dengan simbol-simbol. Sedangkan bagi Kristeva, fase simbolik hadir setelah fase semiotik (pengalaman pembentukan diri).

Dan, pada fase simbolik, yang lebih berperan adalah (fungsi) tubuh paternal (ayah), karena terkait dengan bahasa. “Jadi (menurut Kristeva), yang ada 'hukum mama' dahulu, baru 'hukum papa'. Pengalaman dulu, baru bahasa,” tegas Christina.

Usep Hasan Sadikin

http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/julia_kristeva_mengembalikan_tubuh_maternal_membela_yang_lian/

Tak Ada Anak Perempuan yang Ingin Jadi Pelacur

2010-06-27T23:02:00.000-07:00

Jurnalperempuan.com-Jakarta. Perdagangan manusia (human trafficking) merupakan permasalahan kompleks yang masih menjadi PeeR besar Negeri ini. Dalam diksi (diskusi edisi), diskusi yang mengawali penerbitan edisi baru majalah Change, tim redaksi mengundang 2 narasumber yang sudah banyak terlibat dalam penelitian dan pendidikan anak perempuan korban pelacuran.

Alumnus Pusat Kajian Wanita Universitas Indonesia Ruth Eveline menjelaskan tentang isi Konvensi Internasional tentang Hak Anak, bahwa anak-anak tak boleh dipekerjakan. Anak-anak adalah swtiap manusia berumur di bawah 18 tahun. Selain itu, konvensi internasional melarang anak untuk terlibat di ruang pelacuran.

“Usia anak bukanlah tahap kedewasaan. Pemikirannya sebagai dasar menentukan pilihan belum matang. Selain itu, karena keadaan ini, anak sangat mungkin didominasi,” ujar Ruth yang menjadi salah satu narasumber dalam diskusi yang diselenggarakan Kamis (24/6) lalu di kantor Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.

Yani Mulyani dari Yayasan Kusuma Bongas mengatakan, adanya pandangan terhadap budaya sangat kuat menciptakan dan mempertahankan praktek pelacuran anak. “Di masyarakat kita, anak masih dipandang sebagai aset orang tua. Anak harus membalas budi, di antaranya, dengan cara mematuhi keinginan orangtua,” kata perempuan yang aktif dalam memberikan pendidikan anak di salah satu area pelacuran.

Dikatakan Yani, keterdesakan ekonomi dan budaya komsumtif menjadi keadaan utama yang mendorong terjadinya praktek pelacuran anak. “Mereka mudah diimingi uang, hp, dan pakaian, untuk mau dijadikan pelacur,” tambah Yani.

Banyak pertanyaan muncul dari peserta diskusi. Di antaranya, apakah anak-anak perempuan yang disimpulkan sebagai korban, memang merasa sebagai korban. Lalu ada yang menanyakan, apakah agama membantu menyelesaikan permasalahan pelacuran anak. Sampai pertanyaan yang berbunyi, bagaimana sejarahnya suatu daerah bisa menjadi daerah yang “memproduksi” pelacur anak.

“Tak ada perempuan yang mau jadi pelacur,” Ruth memulai jawabannya. Dari penelitian (S2) tesisnya tentang perdagangan anak, semua korban yang diwawancarai, pada dasarnya tak mau menjadi pelacur. Lingkungan mendesak mereka tak bisa memilih yang lain. “Mungkin pelacur kelas atas, ada yang memilih pelacur sebagai bidang profesi. Tapi, kalau untuk pelacuran anak, tak ada yang menjadikannya pilihan.”

Yani pun membenarkan Ruth. “Mereka menyadari bahwa keuntungan yang didapat dari pelacuran, hanyalah kenikmatan semu,” tambahnya. Selamanya mereka tak mandiri, karena terkurung oleh masyarakat yang menempatkannya sebagai pelacur.

Menjawab pertanyaan terkait dengan sejarah suatu daerah menjadi kantong pelacur anak, Yani menceritakan, dari dulu perempuan yang berasal dari daerah pelacuran dikenal cantik. Ini sudah dimulai dari era kerajaan. Selir-selir kerajaan banyak yang berasal dari daerah ini. Sehingga, melahirkan budaya yang menilai bahwa anak perempuan lebih berharga, dibanding anak lelaki.

Mengenai agama sebagai solusi, kedua pembicara memberikan jawaban. Menurut Ruth, pendekatan agama yang berdasar pada moral, kerapkali menghakimi tindakan mereka. “Banyak dari mereka yang malah ketakutan,” terang Ruth.

Agak berbeda dengan Yani yang mengatakan, agama bisa menjadi solusi tergantung bagaimana cara pendekatannya. “Pengajar Yayasan Kusuma Buana, semua perempuannya berjilbab, dan mereka nyaman mengikuti pendidikan bersama kami,” pungkas Yani.

Usep Hasan Sadikin

http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/tak_ada_anak_perempuan_yang_ingin_jadi_pelacur/

Minggu Pagi untuk TKW Indonesia

2010-06-23T21:38:00.000-07:00

“Semua orang ingin berbuat sesuatu untuk orang lain.”

Kalimat itu sepertinya akan menghentak banyak dari kita saat menonton “Minggu Pagi di Victoria Park” (MPVP). Sebuah curahan hati muncul dari obrolan dua orang tenaga kerja wanita (TKW) di awal film. Menjawab kita yang bingung terhadap pilihan mereka yang kerja sebagai buruh migran. Petuah klasik “hujan batu di negeri sendiri lebih baik dari pada hujan uang di negeri orang,” tak berlaku bagi kita yang ingin memberikan manfaat terhadap sesama semasa hayat. MPVP tak sekedar menawarkan hal baru bagi nomenklatur perfilman Indonesia. Yang baru ditawarkannya pun merupakan hal penting. Ini terkait hak hidup manusia. Bertumpuk identitas menyerta di dalamnya. Dari identitas diri, seks/gender, keluarga, masyarakat, etnisitas, budaya, hingga negara.

Tapi peliknya permasalahan TKW dalam MPVP, renyah dinikmati. Terasa asyik di perlintasan budaya pop, MPVP berjalan lincah tak mengerutkan kening. Penonton akan sangat mungkin memahami permasalahan TKW, tapi mengetahuinya tak membuat pusing. Berbeda dengan derita pahlawan devisa yang kita ketahui lewat berita layar kaca.

MPVP berpusat pada kisah Mayang (diperankan oleh Lola Amaria), seorang TKW yang bekerja di Hongkong. Tujuan utamanya ke Hongkong, bukan untuk mencari uang. Melainkan, mencari adik kandungnya, Sekar (Titi Tjuman). Sekar, yang lebih dulu bekerja di Hongkong, tak lagi mengirim kabar dan (tentu saja) uang.

Ada rivalitas antara Mayang dan Sekar. Dari kecil, Mayang selalu di bawah bayang-bayang Sekar. Tapi keduanya sama, tak bisa lepas dari stigma dominasi laki-laki. Pilihan Mayang bekerja di ladang tebu, tak pernah dihargai kepala keluarga, si bapak. Sebaliknya, Sekar yang mengikuti permintaan bapaknya untuk menjadi TKW, dibanggakan karena menghasilkan banyak uang. Selain itu, karena dinilai cantik oleh banyak laki-laki, Sekar ada sebagai perempuan; sedangkan Mayang hanyalah bayang.

TKW di Hongkong
Masalah TKW di Hongkong, berbeda dengan TKW yang ada di Malaysia atau negara Timur Tengah. Ini bukan tragedi kekerasan rumah tangga oleh majikan. Bukan pula tragedi pemerkosaan seksual. Secara umum, masalah yang dihadapi oleh TKW Hongkong adalah kompleksitas makna uang. Sebagai materi yang dicari, uang di sini terkait dengan keluarga. Masyarakat umum menganggap, TKW banyak mendapat uang di negeri orang. Anggapan ini menimbulkan tekanan bagi TKW. Terus bekerja dan mengirimkan uang kepada orangtua, suami atau anak, di tanah air, adalah pilihan yang tak bisa ditawar.
Selain terkait dengan keluarga, uang yang dicari dan dimiliki TKW pun terkait dengan pergaulannya di negeri orang. Kebutuhan dalam hal cinta dan mode, juga dialami para TKW. Keduanya menuntut uang yang tak sedikit.

Masalah keluarga dan pergaulan tersebut, membuat banyak TKW dihimpit hutang. Permasalahan tambah sulit, karena banyak TKW yang melakukan transaksi kredit untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan. Kredit barang yang dibeli tak sanggup dilunasi. Hutang serta denda pun semakin terakumulasi.

Sekar adalah satu dari TKW yang terbelit hutang. Ia tak bisa lagi mengirimkan uang pada orangtuanya ke Indonesia. Uang yang didapatnya dari kerja serabutan cuma cukup untuk biaya makan sehari-hari. Perempuan yang selalu menjadi juara kelas saat di bangku sekolah ini, tak bisa mencari uang banyak karena tak punya passport. Orang Hongkong tak mau memperkerjakan TKW tak legal, karena akan dihukum oleh pemerintah. Passport Sekar tak ada karena disita pihak kreditor sebagai jaminan pelunasan. Dalam himpitan keadaan itu, citra perempuan “baik-baik” Sekar, terpaksa dilacurkan.

Mengharap pagi
Minggu pagi di Victoria Park merupakan ruang waktu yang khusus bagi para TKW di Hongkong. Memanfaatkan Minggu sebagai hari bebas tugas, para TKW bertemu saudara setanah air. Mereka berbincang pada masing-masing komunitasnya. TKW Indonesia yang sejak awal tahun 2000 mendominasi pengunjung Victoria Park, memiliki ragam komunitas sosial. Komunitas daerah, keluarga, hobi, gaya hidup, ideologi (Islam misalnya), hingga lesbian.

Sekar yang terbelit hutang, hanyalah salah satu masalah yang diutarakan di tengah hiruk pikuk Victoria Park. Sari yang rela diploroti lelaki Pakistan hanya untuk mendapatkan cinta, dominasi Agus untuk meminta banyak uang dalam hubungan lesbiannya bersama Yati, atau Mayang yang belum lancar bahasa Canton, merupakan beberapa masalah yang meletup di MPVP. Tentu saja itu di luar keluh kesah mereka terhadap pemerintah Indonesia yang tak memperhatikan TKW, meski telah menyumbang pendapatan negara, yang nilainya kedua terbesar, setelah migas.

Terlepas derita Yati yang hilang seiring kematiannya, untunglah kisah MPVP tak berakhir dengan akhir yang buruk. Air mata, jika pun hadir, lahir dari kebahagiaan. Mayang menemukan Sekar. Keduanya berbaikan dan saling menyayangi. Ini semacam optimisme kita yang coba memahami (dan semoga berusaha menyelesaikan) permasalahan TKW. Senja kelam mungkin muram dan panjang. Tapi pagi, ada pasti. Meski hanya di hari Minggu. Tentu kita tak lupa, bahwa Minggu adalah akhir dari pekan. Hangat, ceria, ramai dan bahagia, layaknya di Taman Victoria, semoga merupakan akhir dari kehidupan para TKW. []

Usep Hasan S.

http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/minggu_pagi_untuk_tkw_indonesia/

Perang “Persia”, Palestina-Israel dan Poligami

2010-06-21T23:03:00.000-07:00

“Percuma kita berbicara, jika pedang sudah dihunuskan.”

(sebuah dialog dalam film Prince of Persia: The Sands of Time)

Anda setuju dengan pernyataan itu? Saya sih tidak. Saya berkeyakinan bahwa, perang tak akan menciptakan perdamaian. Cara kekerasan, apapun itu, hanya menunda masalah, bukan menyelesaikan. Damai yang dicapai dari perang, hanyalah jeda dari satu perang ke perang berikutnya. Karena perang akan menjadi adegan yang direkam film ingatan kita. Nantinya, ia menjadi pilihan untuk menyakiti, saat kita merasa mempunyai kekuatan.

Keyakinan itu coba ditekankan dalam film “Prince of Persia”. Melalui tokoh protagonis Dastan (diperankan Jake Gyllenhaal), film ini coba berpesan bahwa berbicara dengan kepala dingin (meski hati mungkin panas) merupakan cara beradab untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, dalam berbicara, tempatkanlah pihak lain secara setara, sebagai saudara. Pihak lain bukan untuk dihilangkan atau dikuasai, tapi merupakan subjek bagi kehidupan bersama yang damai.

Kisah perang di Persia

Dastan sejatinya adalah manusia “biasa”. Ia bukan pangeran, yang lahir dari sperma raja. Darah birunya didapat dari niat baik yang tulus, bukan karena ingin mencari kuasa dan gelar pangeran. Karakternya bersahaja, rendah hati, dan menempatkan (prestasi) kemampuan sebagai jalan menghadirkan manfaat. Sehingga, makna pangeran adalah karya dan kebermanfaatan, bukan posisi.

Dastan kecil dipungut di pasar oleh Raja Persia, Sharaman (Ronald Pickup). Sang Raja kepincut karena talenta akrobatik dan iba pada kesengsaraan yatim-piatu Dastan. Anak Raja menjadi tiga: Tus (Richard Coyle), Garsiv (Toby Kebbell), dan si anak angkat, Dastan.

Saat pemerintahan kosong ditinggal raja, Nizam (Ben Kingsley), saudara kandung Sang Raja, menyarankan putra sulung raja untuk memerangi kerajaan Alamut. Menurut paman ketiga pengeran itu, Alamut mempunyai senjata rahasia yang bisa mengancam kedamaian Persia. Perang Persia pun menjadi pilihan.

Ternyata Nizam bermuslihat. Gudang senjata yang dimaksud tak ada. Nizam sebenarnya ingin memiliki harta keramat Alamut, berupa sebilah belati. Keistimewaan Belati Alamut bisa memutar mundur waktu. Nizam ingin ke masa remaja, saat ia menyelamatkan saudara kandungnya, Sharaman, yang hampir diterkam harimau. Seandainya Sharaman mati saat itu, Nizam lah yang menjadi Raja Persia. Dengan Belati Alamut pun, ia akan mengusai dunia. Sejarah peradaban akan dirubah, sesuai keinginan sifat/sikap kekerasan dan gila kuasanya.

Dari cerita itu, “Prince of Persia” seperti metafora Perang Irak-Amerika Serikat. Saat rezim Saddam Husein itu dijatuhkan, Bush sebelumnya mengatakan bahwa alasan Irak diperangi adalah karena Irak mempunyai senjata pemusnah massal. Padahal Amerika Serikat ingin mendapatkan sumber minyak. Tak lain, tujuannya untuk meneruskan status Amerika Serikat sebagai adidaya dunia.

Kini perang di Irak, “berakhir”. Tapi, keadaanya terus dihantui teror. Korban ledakan bom, martir, ranjau atau dari tembakan militer Amerika Serikat dan pasukan oposisinya masih saja hadir. Damai seperti mimpi seribu satu malam.

Tragedi Mavi Marmara

Di lain tempat, perang antara Palestina-Isreal masih berlangsung. Ketenangan di sana, hanyalah jeda perang yang tak lama. Israel sebagai pihak agresif, terus memperluas daerahnya dengan membangun permukiman di luasan daerah Palestina. Perlawanan warga Palestina memperjuangkan hak tinggal dan hidupnya, selalu ditanggapi tentara Israel dengan serangan yang lebih besar.

Terakhir watak agresif Israel terjadi di perairan tepi barat Gaza pada Senin (31/05/2010) kemarin. Pasukan pertahanan Israel (IDF) menyerang konvoi relawan kemanusiaan “Flotila to Gaza”. Mavi Marmara, salah satu kapal di rombongan, yang berisi 700-an orang, paling banyak jatuh korban. IDF menyatakan bahwa pihaknya cuma membela diri. “Soalnya, kami diserang lebih dahulu dengan pisau dan senjata,” kata pihak Israel. Pembelaan yang langsung dibantah oleh penumpang yang menyaksikan. “Pasukan Israel mulai menembak saat mereka masih berada di dalam helikopter yang membuntuti kapal,” kata Zuabi sebagaimana media massa Reuters, AP, dan AFP mewartakan, Selasa (1/6/2010)—kompas.com (2/6/2010).

Kita mungkin bingung kenapa tindak kekerasan Israel itu dilakukan. Di antara kita, yang tak bisa berbuat apa-apa, mungkin ada yang membayangkan, memutar kejadian agar para relawan tak memaksakan pergi ke Gaza, karena Israel sudah melarang-memperingati. Atau, memutar waktu untuk mencegah IDF tak memilih bertindak bidab. Atau memutar lebih jauh, mencegah negara Israel didirikan.

Tapi saya akan membayangkan lebih jauh lagi. Seandainya saya mempunyai Belati Almanut, saya akan menyayat dimensi waktu, untuk kembali ke masa Nabi Ibrahim. Isma(i)el dan Israel merupakan dua garis keturunan dari ibu berbeda, Hajar dan Sarah. Hajar melahirkan Ismail, dan Sarah melahirkan Ishaq. Dari mereka, lahir klan Arab Islam (serta Nasrani) dan Yahudi. Keturunannya semakin banyak, dan melestarikan keyakinan. Sebagian, yang berada di sekitar tanah (yang katanya) suci Yerussalem, memilih berperang hingga kini.

Yahudi Israel dan Arab (Islam) Palestina terus berperang memperebutkan tanah dan kuasa. Hak hidup dan kejayaan masa lalu menjadi dasar masing-masing berseteru. Keyakinan kedua pihak mengklaim bahwa agama dan kitab sucinya yang Benar, sedangkan lainnya salah. Ini menjadi dasar pembenaran pertumpahan darah meraka. Mungkin hanya kelelahan yang menghentikan keduanya, seperti berakhirnya perang salib yang menjadi sejarah kelam.

Seandainya waktu bisa diputar, saya akan mencegah Ibrahim berpoligami. Ibrahim harusnya lebih sabar mempunyai anak, sehingga tak perlu menikahi Hajar. Dengan begitu, perang Palestina-Israel tak pernah ada. Bapak yang nyaris menyembelih putranya, Ismail—dalam literatur Kristen, yang disembelih adalah Ishaq—itu, secara genetis merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap sejarah dan keaktualan pembantaian (ke)manusia(an) di Palestina-Israel. Termasuk tragedi Mavi Marmara, kemarin.

Saya sadari, pikiran saya soal poligami Ibrahim terlalu ngelantur. Tapi, bagi saya, ini tak lebih ngelantur dibandingkan menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ngelanturnya masyarakat dunia, khususnya bagi yang berkonflik, karena menjadikan “perang” sebagai pilihan. Yakinlah, damai tak berpasangan dengan perang, layaknya siang-malam. “Kita semua bersaudara,” kata Dastan. Karena itu, hanya ada satu pilihan: damai. []

***

Usep Hasan S adalah Penyuka film, tak suka perang—apalagi poligami

http://hminews.com/news/perang-“persia”-palestina-israel-dan-poligami/

Jacques Lacan tentang Seksualitas

2010-06-20T22:01:00.000-07:00

Jurnalperempuan.com-Jakarta. Seri Kuliah Umum Salihara di bulan Juni mengangkat tema seksualitas. Setelah dua minggu sebelumnya membahas filsafat Simone De Beauvoir dan Michel Foucault tentang seksualitas, di minggu ketiga, Sabtu (19/6), filsuf yang dipilih untuk membahas seksualitas adalah Jacques Lacan, seorang psikoanalis Perancis. Kali ini, doktor bidang filsafat STF Driyakara Robertus Robert, dipilih untuk membahas “Jacques Lacan tentang Seksualitas”.

Robert memulai pembahasannya dengan mengklarifikasi pemikiran Lacan yang selama ini disalahpahami oleh banyak pihak. Lacan yang menggunakan psikoanalisa telah dinilai anti feminis bahkan misoginis, sebagaimana psikoanalisasi Freud. Padahal, bagi alumnus (S1) Sosiologi UI ini, Lacan justru berupaya mengukuhkan suatu pendasaran baru bagi posisi perempuan. Bagi Lacan, perempuan merupakan subyek par excellent.

Lacan merupakan satu-satunya yang menafsirkan kisah “Tragedi Medea” secara positif. Sebagai seorang perempuan, istri, dan ibu, Medea telah berperan sesuai keinginan suaminya, Jason. Tapi, peran tersebut malah dibalas Jason dengan poligini (suami yang beristrikan lebih dari satu). Medea kemudian membalas sakit hatinya dengan cara memilukan bagi Jason, yaitu membunuh anak-anaknya dan istri kedua Jason.

Pada titik pembalasan itulah, menurut Lacan, perempuan telah melampaui dirinya dari sistem simbol. Melalui tindakan itu, Medea menjejakkan sebuah contoh diri perempuan yang menanggalkan semua sistem simbol; perempuan, istri, dan ibu. Sehingga, kedirian (subjek) -yang berusaha utuh- adalah tindakan; bukan yang esensi dari “perempuan” atau simbol lainnya.

Selain itu, Robert pun menjelaskan, Lacan, dengan istilah seksuasi -bukan seksualitas- telah menggugat pertautan langsung antara laki-laki dan perempuan dengan anatomi kelamin. Laki-laki tidak serta merujuk pada seseorang dengan penis, sebagaimana perempuan merujuk pada seseorang dengan vagina.

Psikoanalisa Lacan ini menarik jika diletakkan pada konteks relasi individu dengan pemerintah di suatu negara. Bagi Robert, Lacan menjadi penting bagi yang tertindas atau peduli pada nasib ketertindasan yang lain dari simbol-simbol dalam kehidupan bernegara. Identitas laki-laki dan perempuan yang dibakukan pada kartu tanda penduduk (KTP) adalah bukti kegagalan menangkap realitas seks. Yang mengalami diskriminasi dari keadaan tersebut adalah mereka yang waria, gay, lesbian, biseksual atau lainnya.

Pada konteks yang lebih luas, Robert menambahkan bahwa kejenuhan seseorang dalam proses demokrasi adalah karena tidak menyertakan psikoanalisa Lacan. Bagi Master Political Thought dari University of Birmingham ini, masyarakat masih terjebak oleh simbol 'umat' atau 'warga', sehingga gagal memenuhi hak-hak para individu unik yang terhampar, yang menyertai etika tindakannya masing-masing.

Usep Hasan Sadikin

http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/jacques_lacan_tentang_seksualitas/