Jumat, 22 November 2013

Tanah Air Perempuan



Oleh USEP HASAN SADIKIN
“t(e) a ta, t(e) i ti, a, (e)n a na. Tatiana.”
Abu Bakar (diperankan Asrul Dahlan) mengejakan nama seorang perempuan. Tatiana (Alexandra Gottardo), memang namanya. Sosok perempuan yang biasa dipanggil “Mamah guru” karena mengajar anak-anak sekolah dasar (SD). Abu Bakar, yang secara usia lebih “pantas” menjadi guru, dari pada murid di bangku SD, juga ikut belajar membaca kepada Tatiana. “Kamu harusnya bangga karena masih mau belajar,” seru Tatiana memotivasi.
Tatiana berpijak di atas tanah air yang berkonflik. Timor-Timur, Indonesia. Penyelesaiannya di tahun 1999 menciptakan keberpisahan, sebagian Timor-Timur lepas dari Indonesia menjadi Timor Leste. Itu lah konteks Tatiana berpisah dengan anak laki-lakinya, Mauro. Saat mengungsi, Tatiana terpaksa meninggalkan Mauro yang sakit-sakitan di Timor Leste. Disintegrasi tak hanya melanda bangsa, tapi juga keluarga.
Motaain, adalah daerah lokasi perbatasan utara Indonesia-Timor Leste. Daerah dekat Balibo ini, menjadi beranda kedua negara bagi mereka yang terpisah. Tapi anak sulung Tatiana, yang kecewa karena ditinggalkan, tak mau bertemu sang ibu. Merry (Griffit Praticia), sang adik, menyadarkan Mauro.
Persatuan keluarga, akhirnya tercipta. Di daerah perbatasan, Motaain ternyata masih ada kecintaan “Tanah Air Pusaka”. Meski batas kesabaran hampir sampai.
Nasionalisme Merah Putih
“Tanah Air Beta” (TAB), seperti makna kuat dari kata judulnya, merupakan film tentang nasionalisme Indonesia. “NKRI harga mati!” itu bunyi tulisan fandalis di salah satu sisi tembok jalan Kota Kupang. Sebagian kita mungkin tergelitik bertanya, pentingkah nasionalisme? Haruskah kita tinggal dan mempertahankan tanah air yang hadirkan derita nestapa.
Sebagai judul, “Tanah Air” ditulis merah. Bisa ditafsirkan, tanah air dengan bingkai administrasi dan hukum negara telah hadirkan darah dan penderitaan.
Kata “Beta” ditulis putih. Bisa dimaknai gambaran suci (hak asasi) setiap diri manusia yang memperjuangkan tanah airnya. Ini mengingatkan isi pidato Presiden SBY yang mengutip ucapan John F. Kennedy. “Jangan kau tanya apa yang negara berikan kepadamu. Tapi bertanyalah, apa yang bisa kau berikan kepada negara,” ucapnya (terkesan) berwibawa. Sebuah pernyataan yang tak guna diucap pemimpin negara. Masih meragukankah nasionalisme bangsa ini? Sementara di wilayah Indonesia bagian timur, masyarakatnya masih tulus mengibarkan merah putih di atas tanah yang tandus. SBY, atau siapa pun yang memimpin, harusnya bertanya, apa yang akan diberikannya kepada rakyat dan wilayah yang dilupakan?
Ari Sihasale kembali mengangkat cerita dari dunia Indonesia yang dilupakan itu. Sebelumnya kisah semangat belajar “Denias” terbilang sukses dengan setting Papua. Melalui TAB, kisah pelik di Timor Barat, Nusa Tenggara Timur, dihadirkan. Perlu diapresasi, karena sangat banyak masyarakat Indonesia yang belum menyadari ketimpangan daerah yang jauh dari Jakarta.
Namun sayang. Alenia, rumah produksi yang menggarap TAB—gabungan nama Ari Sihasale dan Nia Zulkarnaen, tak tajam dan kurang total menguak sejarah kelam Timor-Timur. Konon, di rentang tahun 1976-1980, ratusan ribu orang meregang nyawa dalam perang antar warga dan militer. Tahun 1991, terjadi “Insiden Santa Cruz” di Dili yang menewaskan banyak mahasiswa. Film “Balibo”, garapan sineas dan jurnalis Australia, malah berani membeberkan pembunuhan wartawan asing di daerah yang suka disingkat Tim-Tim itu.
Tapi nasionalisme tetap kuat menjadi semangat Alenia. “Denias”, “Garuda di Dadaku”, dan terakhir, TAB, semuanya menawarkan nasionalisme lapak bioskop.
Perempuan dan Nasionalisme
Tatiana diceritakan sebagai tokoh yang sadar pentingnya nasionalisme. Karena kesadarannya pula, Tatiana mengajarkan, kecintaan tersebut adalah jalan persatuan. Cicilan olah pikir rasa ini mengecilkan (bahkan menghilangkan) kemungkinan terjadinya perang. Perang telah merampas nyawa suaminya, saudaranya, (sebagian) tanah airnya, masa lalunya, kebahagiaannya.
Nasib dan usaha Tatiana memungkinkan terbukanya kesadaran kita tentang konsep negara. Atas dasar apa negara dibentuk? Dan, atas dasar apa perang antar negara terjadi?
Sebagian feminis menyatakan, nasionalisme dikonstruksikan perspektif maskulin. Dasarnya adalah masculinized memory, masculinized humiliation, and masculinized hope–ingatan, penghinaan, dan harapan maskulin. (Enloe, 1990).
Perang yang menyertakan warga negara sebagai tentara dijadikan representasi nasionalisme tertinggi. Diplomasi yang menyertakan perang sebagai pilihan akhir dalam menyelesaikan konflik dinilai sebagai kekuatan suatu negara. Tak heran, saat konflik klaim budaya oleh Malaysia, (sepertinya) mayoritas masyarakat Indonesia merasa terhina dan mengesankan jantan, saat ketegangan diteruskan melalui jalan perang.
Relasi gender yang setara, tak diacuhkan para teoritikus (laki-laki) dalam membentuk konsep bangsa. Di barat sendiri, istilah “fraternity” (persaudaraan) yang satu semangat dengan “liberty” dan “equality”, merupakan bentuk kata dari kegagalan relasi gender mengkonstruksi nasionalisme. “Fraternity” berasal dari kata latin “frater” yang artinya saudara laki-laki.
Sama halnya dengan “brotherhood” yang berasal dari kata “brother”. Ini merupakan suatu ilustrasi yang tepat akan ketidakpedulian para laki-laki penggagas teori nasionalisme terhadap relasi gender.
Nasionalisme telah diimajinasikan sebagai suatu komunitas macho. Meskipun dicapai dengan cara eksploitasi dan menciptakan ketimpangan, bangsa selalu dipandang sebagai ikatan horisontal sekaligus mendalam. Pada akhirnya, fraternity inilah yang memungkinkan, jutaan orang membunuh. Tak hanya itu, mereka pun rela mati demi imajinasi “laki-laki” yang terbatas ini.
Bingkai bangsa itu memang menampung perempuan secara fisik berpartisipasi di ranah publik. Tetapi, perempuan sebatas raga yang mengambang. Ia tak menjalankan peran sentral menciptakan sejarah bangsa. Malah ia didominasi makna-makna dan relasi kekuasaan.
Lewat usaha mengajarnya, Tatiana ingin nasionalisme tak dibangun patriotisme ala laki-laki. Nasionalisme bukan gagah-gagahan berperang dan menjajah. Kita akan terhenyak ketika satu dari murid-murid kelasnya, ada yang tak mau menjadi tentara, karena bapaknya mati tertembak saat perang. Mengingatkan kita pada satu lagu yang diciptakan John Lennon dalam album ”Imagine” yang berjudul “I Don't Want To Be A Soldier”. Penggalan lirik lagu tersebut berbunyi: Well, I don't wanna be a soldier mama/ I don' wanna die/ Oh no.
Peran mengajar Tatiana adalah usaha kesadaran bahwa pendidikan tetap harus diselenggarakan. Anak-anak terlantar korban perang dan disintegrasi tak boleh selamanya menjadi korban. Nestapa, harus segara diputus dari bingkai nasionalisme maskulin. Setidaknya ini diterapkan bagi anak-anak, dan tentu saja bagi mereka yang sadar (layaknya Abu), sebagai generasi penerus.
Kita tak ingin sebagian generasi negeri ini, yang mengalami traumatik kekerasan dan perang nantinya tak bisa membaca dan mengartikan identitas ibu pertiwi. Mungkin kita kini masih mengeja dan terbata-bata menunjukkan ke-Indonesiaan kita; layaknya Abu yang membaca nama “Tatiana”. Tapi, kita harus yakin, semangat Tatiana yang sadar akan kecintaan tanah airnya bisa merubah keadaan dari tercerai berai menjadi persatuan. Dari penderitaan menuju kebahagiaan. Dari “fraternity”, menjadi “solidarity” dan “humanity”. []
USEP HASAN SADIKIN
Pegiat Kelompok Tutur Perempuan
*tulisan ini pernah dimuat di witus jurnalperempuan.com

Minggu, 07 Juli 2013

Bhinneka Tinggal Islam


Oleh USEP HASAN SADIKIN
“Indonesia bukan hanya negara berpenduduk muslim terbanyak, tapi juga (berpenduduk muslim) terbaik (di dunia).”—Hamid Basyaib.
Kita tentu sepakat, keistimewaan Indonesia terletak pada kemajemukannya. “Bhinneka Tunggal Ika” sebagai slogan yang dicengkeram Garuda merupakan simbolisasi realitas segalaperbedaan yang diikat satu kata, Indonesia. Yudi Latif menilai, rekonsiliasi Afrika Selatan Nelson Mandela saat menghantam Apharteid terlalu remeh jika dibandingkan ikatan bangsa Indonesia. Ratusan suku dan bahasa serta berbagai macam agama dan warna kulit spesies manusia terhampar di tanah air yang belasan ribu pulaunya dipisah lautan.
Berjalannya kehidupan berbangsa-bernegara, sesekali keistimewaan Indonesia mendapat ujian. Beberapa kelompok menggangu kelompok yang lain. Kemajemukan Indonesia terancam oleh bagian dari kemajemukan Indonesia sendiri. Satu di antara kelompok pengganggu mengatasnamakan “Islam”.
Sesat pikir logika mayoritas
Berjalan lebih dari satu dekade pascareformasi, kemajemukan Indonesia semakin terlihat. Kebebasan sebagai buah reformasi ibarat lampu terang yang menyorot ragam identitas untuk eksis di catwalk ruang publik. Masing-masing saling mempengaruhi, mendialogkan, menawarkan, menjual, menghasut, bahkan ada yang memaksa.
Otonomi daerah sebagai salah satu agenda reformasi, di sisi lain, malah menghadirkan bentuk pemaksaan.Ini terjadi tak hanya dalam politik formal tapi juga politik kultural.
Pemerintah daerah (Pemda) Nangro Aceh Darussalam (NAD) dengan sejumlah qanun/undang-undang menjadikan hukum Islam sebagai aturan publik. Hukuman cambuk, pewajiban berjilbab bagi perempuan, bisa baca Al Quran sebagai syarat menikah, serta usaha pengesahan hukuman rajam, merupakan bentuk otoritarian terhadap realitas publik yang majemuk.
Sejumlah pemerintah daerah lain pun membuat peraturan daerah (Perda) yang tak sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melaporkan pemantauannya dengan tajuk “Atas Nama Otonomi Daerah” (Komnas Perempuan, 2010). Meski tak seakut NAD, Pemda Jawa Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timurpun memasukan hukum “berbau” Islam ke dalam Perda. Pemda seakan tuli terhadap ragam suara lain warganya dan tak mengindahkan protes yang ada.
Para pihak yang mendukung Perda tersebut menyatakan, Perda sesuai dengan identitas budaya masyarakat daerah yang islamis. Suara konstituen sebagai suara mayoritas warga yang memilih pemerintahan dijadikan dasar untuk memberlakukan Perda karena dinilai mewakili aspirasi mayoritas.
Sesat pikir logika mayoritas tersebut tak hanya terjadi di Pemda melalui Perda-nya. Dalam kehidupan sosial sebagian masyarakat pun mengatasnamakan mayoritas untuk memaksakan kehendak. Masyarakat initak menerima ekspresi minoritas yang hadir di ruang publik. Patung besar “Tiga Mojang” karya seniman Bali, Nyoman Nuarta, yang berlokasi di perumahan Bekasi, disingkirkan warga luar perumahan. Alasan penyingkir adalah, “Tiga Mojang”—yang ditafsirkan penyingkir sebagai simbol Trinitas—tak sesuai dengan karakter mayoritas masyarakat Bekasi yang beragama Islam.
Tirani mayoritas pun membuat warga beragama minoritas kesulitan membangun rumah ibadah. Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Pendirian Rumah Ibadah menyulitkan pemeluk agama minoritas (beserta ragam sektenya) membangun rumah ibadah. Aturan ini dijadikan palu godam oleh kelompok yang mengatasnamakan Islam untuk melarang dan melakukan kekerasan terhadap jamaah agama minoritas yang beribadah di rumah pribadi atau rumah ibadah yang belum mendapat izin.
Belum lagi yang terjadi di sekolah negeri. Penyeragaman berdasar moral kelompok agama mayoritas terjadi melalui jilbabisasi sekolah negeri. Hampir seluruh SMA negeri di Indonesia memberlakukan seragam jilbab di hari Jumat.Dicantumkannya kata “akhlak” oleh pemerintah pada visi pendidikan nasional mendorong penyeragaman di sekolah negeri semakin kuat dan menyentuh luas aspek privat. Akhlak cenderung dimaknai sebagai tujuan membentuk lulusan yang agamis. Kata “agamis” pun kemudian lebih dirasakan maknanya sebagai “Islamis” karena mayoritas murid dan guru di sekolah beragama Islam. pemahaman mayoritas inilah yang menilai bahwa pakaian yang dinilai benar danpaling luhur untuk perempuan adalah jilbab.
Pemaksaan mengislamkan, tak hanya berlaku pada relasi antar satu agama dengan agama lainnya. Pemaksaan pun terjadi di dalam masyarakat Islam sendiri. Karakter Islamisme yang terus mendesak kepada ke-Islaman yang tunggal serta murni akan menyalahkan pemeluk Islam yang “beda”. Di sini arti “beda” dipertentangkan dengan Islam Arab atau Islam pada umumnya yang biasa disebut ahlulsunahwaljamaah (aswaja). Kelompok Islam yang menjadi korban karakter memaksa atas dasar ketunggalan adalah Islam Ahmadiyah.
Demokrasi radikal dan Islamisme
Arskal Salim dalam “Islam di antara Dua Model Demokrasi”—Wajah Muslim Liberal Indonesia, penerbit Utan Kayu 2002—mengutip pendapat Robert Pinkney, secara mendasar demokrasi memiliki dua model. Demokrasi radikal adalah model pertama. Sedangkan model keduanyaadalah demokrasi liberal.
Demokrasi radikal ditandai dengan kuatnya pandangan bahwa hak-hak setiap warga negara dilindungi dengan prinsip persamaan di depan hukum tetapi perhatian yang diberikan tidaklah sama besar dengan perlindungan hak individu. Demokrasi radikal menilai, kehendak mayoritas adalah yang terpenting.Negara bagi demokrasi radikal diartikan tak lebih sebagai posisi melaksanakan kehendak mayoritas. Wawasan demokrasi semacam ini cenderung lebih menekankan makna formal demokrasi.
Sebagian kelompok Islam mengartikan demokrasi di Indonesia menurut model demokrasi radikal. Bagi kelompok ini demokrasi ibarat angin segar untuk memperjuangkan syariat Islam. Paham yang memperjuangkan syariat Islam sebagai aturan publik bermasyarakat dan bernegara ini oleh sejumlah kalangan dinamakan Islamisme.
Salah satu peletak dasar Islamisme, Sayyid Qutb melalui karyanya “Petunjuk Jalan” menjadikan Islamisme sebagai konsep yang membentuk budaya umat Islam yang penerapannya diperluas ke segala bidang kehidupan. Ini merupakan pemaknaan Islam sebagai ”Ad-Din”. Ad-Dindinilai Islamisme sebagai halyang berbeda dengan ”agama”.Agama hanya berfungsi mengatur perihal spiritual hubungan manusia-Tuhan.Sedangkan Ad-Din adalah sistem kehidupan manusia yang di dalamnya terdapat aturan segala bidang, seperti sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, termasuk spiritual.
Di Pemilihan Umum (Pemilu) 1999 Islamisme hadir dalam wujud partai politik. Partai Keadilan—yang sekarang bernama Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Masyumi Baru, Partai Syarikat Islam Indonesia, merupakan sejumlah partai yang memperjuangkan penerapan syariat Islam sebagai program utama partai. Namun program tersebut ternyata tak laku di pasar Pemilu.
Islamisme via pemilu parpol memang tak disambut antusias masyarakat. Tapi ruang bebas dan setara dalam kemajemukan Indonesia tetap menampung kelompok pengusung Islamisme. Sejalan dengan proses dan pengaruh Islamisasi di masyarakat, aspirasi penerapan syariat Islam selalu ada dan cenderung berkembang. Banyak sekolah negeri mewajibkan berjilbab bagi perempuan di hari Jumat dengan alasan variasi seragam. Guru-guru agama Islam pun mewajibkan siswi berjilbab saat pelajaran agama sebagai penilaian afektif pada kurikulum. Serta organisasi Rohani Islam (Rohis) yang meyakini syariat Islam dan kekhalifahan sebagai sistem bernegara satu-satunya, tumbuh subur di jenjang sekolah menengah pertama hingga kampus.
Kinerja pemerintah yang buruk serta penilaian dekadensi masyarakat, khususnya kaum muda, menciptakan pemahaman sebagian masyarakat bahwa syariat Islam merupakan solusi segala masalah masyarakat dan negara. Pemahaman ini mendorong pengupayaanIslamisme untuk menyeruak hingga ke pemerintahan dalam bentuk aspirasi (sebagian) warga. Di tingkat nasional muncul Rancangan Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Pornografi. Undang-undang ini merupakan usaha kolaborasi sebagian pihak pemerintah, masyarakat dan akademisi pengusung Islamisme.
Terlepas dari pengertian demokrasi radikal, kaum Islamisme sebenarnya menilai demokrasi sebagai hal yang bukan bagian dari pada Islam. Sebagai sistem pemerintahan,demokrasi merupakan lawan dari sistem pemerintahan Islam berbasis syariat (Al Quran dan Hadist) bernama kekhalifahan. Namun untuk kondisi sekarang, kaum Islamisme menilai demokrasi sebagai sarana yang bisa digunakan untuk mewujudkan kekhalifahan.
Terlihat watak oportunis Islamisme di sini. Ia memanfaatkan ruang kemajemukan yang bebas dan setara. Tujuannya agar semua muslim menjalankan syariat Islam (versi tertentu) melalui peraturan negara maupun daerah. Dengan ini, dalam konsep pemerintahan yang ingin dicapai, pihak pengusung Islamisme menempatkan kelompoknya sebagai yang utama di atas kelompok lainnya.
Indonesia majemuk yang bebas dan setara
Jelas demokrasi radikal tak prospek untuk kemajemukan Indonesia. Iklimnya ibarat ruang pertarungan para fasis yang ingin berkuasa. Ia menghanguskan perbedaan untuk mempertahankan kuasa. Islamisme yang berwatak fasis tentu menyukainya.
Kita yang mencitakan Indonesia majemuk, yang terjaga dan terus tumbuh, membutuhkan demokrasi yang melestarikan dan memperluas prinsip kebebasan dan kesetaraan. Inilah model kedua demokrasi, menurut Pinkney, demokrasi liberal.
Demokrasi liberal merupakan demokrasi yang lebih menekankan pada pengakuan terhadap hak-hak warganegara, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Model pemerintahan “dari, oleh, dan untuk rakyat” ini lebih bertujuan menjaga tingkat representasi warganegara dan melindunginya dari tindakan kelompok lain ataupun dari negara. Di sini negara bukan sebagai operator kehendak mayoritas. Negara lebih berfungsi sebagai wasit untuk menjamin terpeliharanya tingkat representasi dan perlindungan bagi segenap warganegara.
Di iklim demokrasi liberaltak boleh ada kekuatan kelompok apa pun yang memaksakan dirinya menjadi dominan terhadap kelompok lain. Pemerintahan memang dibentuk melalui perwakilan berdasar suara mayoritas tapi bukan berarti atas nama suara mayoritas bisa menghilangkan kelompok minoritas. Bukan berarti beragamnya masyarakat harus mengikuti kemauan mayoritas. Prinsip kebebasan demokrasi ini menjamin semua kelompok tetap ada dan tumbuh serta memungkinkan lahirnya kelompok baru. Prinsip kesetaraannya pun mengurungkan kelompok mayoritas menjadi warga negara utama. Mayoritas dan minoritas, keduanya setara di mata negara demokrasi liberal.
Atas dasar itu demokrasi liberal tak bisa mengabulkan tuntutan penegakan syariat Islam dalam konstitusi/peraturan negara dan daerah bagi Indonesia majemuk. Pemberlakuan syariat akan berakibat penyeragaman suatu agama dan ekspresi beragama pemeluknya. Hal ini tak sesuai dengan kebebasan beragama sebagai bagian dari hak-hak asasi (setiap individu) manusia.
Di dalam Indonesia yang liberal demokratis hak-hak warga negara harus didistribusikan merata atas dasar keanggotaan dari teritorial politik kebangsaan. Hak warga negaraditetapkan bukan atas dasar keanggotaan suatu komunitas keagamaan atau komunitas primordial lainnya. Jika suatu versi agama ditetapkan sebagai instrumen yang menentukan hak-hak warga negara, maka warga yang meyakini versi lain suatu agama dan yang berbeda agama akan mengalami diskriminasi konstitusional. Warga yang berbeda pemahaman Islamnya tak bebas menjalankan keyakinannya dan dipaksa mematuhi keyakinan Islam versi pemerintah. Warga seperti ini pun ikut ditempatkan tak setara sebagai warga kelas dua, bersama pemeluk agama lain.
Fakta bahwa Indonesia merupakan negara bangsa majemuk sudah menjadi pengetahuan dan rujukan studi masyarakat dunia. Buku pegangan “Demokrasi adalah Diskusi” Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyertakan Pancasila sebagai satu dari beberapa konstitusi negara-negara dunia yang semangatnya menjadi rekomendasi bernegara. Nilai-nilai pada “Burung Garuda” menjamin kebebasan dan kesetaraan semua entitas warga negara di wilayah kepulauan Indonesia. Bhineka Tunggal Ikamerupakan modal realitas, proses, sekaligus capaian yang selalu menyadarkan kita akan sebuah kenicayaan bahwa kita semua berbeda namun (bagaimana agar) bisa (terus hidup) bersama(?).
Indonesia dengan kemajemukannya sangat mungkin menjadi intim dengan demokrasi liberal. “Bhineka Tunggal Ika” merupakan ruang hidup yang menjadikan demokrasi jauh lebih baik dilaksanakan dibandingkan negara berpenduduk mayoritas muslim lainnya. Bandingkan dengan negara-negara Arab timur tengah yang relatif homogen dengan ras-etnis Arabnya.Demokrasi di padang pasir relatif mandek dalam penerapan dan prosesnya. Ini yang membenarkan klaim bahwa Indonesia tak hanya sebagai negara berpenduduk muslim terbanyak, tapi juga terbaik di dunia. Tentu kita tak rela, “Bhineka Tunggal Ika” sebagai modal, proses dan capaian terbaik, ke depannya malah menjadi “Bhineka Tinggal Islam”. []

Membangun Rumah Tuhan yang Inklusif


Oleh USEP HASAN SADIKIN
Kening kita sering dikerutkan ketika mengamati perjalanan kehidupan beragama di Indonesia. Salah satunya adalah seputar polemik pembangunan rumah ibadah (berikutnya ditulis: rumah Tuhan). Penutupan paksa dan pengrusakan rumah Tuhan tak jarang terjadi. Ini dialami umat beragama minoritas di banyak daerah. Datanya bisa dengan mudah kita cari melalui situs google, dengan pencarian kata ”rumah ibadah”.
Tak dapat dipungkiri bahwa, fenomena penutupan dan pengrusakan rumah Tuhan tersebut merupakan bagian dari daftar konflik dan intoleransi antar umat beragama di Indonesia. Keharmonisan kehidupan umat beragama terancam. Dibutuhkan adanya solusi cepat yang taktis dan strategis agar permasalahan ini tidak berlarut-larut dan tidak terjadi lagi.
Mempersoalkan SKB
Peraturan Bersama Menag dan Mendagri No. 9/2006 dan No. 8/2006 sebagai revisi Surat Keputusan Bersama (SKB) Dua Menteri No. 1/1969 tentang pembangunan rumah ibadah, telah ditandatangani pada 21 Maret 2006. Aturan ini menjadi pedoman gubernur, bupati, camat, dan kepala desa dalam pemeliharaan kerukunan beragama dan pengaturan rumah ibadah.
SKB itu disikapi dengan nada optimis oleh beberapa pihak. Menteri Agama berharap revisi ini dapat memberdayakan masyarakat dalam memelihara kerukunan beragama. Dari perwakilan (sebagian) umat Islam, nada optimis juga muncul dari ungkapan Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin. Ia menegaskan, Indonesia memang perlu instrumen hukum bagi upaya membangun kerukunan antarumat beragama yang sejati. Penandatanganan aturan soal rumah ibadah ini, ia anggap sebagai alat untuk menghindari konflik antarumat beragama.[1]
Namun, nada optimistis itu tak muncul sebagaimana pihak yang nota bene beragama Islam tersebut. Nada pesimis muncul, justru bagi pihak yang mengalami masalah pembangunan rumah Tuhan. Misalnya dari sebagian kalangan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI). Mereka pesimis soal syarat dukungan paling sedikit 60 orang masyarakat setempat yang harus disahkan lurah atau kepala desa, selain tanda tangan dan KTP 90 orang yang akan menggunakan rumah ibadah tersebut.[2]
Alasan pesimis PGI cukup logis. Umumnya masyarakat kita merupakan masyarakat yang cenderung menolak bila ada rumah Tuhan dari agama lain dibangun di lingkungannya. Alasanya macam-macam. Di antaranya, masyarakat umumnya berpandangan bahwa, mempersilahkan atau mengizinkan umat agama lain membangun rumah Tuhannya adalah tindakan dosa, karena identik dengan penerimaan dan pengakuan terhadap ajaran agama lain (yang jelas merupakan agama yang salah dan jauh dari keselamatan). Alasan lainnya, masyarakat umumnya khawatir dengan keberadaan rumah Tuhan agama lain. Mereka khawatir jika bagian dari keluarga mereka akan terpengaruh dengan agama lain itu, apalagi sampai berpindah agama.
Bisa disimpulkan bahwa, masyarakat kita umumnya merupakan masyarakat yang tidak toleran. Masyarakat kita belum dewasa terhadap perbedaan beragama beserta hak-hak dalam menjalankannya. Masyarakat kita belum percaya diri terhadap keyakinan agamanya dalam berhubungan dengan umat beragama lainnya. Semua hal ini, cenderung mendorong masyarakat untuk menutup diri dan tidak menerima keberadaan agama lain. Tak hanya pelarangan, penutupan dan pengrusakan rumah Tuhan agama lain, menjalankan kegiatan keagamaan rutin bersama di salah satu rumah jamaah agama tersebut pun dilarang. Padahal kegiatan keagamaan rutin bersama merupakan hal yang wajar bagi suatu jamaah dalam menjalankan keyakinannya.
Dalam konteks demikian, mestinya sebuah aturan atau produk hukum hadir dengan maksud untuk menunjang terciptanya masyarakat yang lebih toleran. Asumsinya, kondisi intoleransi dalam masyarakat dapat dibenahi dengan adanya aturan bersama yang legal. Alih-alih mengusung dan menguatkan semangat toleransi, beberapa butir aturan baru ini tampaknya rawan terjebak pada upaya menguatkan intoleransi. Apa alasannya?[3]
Pertama, bayangkanlah keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang antara lain bertugas membuat rekomendasi boleh-tidaknya suatu rumah ibadah dibangun. Komposisi orang atau kelompok yang akan mengisi forum ini tidak dibatasi secara spesifik (misalnya dari Islam hanya diwakili NU dan Muhammadiyah sebagai sayap kembar moderat Islam), tapi dibuat seumum mungkin, sehingga sangat mungkin dimasuki para pemuka dan kelompok keagamaan yang tidak toleran. Bila forum ini dibanjiri wakil-wakil kelompok agama apapun yang tidak toleran, ia justru akan menjadi medan tempur antaragama dan institusi penghambat pembangunan rumah ibadah. Rebirokratisasi dan repolitisasi pembangunan rumah ibadah yang amat rumit, akan bermula dari forum ini.[4]
Kita bisa optimis kalau forum ini diisi oleh agamawan-agamawan yang toleran dan mengerti pentingnya kebebasan beragama tiap-tiap orang dan menghargai Pancasila dan UUD 1945. Tapi bagaimana kalau forum ini diisi oleh orang-orang yang picik, penuh iri dan dengki, dan tak ingin agama-agama saling berdialog dan bekerja sama dalam kerangka keragaman masyarakat Indonesia?[5]
Karena itu, janji Ketua Umum PBNU, Hasyim Muzadi, bahwa PBNU akan terus mengondisikan masyarakat agar tak sulit dalam memberi rekomendasi, menjadi penting dicermati. Itu artinya, secara implisit Pak Hasyim mengerti betul kalau forum ini suatu saat akan menjadi ajang kontestasi kuasa dan unjuk rasa intoleransi yang justru dapat menghambat kerukunan umat beragama.[6]
Kedua, persyaratan dukungan minimal 60 orang masyarakat setempat, selain 90 orang yang akan menjadi jemaah suatu rumah ibadah, juga akan sangat problematis. Aspek persetujuan 60 orang itu akan sangat rawan manipulasi, politisasi, dan bisa menjadi lahan perseteruan. Bisakah kita membayangkan minoritas Kristen di tengah-tengah mayoritas Islam akan dengan mudah mendapat restu minimal 60 orang masyarakat setempat ketika hendak membangun sebuah gereja? Bayangkan juga hal sebaliknya: apakah mudah bagi umat Islam di wilayah mayoritas Kristen atau agama lainnya untuk mendapat persetujuan minimal 60 orang masyarakat setempat demi membangun sebuah masjid? Cobalah dikiaskan dengan contoh-contoh lainnya.[7]
Ketika tidak ada kekuatan-kekuatan sosial keagamaan yang mengupayakan terciptanya harmoni dan toleransi antar umat beragama di suatu daerah, kaum minoritas hanya akan mengurut dada untuk punya sebuah rumah ibadah. Artinya, aturan ini sangat terkait dengan seberapa lapang dada dan toleran masyarakat setempat terhadap perkembangan agama lain.[8]
Karena itu, yang perlu direnungkan lebih dalam daripada butir-butir aturan ini adalah soal iklim kehidupan beragama kita yang makin tidak toleran dan sangat gampang dipolitisir. Negara dengan pemerintahannya harus sadar akan semua hal ini. Negara harus bisa bertindak netral dalam penetapan aturan praksis di lapangan, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 
Negara sekuler
Jika pengertian negara sekuler dilawankan dengan negara agama, Indonesia bukan negara agama, melainkan negara sekuler. Dalam negara sekuler, negara tidak didasarkan pada suatu ideologi agama tertentu yang membentuk teokrasi. Namun sering juga dikatakan, Indonesia tidak sepenuhnya sekuler, karena dasar negara dalam konstitusinya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.[9]
Tetapi negara tidak punya tugas melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Negara harus netral, tidak memihak terhadap satu agama. Sementara itu warga negara punya kebebasan untuk menjalankan agama dan beribadah menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Ketuhanan Yang Maha Esa berkedudukan sebagai sumber moral yang dijadikan pedoman bagi sikap dan perilaku warga. Sistem moral itu dapat digali dari ajaran-ajaran agama yang dipeluk masyarakat. Tapi ajaran-ajaran agama itu harus melalui proses rasionalisasi dan objektivikasi. Tuhan di sini adalah Tuhan lintas agama. Dengan demikian, setiap agama punya peranan dalam membangun moral bangsa.[10]
Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa itu diikuti dengan ketentuan mengenai kebebasan beragama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing (individu dan kelompok). Di sini, dalam Negara berlaku asas pluralisme yang mengakui kebenaran eksklusif masing-masing agama, terutama dalam hal akidah (creed) dan peribadatan (cult). Kebenaran suatu agama, diserahkan kepada masyarakat masing-masing agama. Inilah makna sekularisme sebagaimana dikatakan Talcott Parson: mengembalikan agama kepada masyarakat dan bukan bersatu dengan kekuasaan negara.[11]
Negara-negara yang (relatif) benar dalam menerapkan konsep sekulerisme tersebut di antaranya adalah Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan negara demokratis lainnya, sekularisme tidak dipahami sebagai musuh agama, tapi justru dijadikan sebagai pelindung agama. Ekspresi beragama (seperti mengenakan simbol-simbol agama di ruang publik dan lembaga pemerintahan, ritual beribadah, pembangunan rumah ibadah dan lain-lain) yang selajan dengan sinergitas dan harmonisasi masyarakat diakomodir dengan bebas dan adil. Sejalan dan saling melengkapi, sekulerisme ini menyukseskan demokratisasi di negara tersebut.
Negara-negara Islam, seperti Turki, Mesir, dan Irak (pada masa Saddam Husein), adalah contoh negara yang berusaha mengadopsi sekularisme tapi menerapkannya secara salah. Kesalahan dalam mempersepsi dan menerapkan konsep ini berakibat fatal, karena bukan saja ia gagal dalam mewujudkan sistem politik yang demokratis, tapi juga mencemari konsep sekularisme yang luhur.[12]
Penolakan sebagian kaum Muslim terhadap sekularisme selama ini karena mereka merujuk pada pengalaman negara-negara yang gagal menerapkan prinsip ini, seperti yang disebut di atas. Sekularisme di Turki, misalnya, diidentikkan dengan serial pelarangan terhadap atribut dan praktek-praktek keagamaan. Sekularisme berarti pelarangan jilbab, penutupan institusi pengajaran al-Qur’an, dan penangkapan terhadap aktivis Islam.[13]
Di Mesir, sekularisme identik dengan diktatorisme. Bagi sebagian besar aktivis Islam di sana, Presiden Husni Mubarak adalah penjelmaan dari sekularisme yang buruk. Sementara di Irak pada masa Saddam Husein dulu, sekularisme identik dengan despotisme dan anti-Tuhan, khususnya karena rezim penguasa adalah partai Ba’ath yang sosialis.[14]
Para pencemar sekularisme bukan hanya datang dari negara Islam. Di Eropa, Perancis kerap dikecam sebagai negara yang menerapkan sekularisme secara salah. Persis seperti di Turki (atau Turki memang meniru model Perancis), sekularisme di Perancis dipahami sebagai kewaspadaan terhadap “ancaman” agama. Memakai jilbab, karenanya, dianggap sebagai ancaman bagi sekularisme.[15]
Kebebasan beragama, dengan dalil tidak ada paksaan dalam agama, adalah prinsip yang sangat penting dalam sekularisme dan harus dipahami makna dan konsekuensinya, baik oleh negara maupun masyarakat. Oleh sebab itu, prinsip ini perlu diwujudkan ke dalam suatu undang-undang (UU) yang memayungi kebebasan dalam keberagamaan.
Kebebasan beragama tersebut, salahsatunya, berarti bebas untuk menyebarkan agama (berdakwah), asal dilakukan tidak melalui kekerasan maupun paksaan secara langsung ataupun tidak langsung. Kegiatan untuk mencari pengikut, dengan pembagian bahan makanan, beasiswa kepada anak-anak dari keluarga miskin, atau pelayanan kesehatan gratis dengan syarat harus masuk ke dalam agama tertentu, adalah usaha yang tidak etis, karena bersifat merendahkan martabat manusia, dengan cara 'membeli' keyakinan seseorang. Namun program bantuan semacam itu boleh dilakukan oleh suatu organisasi keagamaan, asal tidak disertai syarat masuk agama tertentu.
Penyebaran agama dengan cara menawarkan iman dan keselamatan secara langsung dari orang ke orang atau dengan cara kunjungan dari rumah ke rumah dengan tujuan proliterasi adalah tindakan yang tidak sopan dan sangat mengganggu, karena itu harus dilarang. Kegiatan penyebaran agama, sebagai pewartaan, tidak dilarang, tetapi upaya kristenisasi atau islamisasi sebagai proliterasi tidak diperkenankan. Jika tata cara penyebaran agama bisa diatur, tidak akan ada lagi tuduhan kristenisasi, islamisasi, atau pemurtadan.[16]
Atas dasar tanpa kecurigaan dan semangat untuk hidup rukun antarpemeluk agama, maka pendirian rumah ibadah maupun penggunaan rumah sebagai tempat ibadah tidak dilarang, asal tidak melanggar peraturan tata kota, mengganggu lalu lintas, atau menimbulkan gangguan lainnya. Peraturan semacam SKB, yang mengatur pendirian rumah ibadah, atau UU Kerukunan Antar Umat Beragama yang bernuansa politisasi agama, tidaklah diperlukan.
Konsep gedung serbaguna
Rumah Tuhan merupakan tempat suci atau tempat sakral bagi umat beragama. Ia dibangun khusus untuk tempat pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kesuciannya, rumah Tuhan harus tetap dijaga dan dipelihara, tidak boleh dikotori dan dirusak, apalagi dihancurkan atau dibakar. Hal ini jelas tidak sesuai bahkan bertentangan dengan semua ajaran agama. Semua agama jelas sangat mengutuk mereka yang dengan sengaja menodai rumah-rumah ibadah. Dalam ajaran Islam, pada situasi perang pun ada etika perang untuk melindungi rumah-rumah ibadah dan tidak merusaknya.[17]
Rumah Tuhan sebagai sarana publik ada baiknya kita bandingkan dengan konsep pelayanan gedung serbaguna. Hampir semua kota memiliki gedung serbaguna di wilayahnya. Gedung yang umumnya biasa digunakan atau berfungsi sebagai sarana tempat diadakannya berbagai macam acara atau kegiatan. Misalnya untuk resepsi pernikahan, konser musik, musyawarah besar, upacara, pameran, bazar, seminar, rapat, dan beberapa kegiatan lainnya. Gedung ini biasanya disediakan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.[18]
Menurut saya dengan fungsi tersebut, gedung serbaguna memiliki sifat yang inklusif. Inklusif saya artikan sebagai sifat keterbukaan. Terbuka terhadap siapa saja yang membutuhkan serta terbuka terhadap berbagai macam kegiatan. Inklusifnya gedung serbaguna bisa memenuhi banyak kebutuhan masyarakat dengan berbagai macam latar belakang. Dan yang lebih penting, inklusifnya gedung serbaguna tidak mengurangi atau menghilangkan nilai dan tujuan dari kegiatan yang ditampungnya.[19]
Dari hal tersebut, saya pikir kita beserta pemerintah perlu membangun rumah Tuhan yang mengadopsi konsep pelayanan gedung serbaguna dengan sifatnya yang inklusif. Rumah Tuhan yang terbuka untuk berbagai macam kegiatan atau ritual agama. Rumah Tuhan yang tidak hanya untuk salah satu agama saja, tetapi juga untuk banyak agama atau untuk semua agama, khususnya agama minoritas. Rumah Tuhan yang setiap hari Jumat bisa digunakan shalat Jumat berjamaah bagi mereka yang beragama Islam (jika Islam minoritas) tetapi juga setiap hari Minggunya bisa digunakan kebaktian bagi mereka yang beragama Kristen. Begitu juga bagi mereka yang beragama Buddha, Hindu, Kong Hu Cu atau yang lainnya, mereka bisa menggunakan rumah Tuhan ini, rumah Tuhan yang inklusif.[20] Kalo toh pemerintah tidak bisa membangun gedung baru sebagai rumah Tuhan dengan konsep ini, pemerintah bisa mengalihfungsikan gedung serbaguna yang sudah ada menjadi gedung yang khusus diperuntukan bagi umat beragama minoritas dalam memenuhi kebutuhan menjalankan dan menyebarkan ajaran agamanya.
Selain berguna untuk pemenuhan kebutuhan beribadah antar umat beragama, rumah Tuhan yang inklusif akan membawa kita terhindar dari jebakan simbolisme agama. Di dalam rumah Tuhan yang inklusif kita tidak memerlukan simbol-simbol (permanen) yang dimiliki salah satu agama. Tulisan Arab Allah, Muhammad, ayat Kursi, atau gambar Ka’bah yang biasanya ada dalam masjid tidak diperlukan. Salib, patung Yesus dan Bunda Maria yang biasanya ada dalam gereja juga tidak diperlukan. Begitu juga dengan simbol-simbol agama Buddha, Hindu atau agama lainnya.[21]
Tidak diperlukannya simbol-simbol agama dalam rumah Tuhan yang inklusif bukan berarti akan mengurangi atau menghilangkan nilai-nilai atau tujuan dari kegiatan ritual agama, tetapi justru mengajarkan dan melatih kita untuk senantiasa menyimpan, menjaga dan memelihara substansi dari simbol-simbol tersebut di dalam pikiran dan hati kita. Karena fungsi simbol-simbol agama adalah untuk pengkondisian atau sebagai alat bantu kekhusukan dalam beribadah dan berdoa. Hakikat beribadah dan berdoa adalah merupakan hubungan antara kita (yang terlihat secara fisik) dengan Tuhan yang metafisik (ghaib). Kita tahu bahwa wahyu (awal) Nabi Muhammad, Yesus, Sidharta Gautama hadir ketika berada dalam kesederhanaan tanpa simbol-simbol. Dan kita pun tahu bahwa simbol-simbol agama beserta kemegahan dan kemewahan rumah Tuhan dikonstruksi berdasarkan obsesi teologis para pengikut agama, terkait dengan sejarah perjalanan perkembangan dan penyebaran agama.[22]
Berbagi rumah Tuhan         
Konsep gedung serba guna mungkin relatif sulit diterapkan, mengingat perlu alokasi dana pembangunan gedung dan penyediaan luasan tanah di suatu tempat. Di samping itu masih ada permasalahan sosial lainnya yang relatif lebih membutuhkan perhatian suntikan dana.
Mengamati permasalahan pembangunan rumah Tuhan, menyadarkan kita akan adanya kesenjangan. Bagi umat agama minoritas keberadaan rumah Tuhan begitu dibutuhkan bagi keberlangsungan menjalankan dan menyebarkan ajaran agamanya. Mereka melakukan berbagai macam cara untuk bisa beribadah dan menyebarkan ajaran agama secara bersama di suatu tempat. Tapi bagi umat agama mayoritas, dalam hal ini agama Islam, berbeda. Sebaliknya, masjid sebagai rumah Tuhan agama Islam sudah terlalu banyak. Yang disayangkan, banyak dari banyaknya keberadaan masjid itu kondisinya sepi jamaah dan tak terurus.
Dengan kondisi tersebut, hendaknya umat Islam sadar bahwa, ada umat agama lain yang lebih membutuhkan keberadaan rumah Tuhan. Umat Islam sebaiknya bisa memberikan sebagian bangunan masjid untuk dialihfungsikan menjadi rumah Tuhan agama lain.
Kalo toh tidak bisa seperti itu, sebaiknya umat Islam bisa berbagi rumah Tuhan kepada umat agama yang membutuhkan. Umat Islam bisa mempersilahkan umat agama lain untuk bisa memakai masjid sebagai rumah Tuhan bersama. Banyak waktu kosong di sela waktu-waktu sholat lima waktu yang bisa dimanfaatkan untuk agama lain. Di hari Minggu misalnya, umat Islam sebaiknya bisa merapat dengan jamaah masjid lain untuk memakai satu masjid saja dalam satu lingkungan. Masjid-masjid lainnya dipersilahkan untuk digunakan bagi umat agama Kristen, yang memang pada hari minggu lebih membutuhkan tempat untuk beribadah (kebaktian) bersama. Cukup banyak referensi (hadis) tradisi Islam yang menerangkan sikap hubungan antar umat beragama seperti itu.[23]
Kedewasaan beragama
Memang semua hal tersebut (bisa jadi) bukan merupakan hal yang mudah. Membangun rumah Tuhan yang inklusif diperlukan kedewasaan dalam beragama semua masyarakat antar agama. Dewasa dalam beragama berarti memiliki pemahaman yang mendalam terhadap agama yang diyakininya, sehingga kita tidak khawatir keyakinan kita akan tereduksi atau tercampuri dengan keyakinan agama lain. Kita pun tidak takut keyakinan kita akan berubah atau pindah ke agama yang lain.
Dewasa dalam beragama juga berarti memiliki keyakinan beragama yang inklusif. Keyakinan beragama yang mau dan bisa menerima nilai-nilai kebaikan dan kebenaran yang terdapat di luar agama yang diyakini. Karena besar kemungkinan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran tersebut juga merupakan nilai-nilai dari agama yang kita yakini sehingga kita bisa bekerja sama dalam menjalankan nilai-nilai tersebut.
Khusus bagi umat beragama minoritas, hendaknya bisa menyadari bahwa, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam terhadap ajaran agamanya. Pemahaman agama yang bebas dari jebakan simbol-simbol dan identitas keagamaan yang sempit. Memiliki rumah Tuhan tidak harus disertai obsesi teologis untuk membangun rumah Tuhan yang eksklusif, khusus dan megah lengkap dengan hiasan simbol-simbol yang mewah. Sekali lagi, kita tahu bahwa para (nabi dan rosul) pewarta ajaran agama hadir pada kita dalam kesederhanaan tanpa simbol-simbol dan kemegahan rumah Tuhan.
Jika arti kedewasaan beragama tersebut telah terbentuk (baik secara individu maupun secara kolektif) dan nilai-nilai bersama antar agama telah ditemukan, semangat kebersamaan dan persatuan akan tetap ada dan terpelihara. Sudah tentu itu merupakan suatu bentuk kemajuan dalam kehidupan antar umat beragama. Dibutuhkan usaha keras dan berkelanjutan, dari kita semua (khususnya bagi para pemuka agama) untuk berdialog lintas umat beragama, juga menyertakan kajian lintas disiplin ilmu (sosial-politik-hukum-budaya) dalam membangun dan menjaga kedewasaan tersebut.
Penutup
Rumah Tuhan yang inklusif, dengan konsep serba guna dan berbagi, (hanya) merupakan solusi alternatif yang perlu kita terapkan untuk umat beragama minoritas di suatu daerah yang mengalami kendala dalam perizinan mendirikan tempat ibadah. Tantangan utama masyarakat antar umat beragama adalah bagaimana bisa menjadi masyarakat beragama yang dewasa. Tantangan utama lainnya adalah, bagaimana masyarakat antar umat beragama bisa membangun (pemerintahan) negara yang bersikap netral kepada umat beragama yang ada. Negara yang tidak memihak terhadap suatu agama, namun mempersilahkan eskpresi beragama semua umat beragama.
Semoga rumah Tuhan yang inklusif bisa membantu umat agama minoritas dalam menjalankan dan menyebarkan ajaran agamanya. Dan semoga rumah Tuhan yang inklusif bisa menjadi solusi sementara serta bahan pelajaran dalam kehidupan beragama hingga kita bisa menemukan kesepakatan yang berkeadilan dalam merumuskan aturan pembangunan tempat ibadah yang lebih baik. Kesepakatan yang bisa diterima oleh umat agama mayoritas dan umat agama minoritas. Kesepakatan yang menciptakan kehidupan antar umat beragama yang sinergis dan harmonis. [] 
USEP HASAN SADIKIN
Tulisan ini dimuat di Jurnal Makara Wiratama Universitas Indonesia dan menjadi tulisan yang dipresentasikan saat peluncuran jurnal pada 2009 di FISIP Universitas Indonesia.



[1]Novriantoni. Revisi SKB dan Intoleransi Umat Beragama. Editorial Jaringan Islam Liberal, 27/03/2006, www.islamlib.com.
[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] Ibid.
[8] Ibid.
[9] Rahardjo, Dawam. Dasasila Kebebasan Beragama. Kliping Jaringan Islam Liberal, 25/11/2005, www.islamlib.com.
[10] Ibid.
[11] Ibid.
[12] Assyaukanie, Luthfi. Berkah Sekulerisme. Editorial Jaringan Islam Liberal, 11/04/2005, www.islamlib.com.
[13] Ibid.
[14] Ibid.
[15] Ibid.
[16] Ibid.
[17] Madjid, Nurcholis dkk. Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Pulralis-Inklusif. Paramadina, Jakarta, 2004. hal. 110.
[18] Sadikin, Usep Hasan. Membangun Rumah Tuhan yang Inklusif. Opini Buletin Unity in Deversity, Edisi 16, Juni 2007.
[19] Ibid.
[20] Ibid.
[21] Ibid.
[22] Ibid.
[23] Madjid, Nurcholis dkk. Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Pulralis-Inklusif. Paramadina, Jakarta, 2004. hal. 117.